Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi segera melakukan berbagai upaya pengendalian pendistribusian LPG bersubsidi atau tiga kilogram untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan sebagaimana perintah dari Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA pada rapat kerja (raker) sinergitas dan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Selatan.
Pada rapat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain melakukan swab antigen yang diikuti oleh bupati/ wali kota se-Kalsel di gedung Idham Khalid Kamis (4/3) tersebut, Safrizal membahas berbagai persoalan yang terjadi di Kalsel termasuk kelangkaan LPG bersubsidi dan upaya mengatasinya.
Terkait persoalan kelangkaan gas LPG bersubsidi atau tiga kilogram, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain melakukan koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kepada semua bupati/wali kota diminta untuk membuat peraturan bupati/peraturan wali kota tentang pola distribusi terkendali untuk LPG Tabung 3 Kg, antara lain dengan membuat kartu kendali berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), UMKM dan data nelayan (yang sudah konversi)," kata Safrizal.
Selanjutnya yaitu membuat hotline dalam bentuk Whatshapp agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran terkait penyaluran sehingga memudahkan tindak lanjutnya.
Pemerintah daerah, juga diminta membentuk tim pengawasan distribusi LPG tabung 3 Kg dari tingkat Kelurahan/Desa sampat tingkat RW dan RT agar distribusi terkendali dan tepat sasaran.
"Kepala Dinas Perdagangan dan Kabag Perekonomian di Kabupaten/Kota, diminta bertanggung jawab terkait tindak lanjut pelaksanaannya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati HST Aulia Oktafiandi menyatakan akan segera mengintruksikan ke jajaran dinas dan bagian terkait untuk melakukan upaya-upaya yang diperintahkan oleh Pemprov Kalsel.
"Karena yang dibahas ini semuanya untuk kebaikan masyarakat dan warga kita HST, jadi sudah selayaknya secepatnya kami tindaklanjuti," tuntasnya.
Selain terkait persoalan LPG, dalam raker yang dipimpin Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA tersebut juga membahas tentang upaya pengendalian COVID-19 dan penanganan banjir.
Disampaikan Safrizal, untuk vaksinasi tahap I telah diberikan kepada tenaga kesehatan dan untuk tahap II mulai tanggal 1 Maret 2021 akan di berikan kepada lansia dan pelayanan publik.
Terkait persoalan banjir, kata dia, berdasarkan data masuk pada 2 Maret 2021 total kerugian mencapai Rp1,58 Triliun, baik itu binamarga, cipta karya, pertanian, perikanan, industri kecil menengah, perumahan/permukiman, pendidikan, perkebunan, pariwisata, persampahan, sumber daya air, kesehatan, peternakan dan sarpras publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pada rapat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain melakukan swab antigen yang diikuti oleh bupati/ wali kota se-Kalsel di gedung Idham Khalid Kamis (4/3) tersebut, Safrizal membahas berbagai persoalan yang terjadi di Kalsel termasuk kelangkaan LPG bersubsidi dan upaya mengatasinya.
Terkait persoalan kelangkaan gas LPG bersubsidi atau tiga kilogram, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain melakukan koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kepada semua bupati/wali kota diminta untuk membuat peraturan bupati/peraturan wali kota tentang pola distribusi terkendali untuk LPG Tabung 3 Kg, antara lain dengan membuat kartu kendali berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), UMKM dan data nelayan (yang sudah konversi)," kata Safrizal.
Selanjutnya yaitu membuat hotline dalam bentuk Whatshapp agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran terkait penyaluran sehingga memudahkan tindak lanjutnya.
Pemerintah daerah, juga diminta membentuk tim pengawasan distribusi LPG tabung 3 Kg dari tingkat Kelurahan/Desa sampat tingkat RW dan RT agar distribusi terkendali dan tepat sasaran.
"Kepala Dinas Perdagangan dan Kabag Perekonomian di Kabupaten/Kota, diminta bertanggung jawab terkait tindak lanjut pelaksanaannya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati HST Aulia Oktafiandi menyatakan akan segera mengintruksikan ke jajaran dinas dan bagian terkait untuk melakukan upaya-upaya yang diperintahkan oleh Pemprov Kalsel.
"Karena yang dibahas ini semuanya untuk kebaikan masyarakat dan warga kita HST, jadi sudah selayaknya secepatnya kami tindaklanjuti," tuntasnya.
Selain terkait persoalan LPG, dalam raker yang dipimpin Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA tersebut juga membahas tentang upaya pengendalian COVID-19 dan penanganan banjir.
Disampaikan Safrizal, untuk vaksinasi tahap I telah diberikan kepada tenaga kesehatan dan untuk tahap II mulai tanggal 1 Maret 2021 akan di berikan kepada lansia dan pelayanan publik.
Terkait persoalan banjir, kata dia, berdasarkan data masuk pada 2 Maret 2021 total kerugian mencapai Rp1,58 Triliun, baik itu binamarga, cipta karya, pertanian, perikanan, industri kecil menengah, perumahan/permukiman, pendidikan, perkebunan, pariwisata, persampahan, sumber daya air, kesehatan, peternakan dan sarpras publik.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021