Keberadaan perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Tabalong ternyata belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten paling Utara Kalsel ini.

 Bahkan pengeluaran per kapita di 'Bumi Saraba Kawa' ini masih rendah karena para pekerja tambang banyak membelanjakan uangnya ke luar Tabalong.

 "Sebenarnya perekonomian di Tabalong lebih tangguh jika tidak ada sektor pertambangan," ungkap Bupati Tabalong Anang Syakhfiani di Tanjung, Kamis.

 Hal ini disampaikan Anang dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah 2023 yang dilaksanakan Bappedalitbang setempat.


Anang pun meminta melalui Forum Konsultasi Publik ini bisa merumuskan kegiatan di sektor pertambangan bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja atau sekadar Multiplier effect yang ditimbulkan bagi Kabupaten Tabalong.

Sektor perdagangan  juga perlu dikembangkan agar karyawan swasta lebih banyak membelanjakan uangnya di Kabupaten Tabalong.

Namun Anang mengakui peningkatan angka kemiskinan dari 5,72 menjadi 6,27 juga dampak dari pandemi COVID-19.

Meski angka kemiskinan meningkat sebaliknya angka pengangguran terbuka di Kabupaten justru lebih rendah dari Provinsi Kalsel sebesar 3,43.

Begitu pula angka harapan hidup Tabalong cukup bagus dan menduduki peringkat ketiga 70,33 termasuk Indeks Pembangunan Manusia 72,9 juga di posisi ketiga.

 Sementara itu Forum Konsultasi Publik RKPD 2023 ini dihadiri para camat, LSM, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan perwakilan perusahaan pertambangan.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Muhammad Noor Rifani menyampaikan forum ini untuk menjaring berbagai masukan teekait RKPD 2023.

"Sejak Desember 2021 kita telah menyusun RKPD 2023 dan forum konsultasi publik ini untuk mendapatkan masukan terkait kegiatan pembangunan daerah," jelas Rifani.

Pewarta: Herlina Lasmianti

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022