Sekitar 140 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari PPK, PKA, dan Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalimantan Selatan mengikuti Workshop Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di West Bestern Hotel Km 4,5 Banjarmasin selama empat hari sejak Selasa hingga Jumat (6 sampai 9 April) itu dibuka Wakil Bupati (Wabup) Batola H Rahmadian Noor, Selasa (6/4) malam.
Kegiatan menghadirkan narasumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Rooy Salamony dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas TAPD dalam merumuskan, mengendalikan konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2022.
Selain itu, kegiatan juga diharapkan semakin meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN Pemkab Batola dalam penatausahaan APBD menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Wabup Rahmadian Noor mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baru khususnya terkait teknis penerapan SIPD yang masih terkendala pelaksanaan dan penatausahaan anggaran 2021.
Terlebih dengan adanya refocusing dalam rangka memenuhi mandatory spanding, sebut dia, kebijakan anggaran pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Permenkeu No.17/PMK.07/2021 yang mau tidak mau harus dilakukan pergeseran anggaran dengan menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2021.
Wabup menyatakan, dalam situasi pandemi sangat memahi terjadinya refocusing.
Hanya saja jika terjadi pemangkasan anggaran, dia menyarankan, supaya program strategis tetap bisa dilaksanakan, mengingat imbas dari adanya pemotongan menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.
“Dari sinilah peran penting dari TAPD dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Karenanya saya sering menganalogikan Tim TAPD laksana tim sepakbola yang membutuhkan kekompakan dan komunikasi dalam menggolkan program,” katanya.
Wabup akrap disapa pa Rahmadi itu menyatakan, sudah dua tahun terjadi refokusing terhadap anggaran.
Di lain pihak, jelas dia, Visi Misi Pemkab Batola harus tetap jalan mengingat tahun 2022 merupakan tahun akhir masa jabatannya bersama Bupati Hj Noormiliyani AS.
Sementara PR yang belum dikerjakan, papar dis, masih banyak seperti Program Kutabamara, Jejangkit Ecopark, RS Setara, dan lainnya termasuk rencana pembangunan kembali Jembatan Tanipah.
Oleh karena itu, sambung dia, dengan meningkatnya pemahaman diharapkan semakin bijak dalam membuat anggaran agar segala program yang direncanakan bisa diselesaikan di tahun 2022.
Rahmadi juga mengajak semua peserta untuk berdoa agar pandemi segera berakhir, sehingga perekonomian bisa pulih.
Sebab, sambung dia, jika terus berlangsung berakibat terjadinya penurunan APBD yang tentunya sangat berdampak terhadap berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
Mantan anggota DPRD Batola itu juga berpandangan, dalam mendongkrak keuangan daerah maka SKPD yang berpotensi diharapkan dapat memikirkan peningkatan PAD.
“Saya kira sektor –sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya bisa untuk dipikirkan. Ke depan kita cari formulanya supaya potensi bisa tergali,”tegasnya.
Dia menyatakan, langkah ini harus menjadi perhatian guna mengoptimalkan keuangan daerah.
Wabup Batola H Rahmadian Noor membuka Workshop Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di West Bestern Hotel Km 4,5 Banjarmasin, Selasa (6/4) malam.Foto:Antarsnews Kalsel/Humas Batola.
