Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Ahmad Nur Irsan Finazli meminta agar Dinas Kesehatan menuntaskan relokasi tiga Pusat Kesehatan Masyarakat, dua diantaranya sudah selesai dibangun.
"Kami minta dinas kesehatan segera menyelesaikan relokasi tiga buah puskesmas sehingga layanan urusan wajib bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah terwujud," ujarnya di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, seharusnya bulan Desember 2021 relokasi puskesmas sudah harus selesai tetapi dari tiga puskesmas hanya dua puskesmas yang selesai dibangun dan satu lagi belum karena tidak disetujui pusat.
Disebutkan, dua puskesmas yang sudah selesai pembangunannya yakni Puskesmas Guntung Payung dan Puskesmas Sungai Besar, sedangkan puskesmas yang belum direlokasi yakni Puskesmas Banjarbaru Selatan.
"Pembangunan puskesmas itu melalui dana alokasi khusus fisik kesehatan dengan sistem relokasi dan ada tiga puskesmas layak segera direlokasi. Namun dananya hanya cukup untuk dua puskesmas saja," ungkapnya.
Ditekankan, setelah dilakukan cek dan konfirmasi ke Dinas Kesehatan dalam rapat Badan Anggaran pembahasan RAPBD tahun 2022 ternyata tidak ada dananya sehingga dipastikan belum bisa relokasi satu puskesmas itu.
"Ternyata, proposal terkait relokasi puskesmas tidak diajukan ke pusat melalui aplikasi Krisna dana DAK. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi, dan mengapa Dinkes tidak mengajukan anggaran," ucapnya mempertanyakan.
Seharusnya, kata politisi PKS itu, jika ada kendala, maka dicari solusinya sebelum tahun anggaran berakhir sehingga saat jadwal pengajuan ke pusat via aplikasi Krisna sudah bisa mengajukan proposal kembali.
"Jika kurang syarat seperti ketiadaan lahan maka bisa diajukan pengadaan atau memakai aset milik pemkot. Jadi solusinya terstruktur sesuai tahapan, jangan sampai terkesan pembiaran berulang setiap tahun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kami minta dinas kesehatan segera menyelesaikan relokasi tiga buah puskesmas sehingga layanan urusan wajib bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah terwujud," ujarnya di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, seharusnya bulan Desember 2021 relokasi puskesmas sudah harus selesai tetapi dari tiga puskesmas hanya dua puskesmas yang selesai dibangun dan satu lagi belum karena tidak disetujui pusat.
Disebutkan, dua puskesmas yang sudah selesai pembangunannya yakni Puskesmas Guntung Payung dan Puskesmas Sungai Besar, sedangkan puskesmas yang belum direlokasi yakni Puskesmas Banjarbaru Selatan.
"Pembangunan puskesmas itu melalui dana alokasi khusus fisik kesehatan dengan sistem relokasi dan ada tiga puskesmas layak segera direlokasi. Namun dananya hanya cukup untuk dua puskesmas saja," ungkapnya.
Ditekankan, setelah dilakukan cek dan konfirmasi ke Dinas Kesehatan dalam rapat Badan Anggaran pembahasan RAPBD tahun 2022 ternyata tidak ada dananya sehingga dipastikan belum bisa relokasi satu puskesmas itu.
"Ternyata, proposal terkait relokasi puskesmas tidak diajukan ke pusat melalui aplikasi Krisna dana DAK. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi, dan mengapa Dinkes tidak mengajukan anggaran," ucapnya mempertanyakan.
Seharusnya, kata politisi PKS itu, jika ada kendala, maka dicari solusinya sebelum tahun anggaran berakhir sehingga saat jadwal pengajuan ke pusat via aplikasi Krisna sudah bisa mengajukan proposal kembali.
"Jika kurang syarat seperti ketiadaan lahan maka bisa diajukan pengadaan atau memakai aset milik pemkot. Jadi solusinya terstruktur sesuai tahapan, jangan sampai terkesan pembiaran berulang setiap tahun," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022