Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru atau kabupaten paling timur provinsi tersebut masuk proyek strategis nasional (PSN).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengemukakan harapan tersebut, di Banjarmasin, Kamis (8/7), usai rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi setempat.
"Sayang pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru yang menghubungkan ibukota kabupaten tersebut dengan daratan Pulau Kalimantan tersebut tidak berlanjut atau tidak selesai," ujar politikus senior Partai Golkar itu.
"Pasalnya sudah sekitar Rp200 miliar dana yang tertanam pada perencanaan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu," lanjutnya mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu mempunyai nilai strategis, baik dalam hal pertahanan keamanan maupun pembangunan ekonomi dan lainnya.
"Apalagi kalau rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terwujud, Kabupaten Kotabaru bertetangga langsung dengan provinsi tersebut," ujarnya.
"Karenanya rapat bersama Dinas PUPR tersebut juga membahas bagaimana cara agar Jembatan Pulau Laut Kotabaru dengan bentang lebih kurang tiga kilometer masuk PSN," demikian Sahrujani.
Sementara ketika menjelang akhir periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan akan menjadikan Kotabaru salah satu pangkalan kekuatan maritim Nusantara Indonesia wilayah timur.
Pernyataan orang nomor satu di republik ini tersebut ketika menghadiri Hari Nusantara yang secara nasional dipusatkan di Kotabaru (sekitar 300 kilometer tenggara Banjarmasin).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengemukakan harapan tersebut, di Banjarmasin, Kamis (8/7), usai rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi setempat.
"Sayang pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru yang menghubungkan ibukota kabupaten tersebut dengan daratan Pulau Kalimantan tersebut tidak berlanjut atau tidak selesai," ujar politikus senior Partai Golkar itu.
"Pasalnya sudah sekitar Rp200 miliar dana yang tertanam pada perencanaan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu," lanjutnya mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu mempunyai nilai strategis, baik dalam hal pertahanan keamanan maupun pembangunan ekonomi dan lainnya.
"Apalagi kalau rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terwujud, Kabupaten Kotabaru bertetangga langsung dengan provinsi tersebut," ujarnya.
"Karenanya rapat bersama Dinas PUPR tersebut juga membahas bagaimana cara agar Jembatan Pulau Laut Kotabaru dengan bentang lebih kurang tiga kilometer masuk PSN," demikian Sahrujani.
Sementara ketika menjelang akhir periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan akan menjadikan Kotabaru salah satu pangkalan kekuatan maritim Nusantara Indonesia wilayah timur.
Pernyataan orang nomor satu di republik ini tersebut ketika menghadiri Hari Nusantara yang secara nasional dipusatkan di Kotabaru (sekitar 300 kilometer tenggara Banjarmasin).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021