Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022.
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Husairi Abdi membuka kegiatan Forum Komunikasi Publik yang digelar secara Virtual.
""Forum ini sebagai langkah awal penyusunan RKPD dengan mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta mengakomodasi aspirasi dan masukan dari masyarakat," ujar Husairi di Amuntai, Rabu (10/2).
Forum diikuti para pejabat Pemkab HSU, perwakilan masyarakat, LSM, anggota DPRD HSU dari komisi satu dan dua di Aula Bapelitbang HSU.
Sejumlah kepala SKPD dan para camat juga mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom untuk menerapkan Protokol Kesehatan.
Asisten II Setda HSU H Akhmad Rifaniansyah mewakili Sekda meminta semua pejabat SKPD mengikuti dengan sebaik-baiknya Forum Komunikasi Publik agar nantinya dapat menyusunan RKPD 2022 dengan lebih baik.
Suasana Forum Komunikasi Publik dalam rangka rencana awal penyusunan RKPD 2022 secara langsung tatap muka dan virtual di Aula Bapelitbang HSU, Rabu (10/2). (Antaranews Kalsel/Eddy Abdillah)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suyudi menyampaikan pemaparan proyeksi kemampuan keuangan daerah pada 2022.
"Kami memproyeksikan keuangan daerah di 2022 berdasarkan realisasi anggaran 2020 kemaren, dimana akibat terjadinya COVID-19 mempengaruhi keuangan daerah," kata Suyudi.
Plt Kepala Bapelitbang HSU Hj Ina Wahyudiaty juga memaparkan materi terkait landasan hukum pelaksanaan Forum Komunikasi Publik dan hasil pencapaian pembangunan di 2020.
Ina menyampaikan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dimana terjadi penurunan daya beli masyarakat.
Plt Kepala Bapelitbang HSU Hj Inna Wahyudiaty memaparkan pencapaian pembangunan pada Forum Komunikasi Publik dalam rangka rencana awal penyusunan RKPD 2022 secara langsung tatap muka dan virtual di Aula Bapelitbang HSU, Rabu (10/2). (Antaranews Kalsel/Eddy Abdillah)
"Terjadi ketimpangan PDRB HSU dengan provinsi Kalsel, sehingga berdampak negatif pada kemampuan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pula pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara," jelas Ina.
Padahal, lanjutnya, IPM HSU setiap tahun mengalami kenaikan, namun dibanding IPM Kalsel masih terjadi ketimpangan cukup besar, akibat komponen pendapatan perkapita yang masih relatif rendah.
Sementara angka pengangguran terbuka dibanding target provinsi Kalsel sudah jauh lebih baik meski harus lebih diperbaiki lagi untuk mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
Pada 2022 nanti, Pemkab HSU menargetkan angka kemiskinan bisa turun sebesar 5,5 persen.
Berbagai masukan, saran dan kritik dikemukaan sejumlah pejabat Pemkab HSU diantaranya oleh Asisten I Setda HSU Supomo, Plt Kepala Disperkim Najeriansyah, Sekretaris Dinas Pertanian Haridi , termasuk dari LSM YDIS Budi Lesmana dan Ketua Komisi I DPRD HSU Hj Norhananiah serta Komisi II DPRD HSU mewakili masyarakat.
