Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sebagian besar sekolah di Kalimantan Selatan, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah, masih kekurangan ruang belajar sehingga perlu keseriusan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi untuk meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M Amka di Banjarmasin, Jumat mengatakan, masih kurangnya ruang kelas untuk belajar mengajar tersebut menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Menurut Amka, kekurangan ruang belajar tersebut juga membuat sekolah menempatkan siswanya melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan, seperti untuk ruang kelas tingkat sekolah dasar, seharusnya hanya diisi 32 siswa, namun kenyataannya, rat-rata, satu ruang kelas diisi 35 siswa bahkan lebih.
Begitu juga dengan tingkat SLTP dan SLTA, rata-rata jumlah siswa dalam satu ruangan kelas juga melebihi kapasitas yang ditetapkan.
"Kurangnya ruang belajar mengajar tersebut, membuat proses pendidikan juga tidak maksimal, dengan terlalu banyak murid, maka perhatian guru menjadi tidak fokus," katanya.
Amka berharap, pemerintah provinsi maupun daerah Kalimantan Selatan meningkatkan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama untuk penambahan ruang kelas dan peningkatan kapasitas guru.
Sesuai ketentuan undang-undang, anggaran pendidikan di tingkat pusat maupun daerah, harus sebesar 20 persen dari APBD, kenyataannya, hingga kini APBD untuk pendidikan tidak lebih dari 10 persen.
Kondisi tersebut, membuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sektor pendidikan, belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini sedang gencar meningkatkan sumber daya manusia, antara lain dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, untuk mengurangi angka putus sekolah.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan pembangunan pendidikan inklusi, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak luar biasa, untuk mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya.
Pemerintah juga sedang fokus mengembangkan pendidikan usia dini, yang kini sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta, sehingga biaya pendidikan menjadi cukup mahal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M Amka di Banjarmasin, Jumat mengatakan, masih kurangnya ruang kelas untuk belajar mengajar tersebut menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Menurut Amka, kekurangan ruang belajar tersebut juga membuat sekolah menempatkan siswanya melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan, seperti untuk ruang kelas tingkat sekolah dasar, seharusnya hanya diisi 32 siswa, namun kenyataannya, rat-rata, satu ruang kelas diisi 35 siswa bahkan lebih.
Begitu juga dengan tingkat SLTP dan SLTA, rata-rata jumlah siswa dalam satu ruangan kelas juga melebihi kapasitas yang ditetapkan.
"Kurangnya ruang belajar mengajar tersebut, membuat proses pendidikan juga tidak maksimal, dengan terlalu banyak murid, maka perhatian guru menjadi tidak fokus," katanya.
Amka berharap, pemerintah provinsi maupun daerah Kalimantan Selatan meningkatkan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama untuk penambahan ruang kelas dan peningkatan kapasitas guru.
Sesuai ketentuan undang-undang, anggaran pendidikan di tingkat pusat maupun daerah, harus sebesar 20 persen dari APBD, kenyataannya, hingga kini APBD untuk pendidikan tidak lebih dari 10 persen.
Kondisi tersebut, membuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dari sektor pendidikan, belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini sedang gencar meningkatkan sumber daya manusia, antara lain dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, untuk mengurangi angka putus sekolah.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan pembangunan pendidikan inklusi, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak luar biasa, untuk mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya.
Pemerintah juga sedang fokus mengembangkan pendidikan usia dini, yang kini sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta, sehingga biaya pendidikan menjadi cukup mahal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015