Palembang, (Antaranews Kalsel) - Penerapan Layanan Keuangan Digital sangat tergantung dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi di suatu kawasan (area) sehingga tidak bisa berlangsung cepat, kata Kepala Kantor Wilayah VII Bank Indonesia Hamid Ponco Wibowo.
"Tujuan dari Layanan Keuangan Digital melalui jasa agen ini yakni memberikan layanan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Untuk menjangkaunya, sementara ini hanya satu cara yakni melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler," kata Hamid di Palembang, Minggu.
Meski LKD ini bergantung dengan sektor lain, tapi Hamid menerangkan pemerintah terus mengembangkannya karena menyakini pola ini menjadi pintu gerbang pengembangan sistem keuangan inklusif untuk golongan masyarakat pedesaan.
"Kenyataan di pedesaan terbilang cukup menarik karena lebih banyak orang yang memiliki telepon gengam dibandingkan rekening bank, artinya sistem pembayaran digital merupakan gerbang kedalaman jasa keuangan (finansial inklusif)," kata dia.
Model bank tanpa kantor melalui agen laku pandai ini diharapkan semakin meningkatkan kedalaman penggunaan jasa keuangan di masyarakat.
Terkait dengan finansial inklusif, salah satu perbankan BRI telah mengembangkan agen BRIlink yang dapat memberikan layanan pembayaran pulsa, telepon, dan listrik yang sementara ini mencapai 1.400 orang di Sumsel, Babel, dan Jambi.
"Ke depan, BI terus mendorong kalangan perbankan segera merealisasi rencana bank tanpa kantornya melalui jasa agen," kata dia.
Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia tahun 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni dengan hanya 19,6 persen.
Sebagai pembanding, Malaysia 66,7 persen, Fhilipina 26,5 pesen, Thailand 77,7 persen, Vietnam 21,4 persen, India 35,2 persen, China 63,8 persen, Rusia 48,2 persen, Brazil 55,9 persen.
Penetrasi jasa keuangan perbankan di bank ini dapat dijadikan indikator kemajuan suatu negara./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Tujuan dari Layanan Keuangan Digital melalui jasa agen ini yakni memberikan layanan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Untuk menjangkaunya, sementara ini hanya satu cara yakni melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler," kata Hamid di Palembang, Minggu.
Meski LKD ini bergantung dengan sektor lain, tapi Hamid menerangkan pemerintah terus mengembangkannya karena menyakini pola ini menjadi pintu gerbang pengembangan sistem keuangan inklusif untuk golongan masyarakat pedesaan.
"Kenyataan di pedesaan terbilang cukup menarik karena lebih banyak orang yang memiliki telepon gengam dibandingkan rekening bank, artinya sistem pembayaran digital merupakan gerbang kedalaman jasa keuangan (finansial inklusif)," kata dia.
Model bank tanpa kantor melalui agen laku pandai ini diharapkan semakin meningkatkan kedalaman penggunaan jasa keuangan di masyarakat.
Terkait dengan finansial inklusif, salah satu perbankan BRI telah mengembangkan agen BRIlink yang dapat memberikan layanan pembayaran pulsa, telepon, dan listrik yang sementara ini mencapai 1.400 orang di Sumsel, Babel, dan Jambi.
"Ke depan, BI terus mendorong kalangan perbankan segera merealisasi rencana bank tanpa kantornya melalui jasa agen," kata dia.
Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia tahun 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni dengan hanya 19,6 persen.
Sebagai pembanding, Malaysia 66,7 persen, Fhilipina 26,5 pesen, Thailand 77,7 persen, Vietnam 21,4 persen, India 35,2 persen, China 63,8 persen, Rusia 48,2 persen, Brazil 55,9 persen.
Penetrasi jasa keuangan perbankan di bank ini dapat dijadikan indikator kemajuan suatu negara./e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015