Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menyoroti pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dinilai masih belum maksimal sehingga harus dibenahi lebih baik.
"Bangunan Mal Pelayanan Publik bagus, megah tapi sayang pelayanan yang diberikan tidak sebagus kantor pelayanan publik," ujar Ketua Fraksi Golkar Iriansyah Ganie dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru, Senin.
Menurut Iriansyah, masih belum maksimalnya pelayanan publik di mal itu, hendaknya menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Wali Kota Wartono yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Ia mengatakan, salah satu pelayanan yang dinilainya masih kurang baik yakni perizinan operasional apotek yang penyelesaiannya memerlukan waktu berbulan-bulan sehingga muncul kesan buruknya pelayanan.
"Penyelesaian izin operasional apotek berbulan-bulan, sebutannya saja satu pintu pelayanan tetapi dibelakangnya banyak pintu. Selain itu, pihak terkait dalam menurunkan rekomendasi juga tidak bekerja bersamaan," ungkapnya.
Ditekankan politisi senior tiga periode itu, kurangnya koordinasi dinas dan instansi terkait membuat rekomendasi yang diterbitkan terkesan bisa keluar jika ada kepentingan pribadi sehingga sangat merugikan masyarakat.
"Kami minta ada perbaikan pelayanan baik melalui koordinasi dinas dan instansi terkait maupun kejelasan syarat, waktu, dan juga biaya. Jangan sampai gedungnya saya yang bagus tapi pelayanan kurang," sindirnya.
Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin menegaskan, sorotan anggota DPRD terhadap pelayanan MPP akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi sehingga bisa memberikan layanan terbaik sesuai fungsi gedungnya.
"Kami sangat berterima kasih atas sorotan anggota dewan atas layanan di MPP yang dinilai masih kurang baik. Tentunya sorotan sekaligus keluhan itu akan menjadi catatan yang segera diperbaiki ke depan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Bangunan Mal Pelayanan Publik bagus, megah tapi sayang pelayanan yang diberikan tidak sebagus kantor pelayanan publik," ujar Ketua Fraksi Golkar Iriansyah Ganie dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru, Senin.
Menurut Iriansyah, masih belum maksimalnya pelayanan publik di mal itu, hendaknya menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Wali Kota Wartono yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Ia mengatakan, salah satu pelayanan yang dinilainya masih kurang baik yakni perizinan operasional apotek yang penyelesaiannya memerlukan waktu berbulan-bulan sehingga muncul kesan buruknya pelayanan.
"Penyelesaian izin operasional apotek berbulan-bulan, sebutannya saja satu pintu pelayanan tetapi dibelakangnya banyak pintu. Selain itu, pihak terkait dalam menurunkan rekomendasi juga tidak bekerja bersamaan," ungkapnya.
Ditekankan politisi senior tiga periode itu, kurangnya koordinasi dinas dan instansi terkait membuat rekomendasi yang diterbitkan terkesan bisa keluar jika ada kepentingan pribadi sehingga sangat merugikan masyarakat.
"Kami minta ada perbaikan pelayanan baik melalui koordinasi dinas dan instansi terkait maupun kejelasan syarat, waktu, dan juga biaya. Jangan sampai gedungnya saya yang bagus tapi pelayanan kurang," sindirnya.
Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin menegaskan, sorotan anggota DPRD terhadap pelayanan MPP akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi sehingga bisa memberikan layanan terbaik sesuai fungsi gedungnya.
"Kami sangat berterima kasih atas sorotan anggota dewan atas layanan di MPP yang dinilai masih kurang baik. Tentunya sorotan sekaligus keluhan itu akan menjadi catatan yang segera diperbaiki ke depan," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021