DPRD Kota Banjarmasin melalui komisi III memastikan intensif mengawasi dan mengawal perkembangan mega proyek pembangunan jembatan HKSN yang menghubungkan wilayah Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat.
"Kita akan bisa sering ke sini mengecek perkembangannya terus supaya jangan sampai molor pengerjaannya," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini saat mengunjungi pembangunan jembatan tersebut, Rabu.
Menurut dia, jembatan yang terletak di Kuin atau berdekatan dengan Makam Sultan Suriansyah sebagai Sultan pertana di tanah Banjar tersebut harus bisa selesai tepat waktu, yakni, Desember 2021.
Dinyatakan dia, pengerjaan jembatan yang dikerjakan dua tahap atau dua kali anggaran tersebut penting cepat selesai hingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan ini sangat besar hingga jadi mega proyek dari Pemkot Banjarmasin.
Sekedar diketahui, pengerjaan pembangunan jembatan HKSN ini pada tahap pertama atau anggaran tahun 2020 sebesar Rp 37 miliar. Pada 2021 ini dianggarkan lagi sekitar Rp22,8 miliar untuk merampungkannya.
Belum lagi anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan ini menghabiskan dana sekitar Rp33 miliar.
"Inikan semuanya duit rakyat, kita ingin memastikan semuanya bisa berjalan lancar, secepatnya bisa dinikmati rakyat fasilitas adanya jembatan ini," ujarnya.
Dalam kunjungan pihaknya kali ini, terungkap pembebasan lahan belum semuanya beres, hingga dikhawatirkan mengganggu percepatan pembangunan.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak, masalah pembebasan lahan untuk tiga lokasi rumah warga di sana ditindaklanjuti Pemkot Banjarmasin untuk segera dirampungkan, kalau tidak ingin ada bahasa mangkrak.
"Apalagi dalam Perubahan APBD 2021 sudah dianggarkan. Jadi harus cepat, jangan sampai masalah pembebasan lahan malah menghalangi pembangunan tiang pancang," ucap politisi Partai Gerindra ini.
Dia berharap, pembebasan lahan tersebut tidak secara konsinyasi. Karena akan memakan waktu lagi.
Dikatakannya lagi, pembebasan lahan jangan sampai berlarut-larut. Sebab, mengganggu pembangunan jembatan yang menyebabkan terlambat dan tak bisa dinikmati warga.
Sementara itu, Katni, Pengawas Pelaksana Proyek dari kontraktor PT Haida Lestari memastikan, kendala yang dihadapi pihaknya saat ini hanya soal pembebasan lahan.
Diakuinya, pihaknya tidak mengetahui lahan proyek yang dikerjakan masih ada pembebasan lahan. Jadi, ia pun berharap, tiga buah rumah yang belum dibebaskan segera dan cepat diselesaikan.
“Kalau pembebasan lahan beres. Kami optimis pengerjaan rampung sesuai target, yakni Desember 2021," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Kita akan bisa sering ke sini mengecek perkembangannya terus supaya jangan sampai molor pengerjaannya," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini saat mengunjungi pembangunan jembatan tersebut, Rabu.
Menurut dia, jembatan yang terletak di Kuin atau berdekatan dengan Makam Sultan Suriansyah sebagai Sultan pertana di tanah Banjar tersebut harus bisa selesai tepat waktu, yakni, Desember 2021.
Dinyatakan dia, pengerjaan jembatan yang dikerjakan dua tahap atau dua kali anggaran tersebut penting cepat selesai hingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan ini sangat besar hingga jadi mega proyek dari Pemkot Banjarmasin.
Sekedar diketahui, pengerjaan pembangunan jembatan HKSN ini pada tahap pertama atau anggaran tahun 2020 sebesar Rp 37 miliar. Pada 2021 ini dianggarkan lagi sekitar Rp22,8 miliar untuk merampungkannya.
Belum lagi anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan ini menghabiskan dana sekitar Rp33 miliar.
"Inikan semuanya duit rakyat, kita ingin memastikan semuanya bisa berjalan lancar, secepatnya bisa dinikmati rakyat fasilitas adanya jembatan ini," ujarnya.
Dalam kunjungan pihaknya kali ini, terungkap pembebasan lahan belum semuanya beres, hingga dikhawatirkan mengganggu percepatan pembangunan.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak, masalah pembebasan lahan untuk tiga lokasi rumah warga di sana ditindaklanjuti Pemkot Banjarmasin untuk segera dirampungkan, kalau tidak ingin ada bahasa mangkrak.
"Apalagi dalam Perubahan APBD 2021 sudah dianggarkan. Jadi harus cepat, jangan sampai masalah pembebasan lahan malah menghalangi pembangunan tiang pancang," ucap politisi Partai Gerindra ini.
Dia berharap, pembebasan lahan tersebut tidak secara konsinyasi. Karena akan memakan waktu lagi.
Dikatakannya lagi, pembebasan lahan jangan sampai berlarut-larut. Sebab, mengganggu pembangunan jembatan yang menyebabkan terlambat dan tak bisa dinikmati warga.
Sementara itu, Katni, Pengawas Pelaksana Proyek dari kontraktor PT Haida Lestari memastikan, kendala yang dihadapi pihaknya saat ini hanya soal pembebasan lahan.
Diakuinya, pihaknya tidak mengetahui lahan proyek yang dikerjakan masih ada pembebasan lahan. Jadi, ia pun berharap, tiga buah rumah yang belum dibebaskan segera dan cepat diselesaikan.
“Kalau pembebasan lahan beres. Kami optimis pengerjaan rampung sesuai target, yakni Desember 2021," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021