Kalimantan Selatan berduka. Sebanyak 11 dari 13 kabupaten/kota di provinsi berjuluk "Bumi Lambung Mangkurat" ini diterpa banjir bandang.
Hingga kini masih menjadi berdebatan perihal sebab musabab bencana yang mengakibatkan terendamnya ribuan rumah warga, perkantoran hingga rusaknya infrastruktur.
Berbagai tudingan dan opini tersebar ke permukaan dengan berbagai tanggapan yang berbeda.
Namun yang jelas salah satu sebab tingginya curah hujan yang turun sejak 12 Januari hingga beberapa hari itu menyebabkan kapasitas sungai di sejumlah daerah tak mampu menampung debit air hingga kemudian meluap dan menerjang pemukiman dari hulu hingga perkotaan yang ada di bagian hilir.
Tidak sedikit yang menjadi korban dalam bencana besar ini. Ribuan rumah, perkantoran terendam air bercampur lumpur. Sarana dan prasarana umum rusak, sebagian jalan dan jembatan pun putus tak bisa dilewati.
Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tiga wilayah yakni Kecamatan Hantakan, Batubenawa dan Barabai.
Banjir bandang yang berlangsung tiga hari itu, meluluhlantakkan pemukiman warga, sejumlah rumah warga dan tempat ibadah "hilang" terseret banjir. Puluhan warga dinyatakan meninggal dunia dan beberapa lainnya masih belum diketahui nasibnya, karena hilang sejak banjir terjadi.
Sebagai entitas sosial, kita semua hendaknya merenung dan bermuhasabah, introspeksi diri menjadi keharusan, dalam menyikapi musibah yang kini terjadi.
Bersamaan dengan itu, kita juga harus bisa mengambil hikmah atas peristiwa ini. Tanpa harus menyalahkan siapa yang berkontribusi timbulnya bencana alam ini.
Namun yang jelas, siapapun kita dapat melihat rasa empati dan solidaritas masyarakat sebagai wujud kepekaan sosial itu muncul dan bangkit untuk membantu para korban terdampak banjir.
Berbagai bantuan dikerahkan dan disalurkan tanpa ada perintah dan imbauan. Masing-masing warga dari berbagai tempat mengambil peran dalam membantu meringankan beban bagi sesama yang sedang dirundung duka akibat banjir.
Tak terkecuali, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru turut dalam aksi sosial tersebut.
Secara terlembaga penyerahan bantuan dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang membawa rombongan sebanyak 23 unit mobil kecil dan truk berisi logistik senilai ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi para korban banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Banjar.
"Kita cukup prihatin melihat kondisi warga di daerah pascabanjir, semoga bantuan dari masyarakat dan Pemda Kotabaru ini dapat meringankan beban para korban," ucapnya saat menyerahkan secara simbolis dan diterima oleh Bupati HST, H Anang Chairiansyah dan jajarannya.
Langganan banjir
Sebanyak 11 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (terparah), Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Balangan, dan Tapin.
Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut dan bagian hilir yakni Kabupaten Barito Kuala serta Kota Banjarmasin.
Bahkan hingga tulisan ini dibuat, masih terdapat sejumlah titik banjir dan genangan dengan ketinggian bervariasi dari mata kaki hingga pinggang orang dewasa.
Hanya dua daerah yang secara umum tidak mengalami musibah banjir kali ini, yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Padahal dua kabupaten yang dulunya satu wilayah dan kemudian 2003 dimekarkan menjadi kabupaten terpisah itu, selama ini kerap menjadi 'langganan' banjir dan tanah longsor.
Berkaca dari peristiwa yang 'memilukan' bagi 11 kabupaten terdampak banjir, Pemkab Kotabaru tidak terlena dan lengah.
Oleh karenanya semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.
Kabupaten Kotabaru merupakan 1 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang memiliki luas wilayah 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan yakni 37.377,53Km2.
Dengan wilayah yang begitu luas, daerah yang dijuluki "Bumi Sa-Ijaan" dan berdiri sejak 1 Juni 1950, terdapat 22 kecamatan, terdiri dari 202 desa/kelurahan dan memiliki ruas jalan sepanjang 1.389,185 Km itu harus benar-benar siaga dalam menghadapi bencana alam.
