Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Ekonomi dan Keuangan H Akhmad Rivai menyatakan pemerintah daerah (Pemda) membutuhkan sarjana untuk mendampingi dan membimbing kepala desa dan jajaranya, menghadapi program pembangunan Rp1 miliar per desa direalisasikan.
"Setiap desa satu orang tenaga sarjana, mereka akan membimbing kepala desa, sekretaris desa, dan jajaranya untuk membuat program pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga pengawasannya," kata H Akhmad Rivai, di Kotabaru, Kamis.
Menurut Rivai, pendampingan terhadap perangkat desa sangat dibutuhkan, agar program satu miliar per desa benar-benar tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di pedesaan.
Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, itu khawatir apabila tanpa bimbingan dan arahan yang optimal, program yang dinilai strategis untuk memajukan desa itu tidak akan membuah hasil yang maksimal.
"Bahkan yang lebih para lagi, jangan sampai ada perangkat desa yang harus berurusan dengan pihak berwajib, karena salah dalam mengelola dana, akibat tidak mengerti," paparnya.
Sebaliknya lanjut Rivai, jangan sampai ada perangkat desa yang enggan dan tidak mau menjalankan program satu miliar satu desa, karena takut salah dan takut berususan dengan pihak berwajib.
"Agar semua itu tidak terjadi, pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus menyusun langkah-langkah strategis dalam menyambut program satu miliar satu desa," hara mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kotabaru.
Sementara itu, diperoleh informasi, bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di beberapa tempat mengatakan, bahwa pemberian dana untuk setiap desa Rp 1 miliar, akan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan April.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Setiap desa satu orang tenaga sarjana, mereka akan membimbing kepala desa, sekretaris desa, dan jajaranya untuk membuat program pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga pengawasannya," kata H Akhmad Rivai, di Kotabaru, Kamis.
Menurut Rivai, pendampingan terhadap perangkat desa sangat dibutuhkan, agar program satu miliar per desa benar-benar tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di pedesaan.
Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, itu khawatir apabila tanpa bimbingan dan arahan yang optimal, program yang dinilai strategis untuk memajukan desa itu tidak akan membuah hasil yang maksimal.
"Bahkan yang lebih para lagi, jangan sampai ada perangkat desa yang harus berurusan dengan pihak berwajib, karena salah dalam mengelola dana, akibat tidak mengerti," paparnya.
Sebaliknya lanjut Rivai, jangan sampai ada perangkat desa yang enggan dan tidak mau menjalankan program satu miliar satu desa, karena takut salah dan takut berususan dengan pihak berwajib.
"Agar semua itu tidak terjadi, pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus menyusun langkah-langkah strategis dalam menyambut program satu miliar satu desa," hara mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kotabaru.
Sementara itu, diperoleh informasi, bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di beberapa tempat mengatakan, bahwa pemberian dana untuk setiap desa Rp 1 miliar, akan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan April.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015