Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong meminta Dinas Sosial setempat bisa lebih akurat dalam mendata warga miskin.
Ketua Komisi I Supriani mengatakan perlu pembenahan sistem pendataan warga miskin agar bantuan bisa tepat sasaran.
"Pendataan warga miskin harus lebih akurat dan pengawasan penyaluran bantuan juga perlu dioptimalkan," ungkap Supriani.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinas Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong dengan Dinas Sosial.
Selain membahas sistem pendataan warga miskin rapat ini juga mendiskusikan sejumlah program kerja Dinas Sosial tahun anggaran 2021.
Supriani menyampaikan tahun ini anggaran Dinsos naik dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua komisi l, Ferry Elpeni berharap program ke depan lebih berpihak kepada warga miskin dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinsos Kabupaten Tabalong, Abu Bakar Sidiq menyampaikan kenaikan anggaran dari Rp18 miliar menjadi Rp29,7 miliar pads 2021.
Kenaikan ini karena perpindahan dana dari Badan pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) ke Dinsos sebagai SKPD teknis.
"Pemindahan anggaran sekitar Rp11 miliar rencananya untuk bantuan anak panti asuhan dan lansia," jelas Abu Bakar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi I Supriani mengatakan perlu pembenahan sistem pendataan warga miskin agar bantuan bisa tepat sasaran.
"Pendataan warga miskin harus lebih akurat dan pengawasan penyaluran bantuan juga perlu dioptimalkan," ungkap Supriani.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinas Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong dengan Dinas Sosial.
Selain membahas sistem pendataan warga miskin rapat ini juga mendiskusikan sejumlah program kerja Dinas Sosial tahun anggaran 2021.
Supriani menyampaikan tahun ini anggaran Dinsos naik dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua komisi l, Ferry Elpeni berharap program ke depan lebih berpihak kepada warga miskin dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinsos Kabupaten Tabalong, Abu Bakar Sidiq menyampaikan kenaikan anggaran dari Rp18 miliar menjadi Rp29,7 miliar pads 2021.
Kenaikan ini karena perpindahan dana dari Badan pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) ke Dinsos sebagai SKPD teknis.
"Pemindahan anggaran sekitar Rp11 miliar rencananya untuk bantuan anak panti asuhan dan lansia," jelas Abu Bakar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021