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, secara umum Kotabaru siap siaga dalam menghadapi bencana banjir.
Pasalnya, Bumi Saijaan secara geografis daerahnya dikelilingi lautan dan daratan banyak pegunungan, sehingga sangat rentan terjadinya bencana alam.
Dalam kondisi tersebut, Kotabaru memiliki potensi terjadinya bencana alam, seperti gelombang tinggi, puting beliung, air laut pasang tinggi berbarengan hujan dengan intensitas tinggi, maka akan menimbulkan genangan air dan banjir di sejumlah titik.
Belum lagi tanah longsor seperti yang beberapa waktu lalu yang terjadi di sejumlah daerah khususnya daratan Kalimantan, untuk itu perlunya koordinasi dan konsolidasi semua pihak dalam mengantisipasi semua itu.
DPRD Kotabaru sudah berkoordinasi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, dan selalu memantau daerah-daerah yang dianggap rawan bencana seperti di Muara Batuan dan sekitarnya, daerah yang sering banjir seperti Sampanahan dan sekitarnyasekitarnya.
Siaga tanggap darurat
Plt. Kepala BPBD Kotabaru, H Rusian Ahmadi Jaya, mengatakan Kotabaru memang tidak terjadi bencana banjir seperti yang menimpa di sebagian besar daerah lain di Kalsel. Namun demikian warga tidak boleh lengah dan harus tetap waspadawaspada.
Rapat konsolidasi BPBD dengan melibatkan semua unsur sudah dilakukan guna membahas mengenai standar operasional prosedur (SPO) dan teknis penanganan bencana.
Bahkan, kini Pemkab Kotabaru telah memberlakukan Siaga Tanggap Darurat Bencana, menyusul musibah banjir yang melanda di sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam dua pekan terakhir.
BPBD bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan termasuk unsur TNI-Polri, telah berkoordinasi dalam rangka antisipasi terjadinya bencana.
Secara garis besar, BPBD Kotabaru sudah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap sejumlah wilayah di Kotabaru khususnya daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung.
Dari evaluasi tanggap darurat bencana, Kabupaten Kotabaru terbagi dalam dua wilayah besar yakni daratan Kalimantan dan Pulau Laut termasuk kepulauan.
Cuaca ekstrim akhir-akhir ini berdampak pada banjir di dua tempat yakni Pulau Matasiri dan Pulau Sembilan, namun kondisinya sebentar dan tidak parah, karena luapan air dari curah hujan yang tinggi itu langsung bisa turun ke laut.
Menurut pantauan BPBD, di sejumlah kecamatan yang hampir tiap tahun menjadi langganan banjir yakni Sampanahan dan Sungaidurian, pada saat musim hujan seperti sekarang ini memang ada genangan tapi hanya sekitar mata kaki, dan itupun hanya sebentar.
Sehubungan dengan penetapan status Siaga Tanggap Darurat Bencana, BPBD Kotabaru bersama segenap elemen dan instansi terkait saling bahu membahu dalam melakukan langkah-langkah persiapan baik secara fisik, pembenahan infrastruktur, kesiapan perlengkapan, kesiagaan personil hingga pendanaan.
Melalui SKPD masing-masing dana telah disiapkan, seperti BPBD yang saat ini menyiapkan dana tak terduga yang diperuntukkan tanggap bencana tahun ini sebesar Rp2 miliar.
Kesiapan logistik
Ketua DPRD menambahkan, dalam kesiapsiagaan pada tanggap darurat bencana, salah satunya memastikan bahwa persediaan pangan bagi masyarakat relatif cukup.
"Untuk itu, kita sudah berkoordinasi dengan Bulog setempat dan sudah stand-by ratusan hingga ribuan ton beras di gudang yang diperuntukkan dalam mengantisipasi terjadinya bencana," tandas Syairi.
