Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Noorlatifah meminta pemerintah kota untuk memperhatikan honor para relawan COVID-19 segera diselesaikan, sebab sudah empat bulan jalan ini tidak dibayar.
"Ini keluhan yang diinformasikan kepada kami, bahwa honor relawan COVID-19 belum dibayar sejak Januari hingga April ini, kami minta pemerintah kota segera menyelesaikan ini," ujarnya di gedung dewan kota, Kamis.
Menurut Lala, panggilan akrabnya Noorlatifah, pihak dinas kesehatan saat rapat komisi dalam rangka Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin tahun 2020, juga mengakui terkait honor relawan COVID-19 yang belum dibayar ini.
"Kalau yang di bawah Dinkes Banjarmasin informasi yang disampaikan Kadisnya kepada kita, itu sebanyak 12 orang, kabarnya di RSUD Sultan Suriansyah juga ada," papar Politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut dia, sikap pihaknya jelas menuntut pemerintah kota segeranya membayar honor relawan COVID-19 ini, karena mereka resmi diangkat.
"Apalagi tugas mereka cukup berat karena berhadapan dengan virus yang sangat berbahaya ini, harusnya sangat diperhatikan kesejahteraan mereka," paparnya.
Dia pun mengkritik pembentukan relawan COVID-19 di kota ini tidak terencana baik atau tidak jelas untuk pembiayaannya.
Karena saat pihaknya konfirmasi terkait ini dengan Dinkes, rupanya tidak dianggarkan di Dinas Kesehatan Banjarmasin.
"Jadi Dinkes mengupayakan membayar honor relawan COVID-19 itu mengambil dari anggaran dana tak terduga (DTT), saat ini masih dalam review pihak inspektorat. Masalahnya ini masih belum tahu bisa dipakai atau tidak untuk pembayaran honor," katanya.
Karenanya, Lala pun berharap, pembayaran honor para relawan tersebut menggunakan anggaran lain atau tak terpakai yang ada di Dinkes.
"Kami berharap diupayakan betul ini, jangan sampai mengecewakan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Ini keluhan yang diinformasikan kepada kami, bahwa honor relawan COVID-19 belum dibayar sejak Januari hingga April ini, kami minta pemerintah kota segera menyelesaikan ini," ujarnya di gedung dewan kota, Kamis.
Menurut Lala, panggilan akrabnya Noorlatifah, pihak dinas kesehatan saat rapat komisi dalam rangka Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin tahun 2020, juga mengakui terkait honor relawan COVID-19 yang belum dibayar ini.
"Kalau yang di bawah Dinkes Banjarmasin informasi yang disampaikan Kadisnya kepada kita, itu sebanyak 12 orang, kabarnya di RSUD Sultan Suriansyah juga ada," papar Politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut dia, sikap pihaknya jelas menuntut pemerintah kota segeranya membayar honor relawan COVID-19 ini, karena mereka resmi diangkat.
"Apalagi tugas mereka cukup berat karena berhadapan dengan virus yang sangat berbahaya ini, harusnya sangat diperhatikan kesejahteraan mereka," paparnya.
Dia pun mengkritik pembentukan relawan COVID-19 di kota ini tidak terencana baik atau tidak jelas untuk pembiayaannya.
Karena saat pihaknya konfirmasi terkait ini dengan Dinkes, rupanya tidak dianggarkan di Dinas Kesehatan Banjarmasin.
"Jadi Dinkes mengupayakan membayar honor relawan COVID-19 itu mengambil dari anggaran dana tak terduga (DTT), saat ini masih dalam review pihak inspektorat. Masalahnya ini masih belum tahu bisa dipakai atau tidak untuk pembayaran honor," katanya.
Karenanya, Lala pun berharap, pembayaran honor para relawan tersebut menggunakan anggaran lain atau tak terpakai yang ada di Dinkes.
"Kami berharap diupayakan betul ini, jangan sampai mengecewakan," pungkasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021