Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menargetkan pembangunan 203 sanitasi desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama untuk warga pinggiran sungai.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Muhammad Hasan di Amuntai Jumat mengatakan, sanitasi desa tersebut akan dibangun melalui dana desa.
Menurut dia, sesuai target `Milenium Development Goals` atau MDGs maka program sanitasi diharapkan bisa tuntas di 2019.
"Kita sarankan agar sebagian alokasi dana desa atau ADD juga diarahkan untuk penuntasan program sanitasi ini, tidak hanya untuk membangun sarana infrastuktur desa sebagaimana kecenderungan selama ini" kata Hasan.
Hasan mengatakan dari 219 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) masih ada sebanyak 208 desa yang belum menuntaskan program sanitasi.
Kesuksesan program ini, kata dia, juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap arti penting kebersihan dan kesehatan lingkungan serta prilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
"Buktinya melalui pengalokasian dana desa pembangunan sanitasi masih kurang diperhatian," kata Hasan.
Masyarakat desa, kata Hasan masih fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana infrastruktur, seperti jalan desa dan jembatan daripada persoalan sanitasi.
Selain itu, terangnya prilaku sebagian masyarakat kurang memperhatikan aspek kebersihan lingkungan dengan membuang hajat dan sampah disembarang tempat.
Ditambah, katanya kondisi wilayah Kabupaten HSU yang 89 persen di dominasi lahan rawa turut menyulitkan penerapan program sanitasi, misalnya untuk pengadaan air bersih dan membangun sarana WC/jamban.
Selama ini, papar Hasan hasil pembangunan sanitasi berupa penyediaan sarana air bersih melalui Pansimas, pembuatan WC/jamban sehat, pembentukan PHBS dan lainnya.
Dana yang digunakan selama ini berasal dari APBN dan APBD, contohnya untuk 2015 akan dibangun sebanyak sembilan buah Pansimas yang enam diantaranya dibiayai dana APBN.
"Seiring peningkatan ADD kita harapkan pembangunan sarana sanitasi ini bisa semakin meningkat sehingga semua desa tuntas mengerjakannya sesuai target MDGs di 2019," tandasnya.
Untuk menggiring pengalokasian ADD bagi program sanitasi, Hasan mengharapkan peran tim air bersih dan penyehatan lingkungan untuk membimbing masyarakat.
Tim air bersih dan penyehatan lingkungan terdiri atas sejumlah SKPD terkait seperti Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan lainnya.
"Masing-masing instansi yang tergabung dalam tim ini memiliki program dan kegiatan masing-masing terkait sanitasi," tutur Hasan.
Untuk memperkuat upaya pencapaian sanitasi hingga 2019 melalui ADD ini, BPMPD berencana mengajukan Peraturan Bupati yang mengintruksikan seluruh desa agar membangun sarana sanitasi.
"Jadi di 2019 nanti kita tidak menyaksikan lagi ada bangunan jamban di sungai atau orang buang sampah sembarangan, terutama sarana air bersih sudah bisa dinikmati semua penduduk di desa," katanya.***4***
(T.U004/B/A020/A020) 29-05-2015 20:52:15
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Muhammad Hasan di Amuntai Jumat mengatakan, sanitasi desa tersebut akan dibangun melalui dana desa.
Menurut dia, sesuai target `Milenium Development Goals` atau MDGs maka program sanitasi diharapkan bisa tuntas di 2019.
"Kita sarankan agar sebagian alokasi dana desa atau ADD juga diarahkan untuk penuntasan program sanitasi ini, tidak hanya untuk membangun sarana infrastuktur desa sebagaimana kecenderungan selama ini" kata Hasan.
Hasan mengatakan dari 219 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) masih ada sebanyak 208 desa yang belum menuntaskan program sanitasi.
Kesuksesan program ini, kata dia, juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap arti penting kebersihan dan kesehatan lingkungan serta prilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
"Buktinya melalui pengalokasian dana desa pembangunan sanitasi masih kurang diperhatian," kata Hasan.
Masyarakat desa, kata Hasan masih fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana infrastruktur, seperti jalan desa dan jembatan daripada persoalan sanitasi.
Selain itu, terangnya prilaku sebagian masyarakat kurang memperhatikan aspek kebersihan lingkungan dengan membuang hajat dan sampah disembarang tempat.
Ditambah, katanya kondisi wilayah Kabupaten HSU yang 89 persen di dominasi lahan rawa turut menyulitkan penerapan program sanitasi, misalnya untuk pengadaan air bersih dan membangun sarana WC/jamban.
Selama ini, papar Hasan hasil pembangunan sanitasi berupa penyediaan sarana air bersih melalui Pansimas, pembuatan WC/jamban sehat, pembentukan PHBS dan lainnya.
Dana yang digunakan selama ini berasal dari APBN dan APBD, contohnya untuk 2015 akan dibangun sebanyak sembilan buah Pansimas yang enam diantaranya dibiayai dana APBN.
"Seiring peningkatan ADD kita harapkan pembangunan sarana sanitasi ini bisa semakin meningkat sehingga semua desa tuntas mengerjakannya sesuai target MDGs di 2019," tandasnya.
Untuk menggiring pengalokasian ADD bagi program sanitasi, Hasan mengharapkan peran tim air bersih dan penyehatan lingkungan untuk membimbing masyarakat.
Tim air bersih dan penyehatan lingkungan terdiri atas sejumlah SKPD terkait seperti Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan lainnya.
"Masing-masing instansi yang tergabung dalam tim ini memiliki program dan kegiatan masing-masing terkait sanitasi," tutur Hasan.
Untuk memperkuat upaya pencapaian sanitasi hingga 2019 melalui ADD ini, BPMPD berencana mengajukan Peraturan Bupati yang mengintruksikan seluruh desa agar membangun sarana sanitasi.
"Jadi di 2019 nanti kita tidak menyaksikan lagi ada bangunan jamban di sungai atau orang buang sampah sembarangan, terutama sarana air bersih sudah bisa dinikmati semua penduduk di desa," katanya.***4***
(T.U004/B/A020/A020) 29-05-2015 20:52:15
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015