Amuntai, (AntaranewsKalsel) - Sejumlah daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, rawan musibah tanah longsor terutama pada musim penghujan.
"Jika tepi sungai tidak dibronjong lambat laun ruas jalan akan hilang karena tergerus air sungai dan longsor," kata Kabid Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Utara, Maliki, di Amuntai, Senin.
Dikatakan, lokasi rawan longsor di antaranya, daerah tepi sungai, karena, banyak ruas jalan desa yang tumbuh alami di sepanjang tepi sungai ditambah adanya kawasan pemukiman di sekitar sungai.
Bahkan, kata dia, sejumlah ruas jalan pemukiman di bantaran sungai hilang akibat tergerus banjir dan langsor, sehingga Pemerintah Daerah harus membangun ulang jalan titian ulin, agar aktivitas masyarakat tetap lancar.
Padahal, Dinas Pekerjaan Umum hampir setiap tahun mengalokasikan daba untuk membangun turap, talud atau bronjong di tepi Sungai Tabalong, dan Balangan, untuk
mengantisipasi longsor dan terguerus banjir.
Maliki mencontohkan, ruas jalan di tepian Sungai Kelurahan Paliwara, terpaksa dibangun dengan titian kayu ulin, karena badan jalan yang ada longsor terbawa arus air.
Hilangnya ruas jalan desa ini harus diganti dengan jalan alternatif, seperti titian kayu ulin untuk memudahkan masyarakat beraktivitas sehari-hari.
Pada 2015 Dinas PU menganggarkan biaya pembuatan turap, talud atau bronjong ini senilai Rp1.014 Miliar
Pembuatan bronjong dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
"Jadi kita bangun bronjong untuk pengamanan tepi sungai agar tidak longsor sesuai usulan masyarakat, karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi
wilayahnya," tandas Maliki.
Antisipasi longsor melalui pembuatan bronjong ini juga untuk mencegah meningkatnya pengeluaran anggaran.
"Jika jalan longsor berarti pemerintah daerah harus bangun titian ulin atau
membuka jalan baru sedangkan tepi sungai tetap dibronjong berarti meningkatkan beban anggaran," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Jika tepi sungai tidak dibronjong lambat laun ruas jalan akan hilang karena tergerus air sungai dan longsor," kata Kabid Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Utara, Maliki, di Amuntai, Senin.
Dikatakan, lokasi rawan longsor di antaranya, daerah tepi sungai, karena, banyak ruas jalan desa yang tumbuh alami di sepanjang tepi sungai ditambah adanya kawasan pemukiman di sekitar sungai.
Bahkan, kata dia, sejumlah ruas jalan pemukiman di bantaran sungai hilang akibat tergerus banjir dan langsor, sehingga Pemerintah Daerah harus membangun ulang jalan titian ulin, agar aktivitas masyarakat tetap lancar.
Padahal, Dinas Pekerjaan Umum hampir setiap tahun mengalokasikan daba untuk membangun turap, talud atau bronjong di tepi Sungai Tabalong, dan Balangan, untuk
mengantisipasi longsor dan terguerus banjir.
Maliki mencontohkan, ruas jalan di tepian Sungai Kelurahan Paliwara, terpaksa dibangun dengan titian kayu ulin, karena badan jalan yang ada longsor terbawa arus air.
Hilangnya ruas jalan desa ini harus diganti dengan jalan alternatif, seperti titian kayu ulin untuk memudahkan masyarakat beraktivitas sehari-hari.
Pada 2015 Dinas PU menganggarkan biaya pembuatan turap, talud atau bronjong ini senilai Rp1.014 Miliar
Pembuatan bronjong dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
"Jadi kita bangun bronjong untuk pengamanan tepi sungai agar tidak longsor sesuai usulan masyarakat, karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi
wilayahnya," tandas Maliki.
Antisipasi longsor melalui pembuatan bronjong ini juga untuk mencegah meningkatnya pengeluaran anggaran.
"Jika jalan longsor berarti pemerintah daerah harus bangun titian ulin atau
membuka jalan baru sedangkan tepi sungai tetap dibronjong berarti meningkatkan beban anggaran," jelasnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015