Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari waduk Karangkates Malang, Jawa Timur.
"Dalam kunjung kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami antara lain meninjau waduk/bendungan Karangkates Malang, Jatim," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Surabaya, Senin.
Peninjuan waduk Karangkates Malang itu, tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut, dalam kaitan rencana pembangunan bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin (sekitar 120 kilometer utara Banjarmasin).
Pembangunan bendungan Pipitak Jaya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Piani atau daerah hulu masuk kawasan Pegunungan Meratus itu salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mau membangun sejumlah bendungan di Indonesia.
"Pembangunan sejumlah bendungan di seluruh nusantara ini, guna lebih memantapkan penyediaan irigasi pertanian, yang pada gilirannya diharapkan mampu untuk berkedaulatan pangan," katanya.
Penetapan pembangunan bendungan Pipitak Jaya itu, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut, cukup tepat.
Pasalnya rencana pembangunan bendungan Pipitak Jaya sudah sejak lama, tapi tak kunjung terealisasi, karena persoalan pembebasan lahan, sementara anggaran pemerintah daerah setempat tidak mampu untuk itu.
Selain itu, "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin juga merupakan sentra pertanian di Kalsel, yang diwujudkan dengan lambang daerah berupa lumbung padi, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Kita berharap di era pemerinatan Presiden Jokowi, tiga bendungan di Kalsel bisa segera terselesaikan dan berfungsi maksimal dalam menunjang irigasi pertanian, menuju Indonesia berdaulat pangan," demikian Ibnu Sina.
Tiga bendungan yang menantikan penyelesaian itu, Bendungan Pitap, Kabupaten Balangan, Bendungan Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Bendungan Amandit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Bersamaan dengan kunker Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah 11-13 Mei 2015, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan lembaga legislatif tersebut juga melakukan kegiatan serupa dengan ke Jakarta.
Sedang Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel kunker dalam daerah, yaitu ke Kabupaten Kotabaru, tinggal Komisi I bidang hukum dan pemerintahan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut yang berada di tempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Dalam kunjung kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami antara lain meninjau waduk/bendungan Karangkates Malang, Jatim," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Surabaya, Senin.
Peninjuan waduk Karangkates Malang itu, tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut, dalam kaitan rencana pembangunan bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin (sekitar 120 kilometer utara Banjarmasin).
Pembangunan bendungan Pipitak Jaya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Piani atau daerah hulu masuk kawasan Pegunungan Meratus itu salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mau membangun sejumlah bendungan di Indonesia.
"Pembangunan sejumlah bendungan di seluruh nusantara ini, guna lebih memantapkan penyediaan irigasi pertanian, yang pada gilirannya diharapkan mampu untuk berkedaulatan pangan," katanya.
Penetapan pembangunan bendungan Pipitak Jaya itu, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut, cukup tepat.
Pasalnya rencana pembangunan bendungan Pipitak Jaya sudah sejak lama, tapi tak kunjung terealisasi, karena persoalan pembebasan lahan, sementara anggaran pemerintah daerah setempat tidak mampu untuk itu.
Selain itu, "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin juga merupakan sentra pertanian di Kalsel, yang diwujudkan dengan lambang daerah berupa lumbung padi, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Kita berharap di era pemerinatan Presiden Jokowi, tiga bendungan di Kalsel bisa segera terselesaikan dan berfungsi maksimal dalam menunjang irigasi pertanian, menuju Indonesia berdaulat pangan," demikian Ibnu Sina.
Tiga bendungan yang menantikan penyelesaian itu, Bendungan Pitap, Kabupaten Balangan, Bendungan Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Bendungan Amandit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Bersamaan dengan kunker Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah 11-13 Mei 2015, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan lembaga legislatif tersebut juga melakukan kegiatan serupa dengan ke Jakarta.
Sedang Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel kunker dalam daerah, yaitu ke Kabupaten Kotabaru, tinggal Komisi I bidang hukum dan pemerintahan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut yang berada di tempat.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015