Kesiapan pangan juga diungkapkan BPBD setempat, dari hasil rapat koordinasi, ada tahapan dan instansi terpisah yang menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam penyediaan pangan selama bencana.
Pada saat terjadinya bencana, 14 hari pertama distribusi logistik dilakukan Dinas Sosial dengan persediaan 25 ton beras, dan jika masih dalam situasi bencana pada hari ke-15 dan seterusnya, akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan persiapan 200 ton beras.
Selama tidak terjadi bencana, persediaan tersebut tidak boleh dikeluarkan dulu, begitu juga anggaran yang disediakan di dinas-dinas lainnya, termasuk dana Rp2 miliar di BPBD yang dialokasikan dalam menghadapi bencana.
Sebagai langkah antisipasi, Kotabaru di bawah kepemimpinan Bupati H Sayed Jafar telah mengambil tindakan preventif.
Di antaranya dibukanya koneksi jalan, khususnya daerah-daerah terisolir yang selama ini masih belum terhubung antara satu desa ke desa lainnya.
Kotabaru bertekad menghapus stigma negatif terhadap Bumi Saijaan sebagai daerah yang terpencil dan terisolir.
Sehingga membuat kebijakan dengan memprioritaskan pada infrastruktur khususnya jalan yang mencakup pembukaan dan pembangunan jalan antardesa, antarkecamatan dan hingga menghubungkan daerah lain (antar kabupaten dan provinsi).
Tekad Kotabaru di sektor infrastruktur diwujudkan dengan terus meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun.
Data menunjukkan 2017 panjang jalan yang ditingkatkan 51 km, terdiri dari 18 km pendanaan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan 33 km anggaran dari APBD.
Selanjutnya pada 2018 terjadi peningkatan baik volume dan panjang jalan yang ditingkatkan menjadi 68,803 km, terdiri dari 7,51 km dari DAK dan 62,293 km dari APBD Kotabaru.
Pada 2019 Kotabaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan perbaikan jalan sepanjang 160,282 km terdiri 22,243 km pendanaan DAK dan 138,039 dari penganggaran APBD.
Berbagai upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menghindari Kotabaru dari bencana alam seperti banjir, sehingga bisa mengurangi adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Hingga kini masih menjadi berdebatan perihal sebab musabab bencana yang mengakibatkan terendamnya ribuan rumah warga, perkantoran hingga rusaknya infrastruktur.
Berbagai tudingan dan opini tersebar ke permukaan dengan berbagai tanggapan yang berbeda.
Namun yang jelas salah satu sebab tingginya curah hujan yang turun sejak 12 Januari hingga beberapa hari itu menyebabkan kapasitas sungai di sejumlah daerah tak mampu menampung debit air hingga kemudian meluap dan menerjang pemukiman dari hulu hingga perkotaan yang ada di bagian hilir.
Tidak sedikit yang menjadi korban dalam bencana besar ini. Ribuan rumah, perkantoran terendam air bercampur lumpur. Sarana dan prasarana umum rusak, sebagian jalan dan jembatan pun putus tak bisa dilewati.
Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tiga wilayah yakni Kecamatan Hantakan, Batubenawa dan Barabai.
Banjir bandang yang berlangsung tiga hari itu, meluluhlantakkan pemukiman warga, sejumlah rumah warga dan tempat ibadah "hilang" terseret banjir. Puluhan warga dinyatakan meninggal dunia dan beberapa lainnya masih belum diketahui nasibnya, karena hilang sejak banjir terjadi.
Sebagai entitas sosial, kita semua hendaknya merenung dan bermuhasabah, introspeksi diri menjadi keharusan, dalam menyikapi musibah yang kini terjadi.
Bersamaan dengan itu, kita juga harus bisa mengambil hikmah atas peristiwa ini. Tanpa harus menyalahkan siapa yang berkontribusi timbulnya bencana alam ini.
Namun yang jelas, siapapun kita dapat melihat rasa empati dan solidaritas masyarakat sebagai wujud kepekaan sosial itu muncul dan bangkit untuk membantu para korban terdampak banjir.
