Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Keberangkatan rombongan anggota DPRD Kabupaten Kotabaru ke Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan terkait penegakan peraturan daerah tentang perijinan dan penataan kota.
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Edriansyah, di Kotabaru, Minggu mengatakan, sinergitas antar instansi yang terkait di lingkungan Kota Banjarmasin dinilai sangat bagus, terbukti dengan kepatuhan masyarakat dan tegasnya aparat dalam menerapkan satu peraturan.
"Contoh nyata yang kini dapat dilihat, pembebasan kawasan hijau yang tadinya menjadi pemukiman bisa dituntaskan, pendirian bangunan harus mengikuti batas aturan sempadan jalan atau sempadan sungai," katanya.
Bahkan yang baru-baru ini berlangsung, adanya penghentian pekerjaan playover di lingkungan pusat perbelanjaan (Duta Mall) akibat belum terpenuhinya legalitas formal berupa perijinan.
Dari beberapa kasus yang dapat dipelajari, dalam penegakaan suatu peraturan, harus ditunjang dengan kontribusi semua pihak, diantaranya bagian hukum, dinas yang membidangi dan kecakapan aparat Satpol PP.
Menurut dia, jika Banjarmasin yang notabene kota besar dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar itu bisa menerapkan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan, kenapa Kotabaru masih belum bisa.
"Artinya, kita (pemerintah Kotabaru) baik eksekutif dan legislatif harus berkomitment untuk sama-sama berusaha agar penegakan setiap peraturan yang dibuat demi kepentingan masyarakat Bumi Saijaan secara keseluruhan," katanya.
Lebih lanjut politisi Partai Hanura ini menjelaskan, salah satu tujuan dibuatnya peraturan, untuk kemaslahatan masyarakat, contohnya setiap pendirian bangunan harus melengkapi dengan perijinan seperti IMB, selain penataan dan karapian kota, juga ada peluang pamasukan bagi daerah.
Oleh karena itu, perlunya koordinasi lintas sektor utamanya instansi-instansi terkait dalam menegakkan suatu peraturan di daerah, dan salah satunya adalah tegas dan kedisplinan aparat Satpol PP yang notabene bagian dari pemerintah daerah.
"Kita akui, keberadaan Tapol PP di Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah tepat dan optimal, dan hal ini patut menjadi masukan bagi Kotabaru dalam usaha memaksimalkan peran aparat sipil tersebut," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Edriansyah, di Kotabaru, Minggu mengatakan, sinergitas antar instansi yang terkait di lingkungan Kota Banjarmasin dinilai sangat bagus, terbukti dengan kepatuhan masyarakat dan tegasnya aparat dalam menerapkan satu peraturan.
"Contoh nyata yang kini dapat dilihat, pembebasan kawasan hijau yang tadinya menjadi pemukiman bisa dituntaskan, pendirian bangunan harus mengikuti batas aturan sempadan jalan atau sempadan sungai," katanya.
Bahkan yang baru-baru ini berlangsung, adanya penghentian pekerjaan playover di lingkungan pusat perbelanjaan (Duta Mall) akibat belum terpenuhinya legalitas formal berupa perijinan.
Dari beberapa kasus yang dapat dipelajari, dalam penegakaan suatu peraturan, harus ditunjang dengan kontribusi semua pihak, diantaranya bagian hukum, dinas yang membidangi dan kecakapan aparat Satpol PP.
Menurut dia, jika Banjarmasin yang notabene kota besar dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar itu bisa menerapkan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan, kenapa Kotabaru masih belum bisa.
"Artinya, kita (pemerintah Kotabaru) baik eksekutif dan legislatif harus berkomitment untuk sama-sama berusaha agar penegakan setiap peraturan yang dibuat demi kepentingan masyarakat Bumi Saijaan secara keseluruhan," katanya.
Lebih lanjut politisi Partai Hanura ini menjelaskan, salah satu tujuan dibuatnya peraturan, untuk kemaslahatan masyarakat, contohnya setiap pendirian bangunan harus melengkapi dengan perijinan seperti IMB, selain penataan dan karapian kota, juga ada peluang pamasukan bagi daerah.
Oleh karena itu, perlunya koordinasi lintas sektor utamanya instansi-instansi terkait dalam menegakkan suatu peraturan di daerah, dan salah satunya adalah tegas dan kedisplinan aparat Satpol PP yang notabene bagian dari pemerintah daerah.
"Kita akui, keberadaan Tapol PP di Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah tepat dan optimal, dan hal ini patut menjadi masukan bagi Kotabaru dalam usaha memaksimalkan peran aparat sipil tersebut," ungkapnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015