Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kesehatan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 tingkat provinsi tersebut batal.
Pembatalan RDP yang rencananya, di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), Senin (21/6) siang itu atas kesepakatan Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin SSos bersama Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi tersebut, Imam Suprastowo.
Ketua Komisi IV menerangkan, RDP dengan GTPP COVID-19 Kalsel menyertakan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat, untuk membicarakan atau membahas gelontoran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 cukup besar dari pemerintah pusat untuk bidang kesehatan dan prioritas lainnya.
"Kita ingin tahu secara rinci penggunaan DAU sebesar Rp1 triliun lebih tersebut untuk penanganan COVID-19 di provinsi kita. Sebab kita sendiri juga melakukan pemotongan atau 'refocusing' anggota Tahun 2021," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Oleh karena itu pula kami melibatkan Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Imam Suprastowo dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Sebab RDP akan membicarakan masalah keuangan," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
"Tapi oleh Sekretaris GTPP COVID-19 Kalsel atau yang mewakili tidak hadir, dan yang datang cuma Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi setempat, HM Muslim sehingga RDP kita batal," ucap Lutfi dengan nada kecewa mengingatkan persoalan yang mau dibicarakan cukup penting.
Padahal RDP tersebut mengalami penundaan sekitar satu setengah jam, namun Sekretaris GTPP COVID-19 Kalsel tetap tidak datang, tanpa kabar dan tidak pula mengutus/menunjuk yang mewakili.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menyatakan masih memaklumi ketidakhadiran Ketua Harian GTPP COVID-19 provinsinya yang juga Sekdaprov setempat karena berbagai kesibukan.
"RDP Komisi IV DPRD Kalsel dengan GTPP COVID-19 provinsi setempat kita jadwalkan ulang, dengan harapan minimal Sekretarisnya yang hadir mengingatkan pentingnya permasalahan yang mau kita bicara," demikian Lutfi Saifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pembatalan RDP yang rencananya, di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), Senin (21/6) siang itu atas kesepakatan Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin SSos bersama Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi tersebut, Imam Suprastowo.
Ketua Komisi IV menerangkan, RDP dengan GTPP COVID-19 Kalsel menyertakan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat, untuk membicarakan atau membahas gelontoran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 cukup besar dari pemerintah pusat untuk bidang kesehatan dan prioritas lainnya.
"Kita ingin tahu secara rinci penggunaan DAU sebesar Rp1 triliun lebih tersebut untuk penanganan COVID-19 di provinsi kita. Sebab kita sendiri juga melakukan pemotongan atau 'refocusing' anggota Tahun 2021," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Oleh karena itu pula kami melibatkan Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Imam Suprastowo dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Sebab RDP akan membicarakan masalah keuangan," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
"Tapi oleh Sekretaris GTPP COVID-19 Kalsel atau yang mewakili tidak hadir, dan yang datang cuma Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi setempat, HM Muslim sehingga RDP kita batal," ucap Lutfi dengan nada kecewa mengingatkan persoalan yang mau dibicarakan cukup penting.
Padahal RDP tersebut mengalami penundaan sekitar satu setengah jam, namun Sekretaris GTPP COVID-19 Kalsel tetap tidak datang, tanpa kabar dan tidak pula mengutus/menunjuk yang mewakili.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menyatakan masih memaklumi ketidakhadiran Ketua Harian GTPP COVID-19 provinsinya yang juga Sekdaprov setempat karena berbagai kesibukan.
"RDP Komisi IV DPRD Kalsel dengan GTPP COVID-19 provinsi setempat kita jadwalkan ulang, dengan harapan minimal Sekretarisnya yang hadir mengingatkan pentingnya permasalahan yang mau kita bicara," demikian Lutfi Saifuddin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021