Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyerahkan bantuan dana stimulan kepada daerah yang terdampak banjir berupa pembangunan hunian tetap (huntap). Yaitu Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan.
"Guna mendapatkan bantuan tersebut, Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan atau tanahnya untuk relokasi. Karena BNPB hanya memberikan bantuan dari sisi huntapnya saja," kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Ahmad Syafaat, Selasa (16/2) di Barabai.
Ia menjelaskan, data awal dari rekap pihak kecamatan Barabai, Batu Benawa dan Hantakan, untuk rumah rusak berat termasuk rumah yang hilang totalnya sebanyak 538 unit.
Namun setelah diverifikasi lapangan oleh Tim dari BPBD dan Dinas Perkim, jumlah sementara sebanyak 268 unit saja yang masuk kategori rumah rusak berat dan hilang. "Sisanya masuk dalam kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan," kata Syafaat.
Ia menuturkan, untuk kategori rumah rusak sedang dan ringan masih proses crosscek data.
"Prosesnya saat ini kalau info dari BPBD sudah diajukan pembuatan SK bupati. Setelah itu diusulkan untuk mendapatkan SK gubernur dan datanya diteruskan ke BNPB Pusat.
"Setalah masuk ke BNPB Pusat, ada lagi nantinya tahap verifikasi, artinya dari tahap verifikasi kabupaten masuk tahap verifikasi pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat sebulan ini sudah ada kepastian," katanya.
Diterangkannya, kalau data rumah rusak berat dan hilang yang menjadi prioritas utama sudah diteruskan ke pusat, sesuai janji BPBD dulu secepatnya dana akan diturunkan.
"Saat ini, desa yang siap direlokasi dan saran tim teknis kami adalah desa Alat, karena dari sisi geografis kondisi tempat asal mereka menetap sangat rendah dan rentan terdampak banjir karena berada di bantaran sungai dan warga sudah trauma. Sudah dua kali terdampak banjir dan longsor," katanya.
Dikatakannya lagi, terkait relokas pihaknya sudah konsultasi dengan camat dan pemilik lahan.
"Khusus desa Alat, target relokasi adalah di RT 05, karena disana kondisi geografisnya berada di dataran tinggi dan kondisinya ketika ada banjir susulan insyaallah aman," ujar Syafaat.
Selanjutnya, tinggal nanti kami memastikan terkait kepastian luas lahannya. Infonya dari camat dan pemilik lahan, luasnya sekitar 3 hektar yg bisa dibebaskan.
Kalau tanah untuk relokasi sudah ditentukan titiknya, berikutnya kita koordinasikan dengan dengan tim pengadaan tanah dan Sekda sebagai memutus pembayarannya. "Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah ada kepastian.
Untuk dana pengadaan tanah, insyallah Pemerintah Daerah bisa memenuhi, baik dari APBD nantinya maupun bantuan dana yang masuk dari berbagai Kabupaten atau perusahaan dan relawan," tukasnya.
Syafaat menyatakan, dengan bantuan dari berbagai daerah tersebut, setidaknya mengurangi beban pemerintah daerah dan tidak terlalu menguras APBD.
Sedangkan kondisi di Desa Baru, Waki, beda kondisi gegrafisnya dengan di Desa Alat dan masyarakat tidak mau direlokasi dengan alasan mereka sudah merasa nyaman disana dan wilayah tersebut memang masih berada di dataran tinggi dan baru kali ini warga sana merasakan dampak banjir, sebelumnya tidak pernah.
"Jadi, ketika kita bangunakan huntap disana harus dengan konsep sistem rumah panggung atau beton tahan terhadap banjir," kata Syafaat.
Tinggal nanti ada semacam bangunan pengarah sungai yang pembangunannya sedang dikoordinasikan dengan Dinas PUPR. Karena jalur sungai itu tidak belok kiri tetapi mengarah ke permukiman warga. "Konsepnya nanti kita teliti lebih mendalam," katanya.