Berbagai bantuan dikerahkan dan disalurkan tanpa ada perintah dan imbauan. Masing-masing warga dari berbagai tempat mengambil peran dalam membantu meringankan beban bagi sesama yang sedang dirundung duka akibat banjir.
Tak terkecuali, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru turut dalam aksi sosial tersebut.
Secara terlembaga penyerahan bantuan dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang membawa rombongan sebanyak 23 unit mobil kecil dan truk berisi logistik senilai ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi para korban banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Banjar.
"Kita cukup prihatin melihat kondisi warga di daerah pascabanjir, semoga bantuan dari masyarakat dan Pemda Kotabaru ini dapat meringankan beban para korban," ucapnya saat menyerahkan secara simbolis dan diterima oleh Bupati HST, H Anang Chairiansyah dan jajarannya.
Langganan banjir
Sebanyak 11 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (terparah), Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Balangan, dan Tapin.
Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut dan bagian hilir yakni Kabupaten Barito Kuala serta Kota Banjarmasin.
Bahkan hingga tulisan ini dibuat, masih terdapat sejumlah titik banjir dan genangan dengan ketinggian bervariasi dari mata kaki hingga pinggang orang dewasa.
Hanya dua daerah yang secara umum tidak mengalami musibah banjir kali ini, yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Padahal dua kabupaten yang dulunya satu wilayah dan kemudian 2003 dimekarkan menjadi kabupaten terpisah itu, selama ini kerap menjadi 'langganan' banjir dan tanah longsor.
Berkaca dari peristiwa yang 'memilukan' bagi 11 kabupaten terdampak banjir, Pemkab Kotabaru tidak terlena dan lengah.
Oleh karenanya semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.
Kabupaten Kotabaru merupakan 1 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang memiliki luas wilayah 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan yakni 37.377,53Km2.
Dengan wilayah yang begitu luas, daerah yang dijuluki "Bumi Sa-Ijaan" dan berdiri sejak 1 Juni 1950, terdapat 22 kecamatan, terdiri dari 202 desa/kelurahan dan memiliki ruas jalan sepanjang 1.389,185 Km itu harus benar-benar siaga dalam menghadapi bencana alam.
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, secara umum Kotabaru siap siaga dalam menghadapi bencana banjir.
Pasalnya, Bumi Saijaan secara geografis daerahnya dikelilingi lautan dan daratan banyak pegunungan, sehingga sangat rentan terjadinya bencana alam.
Dalam kondisi tersebut, Kotabaru memiliki potensi terjadinya bencana alam, seperti gelombang tinggi, puting beliung, air laut pasang tinggi berbarengan hujan dengan intensitas tinggi, maka akan menimbulkan genangan air dan banjir di sejumlah titik.
Belum lagi tanah longsor seperti yang beberapa waktu lalu yang terjadi di sejumlah daerah khususnya daratan Kalimantan, untuk itu perlunya koordinasi dan konsolidasi semua pihak dalam mengantisipasi semua itu.
DPRD Kotabaru sudah berkoordinasi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, dan selalu memantau daerah-daerah yang dianggap rawan bencana seperti di Muara Batuan dan sekitarnya, daerah yang sering banjir seperti Sampanahan dan sekitarnyasekitarnya.
Siaga tanggap darurat
Plt. Kepala BPBD Kotabaru, H Rusian Ahmadi Jaya, mengatakan Kotabaru memang tidak terjadi bencana banjir seperti yang menimpa di sebagian besar daerah lain di Kalsel. Namun demikian warga tidak boleh lengah dan harus tetap waspadawaspada.
Rapat konsolidasi BPBD dengan melibatkan semua unsur sudah dilakukan guna membahas mengenai standar operasional prosedur (SPO) dan teknis penanganan bencana.
Bahkan, kini Pemkab Kotabaru telah memberlakukan Siaga Tanggap Darurat Bencana, menyusul musibah banjir yang melanda di sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam dua pekan terakhir.
BPBD bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan termasuk unsur TNI-Polri, telah berkoordinasi dalam rangka antisipasi terjadinya bencana.
