Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, studi banding ke Banjarmasin, terkait pengelolaan anggaran untuk peningkatan infrastruktur di kecamatan dan pembinaan bimbingan mental bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, Senin mengatakan, banyak pengetahuan yang diperoleh dalam studi banding ini, dan sudah seharusnya dapat diterapkan di Kotabaru.
"Dapat saya simpulkan dua hal penting dalam studi banding ini, pertama, dalam pengelolaan anggaran yang diperuntukkan peningkatan infrastruktur, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Bina Marga atau PU, telah memberikan kewenangan bagi kecamatan masing-masing," ujar M Arif.
Keberadaan dinas, lanjut dia, hanya memonitor dan pengawasan. Nilai proyek yang diswakelolakan bagi kecamatan ini nilainya hingga Rp4 miliar, penggunaanya perbaikan sarana dan prasarana jalan dalam gang dan lain-lain.
Sementara pekerjaan yang akan ditanggung oleh Dinas Bina Marga adalah pada tahap pengaspalan jalan.
Banyak nilai positif yang dapat diperoleh dengan penerapan ini, diantaranya ketepatan sasaran terhadap infrastruktur mana yang masuk dalam skala prioritas, karena lokasi berada di tengah-tengah mereka (kecamatan) sendiri.
Sebagai bentuk antisipasi terhadap pelanggaran atau penyelewengan, lanjut M Arif, Pemko Banjarmasin telah memberlakukan kewajiban bagi setiap pejabat mulai dari kepala dinas dan jajarannya termasuk semua pejabat struktural untuk mengikuti pembinaan dalam bentuk bimbingan mental (Bintal).
Uniknya penerapan ini, bagi mentor atau ustad yang mendatangi dinas atau SKPD untuk memberikan pencerahan secara bergilir tiap bulannya di tempat berbeda.
"Dengan cara begini, maka tidak ada alasan bagi pejabat dinas yang bersangkutan tidak hadir pada saat Bintal digelar, karena mereka sebagai tuan rumah," ungkapnya.
Sementara kondisi di Kotabaru, pemberlakuan Bintal memang ada, namun hal ini belum banyak berdampak karena minimnya tingkat kehadiran peserta, hal itu dikarenakan pola yang dilakukan sentralistik di satu tempat.
Berkaca dari pengetahuan tersebut, maka sudah seharusnya hal-hal positif ini perlu diadopsi, bahkan jika bisa lebih baik lagi dari yang dipelajari. Semua itu sasarannya agar pelaksanaan pembangunan di Kotabaru dapat berjalan sesuai dengan harapan.
"Tercapainya peningkatan pembangunan dapat berjalan lancar sekaligus menjadikan kapasitas mental pejabat dan pegawai menjadi lebih baik," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, Senin mengatakan, banyak pengetahuan yang diperoleh dalam studi banding ini, dan sudah seharusnya dapat diterapkan di Kotabaru.
"Dapat saya simpulkan dua hal penting dalam studi banding ini, pertama, dalam pengelolaan anggaran yang diperuntukkan peningkatan infrastruktur, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Bina Marga atau PU, telah memberikan kewenangan bagi kecamatan masing-masing," ujar M Arif.
Keberadaan dinas, lanjut dia, hanya memonitor dan pengawasan. Nilai proyek yang diswakelolakan bagi kecamatan ini nilainya hingga Rp4 miliar, penggunaanya perbaikan sarana dan prasarana jalan dalam gang dan lain-lain.
Sementara pekerjaan yang akan ditanggung oleh Dinas Bina Marga adalah pada tahap pengaspalan jalan.
Banyak nilai positif yang dapat diperoleh dengan penerapan ini, diantaranya ketepatan sasaran terhadap infrastruktur mana yang masuk dalam skala prioritas, karena lokasi berada di tengah-tengah mereka (kecamatan) sendiri.
Sebagai bentuk antisipasi terhadap pelanggaran atau penyelewengan, lanjut M Arif, Pemko Banjarmasin telah memberlakukan kewajiban bagi setiap pejabat mulai dari kepala dinas dan jajarannya termasuk semua pejabat struktural untuk mengikuti pembinaan dalam bentuk bimbingan mental (Bintal).
Uniknya penerapan ini, bagi mentor atau ustad yang mendatangi dinas atau SKPD untuk memberikan pencerahan secara bergilir tiap bulannya di tempat berbeda.
"Dengan cara begini, maka tidak ada alasan bagi pejabat dinas yang bersangkutan tidak hadir pada saat Bintal digelar, karena mereka sebagai tuan rumah," ungkapnya.
Sementara kondisi di Kotabaru, pemberlakuan Bintal memang ada, namun hal ini belum banyak berdampak karena minimnya tingkat kehadiran peserta, hal itu dikarenakan pola yang dilakukan sentralistik di satu tempat.
Berkaca dari pengetahuan tersebut, maka sudah seharusnya hal-hal positif ini perlu diadopsi, bahkan jika bisa lebih baik lagi dari yang dipelajari. Semua itu sasarannya agar pelaksanaan pembangunan di Kotabaru dapat berjalan sesuai dengan harapan.
"Tercapainya peningkatan pembangunan dapat berjalan lancar sekaligus menjadikan kapasitas mental pejabat dan pegawai menjadi lebih baik," paparnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015