Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengundang pemerintah dua kabupaten, yaki Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanah Bumbu guna membahas besaran anggaran untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Suji Hendra di Kotabaru, Senin mengatakan, agenda rapat konsultasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi dan DPRD Kalsel terkait penentuan anggaran untuk pembangunan jembatan dan tindak lanjut peningkatan jalan lingkar Pulau Laut yang berstatus menjadi jalan strategi provinsi sudah masuk dalam agenda rapat.
"Informasi yang kami peroleh, 2015 anggaran untuk peningkatan jalan lingkar Pulau Laut sudah turun, dan kini sudah siap dimulai usai tahapan tender," kata Suji Hendra.
Meski belum bisa menyebut besaran angka karena tidak mengingatnya dan dokumen ada di sekretariat, namun Suji Hendra dapat memastikan pelaksanaan pembangunan jalan strategis provinsi khususnya jalur Lontar, Pulau Laut Barat tersebut segera dimulai.
Lain halnya dengan jalan, menyangkut pembangunan jembatan sepanjang 6,3 Km yang menghubungkan Pulau Laut dengan Daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu, politisi Partai PAN ini belum bisa memastikan.
"Informasi awal dari provinsi sudah diketahui, namun kontribusi anggaran dari dua kabupaten (Kotabaru dan Tanah Bumbu) belum ditentukan," ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Suji, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan yang melibatkan kedua kabupaten serta pemerintah provinsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif mengatakan, sesuai kesepakatan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu akan menelan dana Rp3,5 triliun dan akan ditanggung dari empat sumber yakni APBD Kotabaru, Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp 500 miliar dan sisanya dari APBN.
"Namun dampak dari fluktuasi nilai rupiah, ditaksir dana yang akan dibutuhkan menjadi lebih tinggi, sehingga Pemprov siap menambah anggaran menjadi Rp750 miliar," kata M Arif.
Sementara dari dua kali ekspose dan rapat koordinasi eksekutif dan legislatif Kotabaru, pemerintah daerah belum bisa memutuskan sendiri sebelum koordinasi dengan pemerintah daerah Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
Dijelaskan M Arif, rapat koordinasi terakhir yang dipimpin bupati dan dihadiri segenap komponen diantaranya Sekda, sejumlah kepala dinas, unsur pimpinan dan semua ketua komisi DPRD, belum bisa menentukan perubahan besaran biaya yang akan dianggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut.
Namun demikian, politisi Partai PPP ini berharap, apapun kendala yang dihadapi terkait pendanaan, pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat itu tetap harus dilanjutkan.
"Atas nama lembaga yang menjadi wakil rakyat Kotabaru, legislatif mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah Kotabaru dalam penyegeraan pembangunan jembatan tersebut," katanya.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, legislatif selalu siap mensupport dalam hal penganggaran, demikian pula dengan pengawasannya, tentunya dengan tidak melanggar perundang-undangan.
Diwartakan sebelumnya, pemmembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan dengan panjang sekitar 6,5 Km dengan biaya sebesar Rp3,5 triliun akan dilakukan secara patungan antara Kotabaru, Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Suji Hendra di Kotabaru, Senin mengatakan, agenda rapat konsultasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi dan DPRD Kalsel terkait penentuan anggaran untuk pembangunan jembatan dan tindak lanjut peningkatan jalan lingkar Pulau Laut yang berstatus menjadi jalan strategi provinsi sudah masuk dalam agenda rapat.
"Informasi yang kami peroleh, 2015 anggaran untuk peningkatan jalan lingkar Pulau Laut sudah turun, dan kini sudah siap dimulai usai tahapan tender," kata Suji Hendra.
Meski belum bisa menyebut besaran angka karena tidak mengingatnya dan dokumen ada di sekretariat, namun Suji Hendra dapat memastikan pelaksanaan pembangunan jalan strategis provinsi khususnya jalur Lontar, Pulau Laut Barat tersebut segera dimulai.
Lain halnya dengan jalan, menyangkut pembangunan jembatan sepanjang 6,3 Km yang menghubungkan Pulau Laut dengan Daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu, politisi Partai PAN ini belum bisa memastikan.
"Informasi awal dari provinsi sudah diketahui, namun kontribusi anggaran dari dua kabupaten (Kotabaru dan Tanah Bumbu) belum ditentukan," ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Suji, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan yang melibatkan kedua kabupaten serta pemerintah provinsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif mengatakan, sesuai kesepakatan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu akan menelan dana Rp3,5 triliun dan akan ditanggung dari empat sumber yakni APBD Kotabaru, Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp 500 miliar dan sisanya dari APBN.
"Namun dampak dari fluktuasi nilai rupiah, ditaksir dana yang akan dibutuhkan menjadi lebih tinggi, sehingga Pemprov siap menambah anggaran menjadi Rp750 miliar," kata M Arif.
Sementara dari dua kali ekspose dan rapat koordinasi eksekutif dan legislatif Kotabaru, pemerintah daerah belum bisa memutuskan sendiri sebelum koordinasi dengan pemerintah daerah Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
Dijelaskan M Arif, rapat koordinasi terakhir yang dipimpin bupati dan dihadiri segenap komponen diantaranya Sekda, sejumlah kepala dinas, unsur pimpinan dan semua ketua komisi DPRD, belum bisa menentukan perubahan besaran biaya yang akan dianggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut.
Namun demikian, politisi Partai PPP ini berharap, apapun kendala yang dihadapi terkait pendanaan, pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat itu tetap harus dilanjutkan.
"Atas nama lembaga yang menjadi wakil rakyat Kotabaru, legislatif mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah Kotabaru dalam penyegeraan pembangunan jembatan tersebut," katanya.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, legislatif selalu siap mensupport dalam hal penganggaran, demikian pula dengan pengawasannya, tentunya dengan tidak melanggar perundang-undangan.
Diwartakan sebelumnya, pemmembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan dengan panjang sekitar 6,5 Km dengan biaya sebesar Rp3,5 triliun akan dilakukan secara patungan antara Kotabaru, Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015