Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Balangan akan dilaksanakan pada 17 November 2021 setelah sebelumnya sempat tertunda selama kurang lebih satu tahun akibat pandemi COVID-19.
"Kita hari ini telah melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkades yang akan kita laksanakan pada 17 November 2021, ini merupakan kelanjutan kegiatan Pilkades tahun 2017 dan 2019. Dan ini adalah merupakan Pilkades terakhir selama periode enam tahunan ini yang digelar sebanyak tiga kali," ucap Wabup Balangan Supiani usai Rakoor persiapan Pilkades serentak tahun 2021 di Paringin, Selasa.
Dia melanjutkan, kepada para camat dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan Pilkades ini selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku.
Selain itu, kata Wabup Supiani, karena ini merupakan target dari kepala daerah bahwa paling lambat Pilkades dilaksanakan pada 17 November 2021 , dan pelantikannya pada tanggal 29 Desember 2021 agar jangan sampai tertunda lagi.
"Semoga tidak tertunda lagi, kami menekankan kepada semua stakeholder di lapangan benar-benar melihat dan mengayomi khususnya kepada masyarakat yang mengadakan pemilihan kepala desa. Karena ini ada enam kecamatan yang melakukan pemilihan kepala desa serentak," kata dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urai Nur Iskandar, mengatakan pihaknya telah merencanakan Pilkades ini pada tahun 2020 lalu, oleh karena pandemi COVID-19 maka semuanya sepakat untuk menundanya. Selain itu, pihaknya telah melakukan persiapan-persiapan terutama dalam dalam penyusunan kembali anggaran.
"Penyusunan kembali anggaran sendiri dalam rangka memenuhi protokol kesehatan, sudah kita lakukan dan sudah disetujui oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Balangan," tukasnya.
Selanjutnya dia menjelaskan, sebelumnya ada 19 TPS dari 19 desa dan sekarang menjadi 37 TPS, otomatis itu bertambah semuanya baik dari segi logistik, panitia, tenaga pengamannya, termasuk juga persiapan untuk protokol kesehatan semuanya bertambah.
Paling penting, ucapnya, adalah setiap tahapan pelaksanaan Pilkades ini akan dipantau langsung oleh pihak Kemendagri, nanti ada form yang akan diisi oleh bupati, panitia kabupaten, panitia kecamatan dan panitia desa. Dan itu semua akan dievaluasi, jadi itu sebelum dilaksanakan Pilkades sekitar dua minggu akan ada rekomendasi dari Kemendagri apakah kita layak untuk melaksanakan Pilkades atau tidak.
Maka dari itu, ukurannya itu adalah pelaksanaan protokol kesehatan, kalau tidak layak berarti rekomendasi akan ditunda. Kami tentunya berharap tidak akan ditunda, maka dari itu kita semua harus mematuhinya.
Disamping itu juga, pada hari ini kita melakukan rapat koordinasi dihadiri langsung oleh Wabup dan pimpinan forkipimda, ini salah satu penilaian oleh Kemendagri seberapa serius perhatian pemerintah termasuk forkopimda dalam mendukung Pilkades serentak ini, dan pada hari ini alhamdulillah semua pimpinan hadir mulai dari Kapolres, Dandim serta Kajari turut hadir, ini menunjukan bahwa pemerintah daerah serius dalam ingin melaksanakan Pilkades dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Pada rapat koordinasi hari ini hanya tahap awal saja, nanti rapat selanjutnya mengenai hal-hal teknisnya akan kita laksanakan termasuk nantinya masukan-masukan pada rapat koordinasi kali ini akan kita bahas pada rapat teknis nanti.
"Untuk anggaran sendiri yang kita anggarkan pada APBD murni 2020 sekitar Rp700 juta untuk mengakomodir 19 desa dengan 19 TPS, karena alasan pandemi maka bertambah menjadi Rp1,3 miliar. Dan sudah diusulkan kepada kepala daerah," bebernya.
Terakhir dia berharap, Pilkades ini berjalan dengan lancar, aman dan tidak terjadi klaster baru COVID-19, selanjutnya untuk proses demokrasinya berjalan lancar artinya tidak ada politik uang serta menghasilkan kepala-kepala desa yang betul-betul punya kemampuan dan kapabilitas dalam pemerintahan desa.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021