Amuntai, (Antaranews Kalsel ) - Kantor kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kini memakai mesin sidik jari untuk meningkatkan pengawasan kedisiplinan masuk pagawai di sembilan kecamatan di daerah tersebut.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Utara (HSU) Sufian Syahrani di Amuntai, Sabtu mengatakan, pemakaian absensi sidik jari tersebut berdasarkan instruksi Bupati HSU, Abdul Wahid, sebagai upaya meningkatkan kinerja PNS.
"Salah satu upaya meningkatkan disiplin pegawai adalah melalui pengawasan daftar hadir sidik jari, karena mesin sidik jari tidak bisa diwakilkan kepada rekan sesama PNS," katanya.
Selaian SKPD, kini sebanyak 10 kecamatan di HSU, kini juga memanfaatkan mesin sidik jari untuk absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil di tempat kerja.
Selama ini, kehadiran Camat, Sekcam dan staf pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah kecamatan hanya menggunakan absen manual berupa mengisi buku daftar hadir.
"Sebanyak sembilan kecamatan baru 2015 ini menganggarkan pembelian mesin sidik jari, hanya Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah lebih menggunakannya tahun kemaren" Ujar Sufian.
Supian menerangkan, semua kecamatan diminta memasang mesin sidik jari, atas intruksi Bupati HSU H Abdul Wahid, yang prihatin karena masih ada instansi pemerintah belum menggunakan absen sidik jari.
"Puskesmas di kecamatan, mereka sudah lebih dulu menggunakan mesin sidik jari ini yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan" katanya.
Tentang mesin sidik jari yang rusak di beberapa SKPD keberadaan, karena pihaknya tidak memasang standar harga dan tipe mesin yang harus dianggarkan, agar tidak cepat rusak dan tahan lama.
Harga mesin yang dibeli masing-masing SKPD, katanya berbeda-beda, mulai harga Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Mesin sidik jari yang lumayan bagus, terang Sufian harganya Rp5 juta seperti yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Dikatakan, SKPD yang mengalami kerusakan mesin sidik jari seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Saat inpeksi mendadak Wakil Bupati Husairi Abdi ke dua instansi ini ternyata Dinas Pendidikan belum memperbaiki atau mengganti mesin sidik jari yang rusak.
Pejabat Disdik yang beralasan belum sempat menggantinya, meski anggaran sudah tersedia.
"Ada juga pejabat baru yang data sidik jarinya belum dimasukan kedalam data mesin sidik jari padahal pejabat bersangkutan sudah pindah cukup lama" kata Sufian.
Sufian mengatakan karena kantor kecamatan baru memasang mesin sidik jari, sehingga staf kecamatan belum bisa mengoperasionalkan mesin tersebut.
Sufian menghimbau para camat untuk mengirimkan beberapa orang staf untuk datang ke Bagian Organisasi Setda HSU untuk diajarkan cara penggunaannya.
"Kalau untuk kecamatan yang jauh lokasinya sangat jauh seperti Kecamatan Paminggir nanti staf kita yang di kirim ke sana untuk mengajari cara menggunakannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Utara (HSU) Sufian Syahrani di Amuntai, Sabtu mengatakan, pemakaian absensi sidik jari tersebut berdasarkan instruksi Bupati HSU, Abdul Wahid, sebagai upaya meningkatkan kinerja PNS.
"Salah satu upaya meningkatkan disiplin pegawai adalah melalui pengawasan daftar hadir sidik jari, karena mesin sidik jari tidak bisa diwakilkan kepada rekan sesama PNS," katanya.
Selaian SKPD, kini sebanyak 10 kecamatan di HSU, kini juga memanfaatkan mesin sidik jari untuk absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil di tempat kerja.
Selama ini, kehadiran Camat, Sekcam dan staf pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah kecamatan hanya menggunakan absen manual berupa mengisi buku daftar hadir.
"Sebanyak sembilan kecamatan baru 2015 ini menganggarkan pembelian mesin sidik jari, hanya Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah lebih menggunakannya tahun kemaren" Ujar Sufian.
Supian menerangkan, semua kecamatan diminta memasang mesin sidik jari, atas intruksi Bupati HSU H Abdul Wahid, yang prihatin karena masih ada instansi pemerintah belum menggunakan absen sidik jari.
"Puskesmas di kecamatan, mereka sudah lebih dulu menggunakan mesin sidik jari ini yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan" katanya.
Tentang mesin sidik jari yang rusak di beberapa SKPD keberadaan, karena pihaknya tidak memasang standar harga dan tipe mesin yang harus dianggarkan, agar tidak cepat rusak dan tahan lama.
Harga mesin yang dibeli masing-masing SKPD, katanya berbeda-beda, mulai harga Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Mesin sidik jari yang lumayan bagus, terang Sufian harganya Rp5 juta seperti yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Dikatakan, SKPD yang mengalami kerusakan mesin sidik jari seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Saat inpeksi mendadak Wakil Bupati Husairi Abdi ke dua instansi ini ternyata Dinas Pendidikan belum memperbaiki atau mengganti mesin sidik jari yang rusak.
Pejabat Disdik yang beralasan belum sempat menggantinya, meski anggaran sudah tersedia.
"Ada juga pejabat baru yang data sidik jarinya belum dimasukan kedalam data mesin sidik jari padahal pejabat bersangkutan sudah pindah cukup lama" kata Sufian.
Sufian mengatakan karena kantor kecamatan baru memasang mesin sidik jari, sehingga staf kecamatan belum bisa mengoperasionalkan mesin tersebut.
Sufian menghimbau para camat untuk mengirimkan beberapa orang staf untuk datang ke Bagian Organisasi Setda HSU untuk diajarkan cara penggunaannya.
"Kalau untuk kecamatan yang jauh lokasinya sangat jauh seperti Kecamatan Paminggir nanti staf kita yang di kirim ke sana untuk mengajari cara menggunakannya," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015