Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kusdiantoro menyatakan pihaknya berupaya keras mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Kusdiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK yang sudah dilakukan di Tahun 2020 dan Semester I 2021 di KKP, tidak ada satupun temuan BPK di BRSDM.
Khusus di bidang riset dan pengembangan SDM, KKP melalui BRSDM menggelar kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2021, tanggal 18-21 Januari 2022, di Bogor, Jawa Barat, yang dihadiri 44 Satuan Kerja (Satker) BRSDM se-Indonesia hadir.
Kusdiantoro mengatakan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN seperti siklus hidup, di mana terdapat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atau audit. Untuk Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan.
"Pertama perencanaan, bulan Juni kita memasuki refocusing yang keempat, artinya luar biasa bagaimana anggaran di Tahun 2021 mengalami pemangkasan-pemangkasan, namun kita bisa melewati proses perencanaan dengan baik," ujar Kusdiantoro.
Ia mengemukakan kinerja menunjukkan realisasi anggaran Tahun 2021 naik menjadi 99,17 persen per hari ini dan mencetak sejarah menjadi yang terbaik sejak terbentuknya BRSDM pada 2017.
Bahkan salah satu Satker BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan telah mengukir prestasi yang baik atas realisasi anggaran 2021, yaitu sebesar 99,88 persen.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pada rapat pimpinan KKP, di Jakarta, Senin (17/1) mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga negara, bukan sekedar harus dikejar, akan tetapi "wajib hukumnya" bagi KKP.
Artinya, ujar dia, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) Tahun 2020.
"Kami mengingatkan kembali kepada Sekjen dan Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negera IV BPK Isma Yatun dalam siaran pers di Jakarta,13 Agustus 2021 lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Kusdiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK yang sudah dilakukan di Tahun 2020 dan Semester I 2021 di KKP, tidak ada satupun temuan BPK di BRSDM.
Khusus di bidang riset dan pengembangan SDM, KKP melalui BRSDM menggelar kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2021, tanggal 18-21 Januari 2022, di Bogor, Jawa Barat, yang dihadiri 44 Satuan Kerja (Satker) BRSDM se-Indonesia hadir.
Kusdiantoro mengatakan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN seperti siklus hidup, di mana terdapat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atau audit. Untuk Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan.
"Pertama perencanaan, bulan Juni kita memasuki refocusing yang keempat, artinya luar biasa bagaimana anggaran di Tahun 2021 mengalami pemangkasan-pemangkasan, namun kita bisa melewati proses perencanaan dengan baik," ujar Kusdiantoro.
Ia mengemukakan kinerja menunjukkan realisasi anggaran Tahun 2021 naik menjadi 99,17 persen per hari ini dan mencetak sejarah menjadi yang terbaik sejak terbentuknya BRSDM pada 2017.
Bahkan salah satu Satker BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan telah mengukir prestasi yang baik atas realisasi anggaran 2021, yaitu sebesar 99,88 persen.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pada rapat pimpinan KKP, di Jakarta, Senin (17/1) mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga negara, bukan sekedar harus dikejar, akan tetapi "wajib hukumnya" bagi KKP.
Artinya, ujar dia, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) Tahun 2020.
"Kami mengingatkan kembali kepada Sekjen dan Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negera IV BPK Isma Yatun dalam siaran pers di Jakarta,13 Agustus 2021 lalu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022