Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), Kalimantan Selatan melalui sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arpah menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batola Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (19/7).
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dewan yang telah bekerja keras membahas secara cermat seluruh materi laporan keuangan yang disampaikan sehingga memberikan gambaran evaluasi kinerja pemkab khususnya tahun 2020,” tutur Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam sidang paripurna DPRD Batola, dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, para anggota DPRD, Sekda Zulkipli Yadinoor, para anggota Forkopimda, pimpinan SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Demikian pula dengan uraian hasil pembahasan, lanjut Noormiliyani, telah memberikan penilaian dan koreksi yang secara keseluruhan telah menjadi umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja kepemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Bupati menyampaikan dalam proses pembahasan raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kali ini materi laporan keuangan yang disampaikan telah dilengkapi hasil akhir audit BPK-RI yang hasilnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke enam kalinya.
Bupati menerangkan, pelaksanaan APBD Batola tahun 2020 dalam realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan mencapai 101,85 persen.
Sedangkan realisasi anggaran belanja, sebut dia, mencapai 93,63 persen, berarti anggaran belanja pada APBD 2020 memiliki surplus.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagaimana pada APBD tahun 2020 telah diselenggarakan secara lebih transparan, akuntabel dan mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang dipatuhi semaksimal mungkin.
Dari kebijakan dan realisasi pemanfaatan anggaran, Noormiliyani mengakui adanya manfaat nyata dari APBD tahun 2019, khususnya bagi masyarakat dengan realisasi anggaran pendapatan mencapai prosentase 101,99 persen dan realisasi penggunaan anggaran belanja sebesar 91,31 persen.
Hal itu, terang dia, disertai anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang memberikan pembiayaan bersih atau bernilai positif, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2020 atau terhitung berdasarkan surplus ditambah pembiayaan bersih diperoleh Silpa Rp 118.782.202.361,77
Nilai Silpa, papar Noormiliyani, menunjukan terminalisasi arus kas per 31 Desember 2020 yang berasal dari seluruh aktivitas pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2020 baik menyangkut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran telah memberikan gambaran dinamika arus dana pendapatan dan arus dana belanja dari seluruh dana-dana yang terhimpun.
Sehingga berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2020, terang dia, kekayaan Pemkab Batola yang dimiliki dan dikuasai sampai 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya mencapai nilai Rp2.377.872.390.861,39.
“Ini menjadi modal dalam pembangunan selanjutnya, terutama mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Barito Kuala satu kata satu rasa, membangun desa menata kota menuju masyarakat sejahtera,” ucap Noormiliyani.
Sambutan bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini ditutup dengan ucapab selamat hari Raya Idul Adha 1442H.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dewan yang telah bekerja keras membahas secara cermat seluruh materi laporan keuangan yang disampaikan sehingga memberikan gambaran evaluasi kinerja pemkab khususnya tahun 2020,” tutur Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam sidang paripurna DPRD Batola, dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, para anggota DPRD, Sekda Zulkipli Yadinoor, para anggota Forkopimda, pimpinan SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Demikian pula dengan uraian hasil pembahasan, lanjut Noormiliyani, telah memberikan penilaian dan koreksi yang secara keseluruhan telah menjadi umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja kepemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Bupati menyampaikan dalam proses pembahasan raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kali ini materi laporan keuangan yang disampaikan telah dilengkapi hasil akhir audit BPK-RI yang hasilnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke enam kalinya.
Bupati menerangkan, pelaksanaan APBD Batola tahun 2020 dalam realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan mencapai 101,85 persen.
Sedangkan realisasi anggaran belanja, sebut dia, mencapai 93,63 persen, berarti anggaran belanja pada APBD 2020 memiliki surplus.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagaimana pada APBD tahun 2020 telah diselenggarakan secara lebih transparan, akuntabel dan mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang dipatuhi semaksimal mungkin.
Dari kebijakan dan realisasi pemanfaatan anggaran, Noormiliyani mengakui adanya manfaat nyata dari APBD tahun 2019, khususnya bagi masyarakat dengan realisasi anggaran pendapatan mencapai prosentase 101,99 persen dan realisasi penggunaan anggaran belanja sebesar 91,31 persen.
Hal itu, terang dia, disertai anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang memberikan pembiayaan bersih atau bernilai positif, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2020 atau terhitung berdasarkan surplus ditambah pembiayaan bersih diperoleh Silpa Rp 118.782.202.361,77
Nilai Silpa, papar Noormiliyani, menunjukan terminalisasi arus kas per 31 Desember 2020 yang berasal dari seluruh aktivitas pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2020 baik menyangkut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran telah memberikan gambaran dinamika arus dana pendapatan dan arus dana belanja dari seluruh dana-dana yang terhimpun.
Sehingga berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2020, terang dia, kekayaan Pemkab Batola yang dimiliki dan dikuasai sampai 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya mencapai nilai Rp2.377.872.390.861,39.
“Ini menjadi modal dalam pembangunan selanjutnya, terutama mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Barito Kuala satu kata satu rasa, membangun desa menata kota menuju masyarakat sejahtera,” ucap Noormiliyani.
Sambutan bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini ditutup dengan ucapab selamat hari Raya Idul Adha 1442H.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021