Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan setempat, kembali menyiapkan program penanaman untuk daerah tangkapan air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) untuk mengurangi dampak banjir di daerah tersebut.
Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra di Barabai, Kamis mengatakan, program tersebut mendukung program revolusi hijau Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Pada 2022 ini, kata dia, pihaknya kembali mengalokasikan program tutupan lahan di daerah tangkapan air dengan dana dari APBN maupun APBD.
Khusus APBD, telah dianggarkan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 50 hektare.
RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Sedangkan dari APBN, tambah dia, telah dialokasikan penanaman untuk enam unit kebun bibit rakyat (KBR) kelompok tani hutan.
Melalui proram tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp100 juta per unit untuk pembibitan, penanaman dan perawatan pada lahan seluas 25 hektare.
"Jadi kalau ada 6 unit berarti dana yang dikucurkan sebesar Rp600 juta, untuk 150 hektare," katanya.
Selain enam unit dari APBN juga ada tiga unit untuk kebun bibit desa (KBD) dengan nilai uang dan luasan sama.
"Sehingga, pada 2022 akan ada sekitar 9 unit untuk penanaman bibit pohon, yang ditanam di daerah tangkapan air di HST," katanya.
KBR dan KBD tersebut bertugas menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan, serta tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
Beberapa daerah yang menjadi sasaran program tersebut seperti daerah Datar Ajab dan beberapa desa di sekitarnya.
Fatimah berharap dukungan dari pemerintah daerah, untuk bisa merealisasikan program tersebut, minimal mendorong kelompok tani hutan dan lainnya, untuk segera mengajukan proposal ke Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel.
"Bila disetujui, maka dana program akan langsung masuk ke masing-masing kelompok unit," katanya.
Terkait jenis tanamannya, kata dia, diserahkan ke masing-masing kelompok tani, kalau untuk program RHL, maka petani bisa menanam pohon jengkol, petai, kemiri dan sejenisnya.
Selain itu, pihaknya juga telah siapkan program kehutanan sosial seluas 5 ribu hektare melalui pengelolaan kelembagaan desa.
Program tersebut, diharapkan dapat diakses oleh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus untuk mempercepat program tutupan lahan di daerah resapan air.
Sebelumnya, Kadishut menghadiri ekspos hasil kajian penyebab banjir di HST yang dilaksanakan Pemprov Kalsel bersama Kemen LHK bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Barabai.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra di Barabai, Kamis mengatakan, program tersebut mendukung program revolusi hijau Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Pada 2022 ini, kata dia, pihaknya kembali mengalokasikan program tutupan lahan di daerah tangkapan air dengan dana dari APBN maupun APBD.
Khusus APBD, telah dianggarkan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 50 hektare.
RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Sedangkan dari APBN, tambah dia, telah dialokasikan penanaman untuk enam unit kebun bibit rakyat (KBR) kelompok tani hutan.
Melalui proram tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp100 juta per unit untuk pembibitan, penanaman dan perawatan pada lahan seluas 25 hektare.
"Jadi kalau ada 6 unit berarti dana yang dikucurkan sebesar Rp600 juta, untuk 150 hektare," katanya.
Selain enam unit dari APBN juga ada tiga unit untuk kebun bibit desa (KBD) dengan nilai uang dan luasan sama.
"Sehingga, pada 2022 akan ada sekitar 9 unit untuk penanaman bibit pohon, yang ditanam di daerah tangkapan air di HST," katanya.
KBR dan KBD tersebut bertugas menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan, serta tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
Beberapa daerah yang menjadi sasaran program tersebut seperti daerah Datar Ajab dan beberapa desa di sekitarnya.
Fatimah berharap dukungan dari pemerintah daerah, untuk bisa merealisasikan program tersebut, minimal mendorong kelompok tani hutan dan lainnya, untuk segera mengajukan proposal ke Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel.
"Bila disetujui, maka dana program akan langsung masuk ke masing-masing kelompok unit," katanya.
Terkait jenis tanamannya, kata dia, diserahkan ke masing-masing kelompok tani, kalau untuk program RHL, maka petani bisa menanam pohon jengkol, petai, kemiri dan sejenisnya.
Selain itu, pihaknya juga telah siapkan program kehutanan sosial seluas 5 ribu hektare melalui pengelolaan kelembagaan desa.
Program tersebut, diharapkan dapat diakses oleh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus untuk mempercepat program tutupan lahan di daerah resapan air.
Sebelumnya, Kadishut menghadiri ekspos hasil kajian penyebab banjir di HST yang dilaksanakan Pemprov Kalsel bersama Kemen LHK bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Barabai.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021