Denpasar, ((Antaranews Kalsel) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengharapkan adanya kejelasan konsep pariwisata di Pulau Dewata yang berkaitan erat dengan kontribusi target wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta pada tahun 2019.
"Kita masih ada kerancuan. Ke mana (pariwisata) Bali ini, apa (konsep) budaya atau keluar dari inti pariwisata budaya atau pariwisata kombinasi?," ucap Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, apabila pariwisata bukan berkonsep budaya dan hanya sekedar mendatangkan kuantitas atau jumlah pelancong sesuai dengan target pemerintah yakni 20 juta wisatawan pada tahun 2019, maka perlu dibangun sarana pariwisata buatan manusia.
Sarana pariwisata buatan manusia itu, kata dia, diharapkan bisa mendatangkan daya tarik wisata baru yang menggaet wisatawan lebih banyak sehingga mampu berkontribusi bagi target 20 juta wisatawan mancanegara itu.
Bahkan untuk mendongkrak target tersebut, baru-baru ini pemerintah telah memberlakukan bebas visa bagi empat negara potensial yakni Tiongkok, Rusia, Korea Selatan dan Jepang.
Namun apabila pariwisata berkonsep budaya seperti yang selama ini menjadi daya tarik Pulau Dewata, maka budaya harus dipertahankan dan dilindingi tanpa perlu membangun pariwisata buatan manusia.
"Kalau berbicara pariwisata budaya, dia (pariwisata buatan manusia) akan menjadi salah. Jika di Singapura misalnya datang lima juga wisatawan hanya untuk berbelanja, itu bagus. Tetapi kalau objek yang sifatnya budaya dan alam misalnya persawahan, ada 10-20 bus dengan membawa wisatawan yang banyak, apa tidak hancur sawahnya?," ucap mantan Bupati Gianyar itu.
Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya penegasan konsep pariwisata Bali apakah berlandaskan budaya, bukan budaya atau kombinasi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa hal itu tidak mudah karena berkaitan dengan zonasi dan berkaitan erat dengan pendapatan daerah di kabupaten/kota di Pulau Dewata.
"Ada beberapa kabupaten yang merupakan zonasi budaya menjadi tidak berkembang maksimal dan ada pula kabupaten yang maksimal dari sisi pendapatan asli daerah. Ini perlu pembicaraan lebih tinggi bagaimana nanti ketimpangan dan kecemburuan sosialnya," katanya./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kita masih ada kerancuan. Ke mana (pariwisata) Bali ini, apa (konsep) budaya atau keluar dari inti pariwisata budaya atau pariwisata kombinasi?," ucap Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, apabila pariwisata bukan berkonsep budaya dan hanya sekedar mendatangkan kuantitas atau jumlah pelancong sesuai dengan target pemerintah yakni 20 juta wisatawan pada tahun 2019, maka perlu dibangun sarana pariwisata buatan manusia.
Sarana pariwisata buatan manusia itu, kata dia, diharapkan bisa mendatangkan daya tarik wisata baru yang menggaet wisatawan lebih banyak sehingga mampu berkontribusi bagi target 20 juta wisatawan mancanegara itu.
Bahkan untuk mendongkrak target tersebut, baru-baru ini pemerintah telah memberlakukan bebas visa bagi empat negara potensial yakni Tiongkok, Rusia, Korea Selatan dan Jepang.
Namun apabila pariwisata berkonsep budaya seperti yang selama ini menjadi daya tarik Pulau Dewata, maka budaya harus dipertahankan dan dilindingi tanpa perlu membangun pariwisata buatan manusia.
"Kalau berbicara pariwisata budaya, dia (pariwisata buatan manusia) akan menjadi salah. Jika di Singapura misalnya datang lima juga wisatawan hanya untuk berbelanja, itu bagus. Tetapi kalau objek yang sifatnya budaya dan alam misalnya persawahan, ada 10-20 bus dengan membawa wisatawan yang banyak, apa tidak hancur sawahnya?," ucap mantan Bupati Gianyar itu.
Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya penegasan konsep pariwisata Bali apakah berlandaskan budaya, bukan budaya atau kombinasi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa hal itu tidak mudah karena berkaitan dengan zonasi dan berkaitan erat dengan pendapatan daerah di kabupaten/kota di Pulau Dewata.
"Ada beberapa kabupaten yang merupakan zonasi budaya menjadi tidak berkembang maksimal dan ada pula kabupaten yang maksimal dari sisi pendapatan asli daerah. Ini perlu pembicaraan lebih tinggi bagaimana nanti ketimpangan dan kecemburuan sosialnya," katanya./e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015