Nantinya, yang perlu pihaknya perhatikan adalah konsep penataan permukiman, baik itu drainasinya dan sistem konstruksi bangunan yang tahan benturan. "Karen kami lihat disana ada satu buah rumah beton yang tahan dan tidak hancur saat banjir beberapa waktu lalu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Guna mendapatkan bantuan tersebut, Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan atau tanahnya untuk relokasi. Karena BNPB hanya memberikan bantuan dari sisi huntapnya saja," kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Ahmad Syafaat, Selasa (16/2) di Barabai.
Ia menjelaskan, data awal dari rekap pihak kecamatan Barabai, Batu Benawa dan Hantakan, untuk rumah rusak berat termasuk rumah yang hilang totalnya sebanyak 538 unit.
Namun setelah diverifikasi lapangan oleh Tim dari BPBD dan Dinas Perkim, jumlah sementara sebanyak 268 unit saja yang masuk kategori rumah rusak berat dan hilang. "Sisanya masuk dalam kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan," kata Syafaat.
Ia menuturkan, untuk kategori rumah rusak sedang dan ringan masih proses crosscek data.
"Prosesnya saat ini kalau info dari BPBD sudah diajukan pembuatan SK bupati. Setelah itu diusulkan untuk mendapatkan SK gubernur dan datanya diteruskan ke BNPB Pusat.
"Setalah masuk ke BNPB Pusat, ada lagi nantinya tahap verifikasi, artinya dari tahap verifikasi kabupaten masuk tahap verifikasi pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat sebulan ini sudah ada kepastian," katanya.
Diterangkannya, kalau data rumah rusak berat dan hilang yang menjadi prioritas utama sudah diteruskan ke pusat, sesuai janji BPBD dulu secepatnya dana akan diturunkan.
"Saat ini, desa yang siap direlokasi dan saran tim teknis kami adalah desa Alat, karena dari sisi geografis kondisi tempat asal mereka menetap sangat rendah dan rentan terdampak banjir karena berada di bantaran sungai dan warga sudah trauma. Sudah dua kali terdampak banjir dan longsor," katanya.
Dikatakannya lagi, terkait relokas pihaknya sudah konsultasi dengan camat dan pemilik lahan.
"Khusus desa Alat, target relokasi adalah di RT 05, karena disana kondisi geografisnya berada di dataran tinggi dan kondisinya ketika ada banjir susulan insyaallah aman," ujar Syafaat.
Selanjutnya, tinggal nanti kami memastikan terkait kepastian luas lahannya. Infonya dari camat dan pemilik lahan, luasnya sekitar 3 hektar yg bisa dibebaskan.
Kalau tanah untuk relokasi sudah ditentukan titiknya, berikutnya kita koordinasikan dengan dengan tim pengadaan tanah dan Sekda sebagai memutus pembayarannya. "Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah ada kepastian.
Untuk dana pengadaan tanah, insyallah Pemerintah Daerah bisa memenuhi, baik dari APBD nantinya maupun bantuan dana yang masuk dari berbagai Kabupaten atau perusahaan dan relawan," tukasnya.
Syafaat menyatakan, dengan bantuan dari berbagai daerah tersebut, setidaknya mengurangi beban pemerintah daerah dan tidak terlalu menguras APBD.
Sedangkan kondisi di Desa Baru, Waki, beda kondisi gegrafisnya dengan di Desa Alat dan masyarakat tidak mau direlokasi dengan alasan mereka sudah merasa nyaman disana dan wilayah tersebut memang masih berada di dataran tinggi dan baru kali ini warga sana merasakan dampak banjir, sebelumnya tidak pernah.
"Jadi, ketika kita bangunakan huntap disana harus dengan konsep sistem rumah panggung atau beton tahan terhadap banjir," kata Syafaat.
Tinggal nanti ada semacam bangunan pengarah sungai yang pembangunannya sedang dikoordinasikan dengan Dinas PUPR. Karena jalur sungai itu tidak belok kiri tetapi mengarah ke permukiman warga. "Konsepnya nanti kita teliti lebih mendalam," katanya.
Nantinya, yang perlu pihaknya perhatikan adalah konsep penataan permukiman, baik itu drainasinya dan sistem konstruksi bangunan yang tahan benturan. "Karen kami lihat disana ada satu buah rumah beton yang tahan dan tidak hancur saat banjir beberapa waktu lalu," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021