Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai melakukan penjaringan penerima manfaat hibah air minum perkotaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktur Perseroan Daerah PT Air Minum Tabalong Bersinar Abdul Bahid mengatakan penerima hibah akan digratiskan pemasangan sambungan rumah.
"Untuk tahun 2022 ada 2.000 calon pelanggan yang masih kita verifikasi," jelas Abdul Bahid.
Rencananya bantuan serupa juga akan di realisasikan tahun 2023 dengan calon penerima menfaat 2.000 pelanggan.
Bahid menyampaikan sebelumnya hibah air minum ini belum bisa direalisasikan karena status badan hulum PDAM belum perseroan daerah.
Kini setelah menjadi Perseroda Air Minum Tabalong Bersinar bantuan pemerintah pusat ini bisa dilaksanakan.
Program hibah air minum perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based).
Dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan modal pemerintah.
"Untuk pelaksanaannya menggunakan dana talangan dari pemerintah daerah dan akan dikembalikan oleh Pemerintah Pusat setelah dilakukan verifikasi," jelas Bahid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Direktur Perseroan Daerah PT Air Minum Tabalong Bersinar Abdul Bahid mengatakan penerima hibah akan digratiskan pemasangan sambungan rumah.
"Untuk tahun 2022 ada 2.000 calon pelanggan yang masih kita verifikasi," jelas Abdul Bahid.
Rencananya bantuan serupa juga akan di realisasikan tahun 2023 dengan calon penerima menfaat 2.000 pelanggan.
Bahid menyampaikan sebelumnya hibah air minum ini belum bisa direalisasikan karena status badan hulum PDAM belum perseroan daerah.
Kini setelah menjadi Perseroda Air Minum Tabalong Bersinar bantuan pemerintah pusat ini bisa dilaksanakan.
Program hibah air minum perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based).
Dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan modal pemerintah.
"Untuk pelaksanaannya menggunakan dana talangan dari pemerintah daerah dan akan dikembalikan oleh Pemerintah Pusat setelah dilakukan verifikasi," jelas Bahid.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021