Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Harun Nurasid di Barabai, mengatakan, penyaluran dana bantuan sosial, baik untuk orgasasi kepemudaan, masjid, dan lainnya, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan sangat cermat.
Pernyataan Bupati tersebut, menjawab poertanyaan Masrifani, salah satu anggota GP Anshor HST, tentang bantuan dana dari pemda untuk OKP.
Bupati Harun menjelaskan bahwa pengajuan proposal oleh OKP ke pemda, harus sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan-aturannya.
"Hal tersebut demi menjaga, agar dana bansos yang diberikan tidak disalahgunakan, untuk itu perlu aturan dan prosedur yang tepat," terang Harun.
Selain itu, orang nomor satu di Bumi Murakata ini juga mengharapkan, agar OKP HST selalu berkomunikasi dengan pemda (kesra, kesbangpol, keuangan), dan sampaikan segala permasalahan pada saat rakorbang.
Pemerintah daerah, kata Harun, selalu terbuka dan menyambut baik keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda (OKP) di HST, dan tak ada pilih kasih antara OKP satu dengan lainnya.
Hal tersebut diungkapkan beliau saat menghadiri acara silaturrahmi OKP dengan Pemda HST, di Auditorium Pemkab HST, Selasa.
Menurut dia, keberadaan OKP di HST berpengaruh besar terhadap kemajuan dalam pembangunan di Bumi Murakata.
"Apabila organisasi pemuda di HST memiliki SDM yang baik dan berkualitas, maka pembangunan di daerah kita juga akan mengarah kearah yang lebih baik lagi, karena adanya pemikiran-pemikiran dari para pemuda di HST yang cerdas," katanya.
Harun juga berharap, agar setiap masalah disampaikan melalui sebuah musyawarah, insha Allah akan diberikan jalan keluarnya.
Sementara itu, terkait dengan pertanyaan Taufik Rahman perwakilan dari Pemuda Garda Bangsa, mengenai tambang batu bara dan pembukaan lahan sawit di HST, Bupati Harun juga mengklarifikasi hal tersebut.
Diungkapkan dia, masyarakat HST terutama para pemuda sudah cerdas, jangan mudah terhasut. Karena visi dan misi pemerintah kabupaten HST adalah meningkatkan gerakan pemberdayaan pertanian dan ekonomi kerakyatan.
Melaksanakan ketentuan tersebut, tambah dia, pemerintah memiliki tiga strategi yaitu membangun desa, membangun perkotaan dan
membangun Sumber Daya Manusia.
"Strategi tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk tidak mengelola pertambangan batu bara," jelasnya
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015