Secara garis besar, BPBD Kotabaru sudah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap sejumlah wilayah di Kotabaru khususnya daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung.
Dari evaluasi tanggap darurat bencana, Kabupaten Kotabaru terbagi dalam dua wilayah besar yakni daratan Kalimantan dan Pulau Laut termasuk kepulauan.
Cuaca ekstrim akhir-akhir ini berdampak pada banjir di dua tempat yakni Pulau Matasiri dan Pulau Sembilan, namun kondisinya sebentar dan tidak parah, karena luapan air dari curah hujan yang tinggi itu langsung bisa turun ke laut.
Menurut pantauan BPBD, di sejumlah kecamatan yang hampir tiap tahun menjadi langganan banjir yakni Sampanahan dan Sungaidurian, pada saat musim hujan seperti sekarang ini memang ada genangan tapi hanya sekitar mata kaki, dan itupun hanya sebentar.
Sehubungan dengan penetapan status Siaga Tanggap Darurat Bencana, BPBD Kotabaru bersama segenap elemen dan instansi terkait saling bahu membahu dalam melakukan langkah-langkah persiapan baik secara fisik, pembenahan infrastruktur, kesiapan perlengkapan, kesiagaan personil hingga pendanaan.
Melalui SKPD masing-masing dana telah disiapkan, seperti BPBD yang saat ini menyiapkan dana tak terduga yang diperuntukkan tanggap bencana tahun ini sebesar Rp2 miliar.
Kesiapan logistik
Ketua DPRD menambahkan, dalam kesiapsiagaan pada tanggap darurat bencana, salah satunya memastikan bahwa persediaan pangan bagi masyarakat relatif cukup.
"Untuk itu, kita sudah berkoordinasi dengan Bulog setempat dan sudah stand-by ratusan hingga ribuan ton beras di gudang yang diperuntukkan dalam mengantisipasi terjadinya bencana," tandas Syairi.
Kesiapan pangan juga diungkapkan BPBD setempat, dari hasil rapat koordinasi, ada tahapan dan instansi terpisah yang menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam penyediaan pangan selama bencana.
Pada saat terjadinya bencana, 14 hari pertama distribusi logistik dilakukan Dinas Sosial dengan persediaan 25 ton beras, dan jika masih dalam situasi bencana pada hari ke-15 dan seterusnya, akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan persiapan 200 ton beras.
Selama tidak terjadi bencana, persediaan tersebut tidak boleh dikeluarkan dulu, begitu juga anggaran yang disediakan di dinas-dinas lainnya, termasuk dana Rp2 miliar di BPBD yang dialokasikan dalam menghadapi bencana.
Sebagai langkah antisipasi, Kotabaru di bawah kepemimpinan Bupati H Sayed Jafar telah mengambil tindakan preventif.
Di antaranya dibukanya koneksi jalan, khususnya daerah-daerah terisolir yang selama ini masih belum terhubung antara satu desa ke desa lainnya.
Kotabaru bertekad menghapus stigma negatif terhadap Bumi Saijaan sebagai daerah yang terpencil dan terisolir.
Sehingga membuat kebijakan dengan memprioritaskan pada infrastruktur khususnya jalan yang mencakup pembukaan dan pembangunan jalan antardesa, antarkecamatan dan hingga menghubungkan daerah lain (antar kabupaten dan provinsi).
Tekad Kotabaru di sektor infrastruktur diwujudkan dengan terus meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun.
Data menunjukkan 2017 panjang jalan yang ditingkatkan 51 km, terdiri dari 18 km pendanaan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan 33 km anggaran dari APBD.
Selanjutnya pada 2018 terjadi peningkatan baik volume dan panjang jalan yang ditingkatkan menjadi 68,803 km, terdiri dari 7,51 km dari DAK dan 62,293 km dari APBD Kotabaru.
Pada 2019 Kotabaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan perbaikan jalan sepanjang 160,282 km terdiri 22,243 km pendanaan DAK dan 138,039 dari penganggaran APBD.
Berbagai upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menghindari Kotabaru dari bencana alam seperti banjir, sehingga bisa mengurangi adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021