Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dari Kalimantan Selatan terus berlangsung, dan kali ini Himpunan Mahasiswa Islam yang menyatakan tetap menolak.
Penolakan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin itu dalam dialog dengan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), Senin.
"Kita menginginkan keberpihakan wakil rakyat di Kalsel ini untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut," kata Ketua HMI Kota Banjarmasin Mujiburrahman kepada wartawan, usai berdialog dengan Komisi III DPRD Kalsel.
Paling tindak, lanjutnya, menyampaikan keluhan rakyat Kalsel atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut kepada DPR RI, yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan meningkatnya inflasi.
"Kita ingin langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut," kata mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu menjelaskan.
Sebagai contoh, pemantauan harga barang di pasaran, serta upaya menekan kenaikan harga, berupa operasi pasar dan lainnya.
Menurut dia, upaya tersebut bisa dilakukan di daerah, dan lebih nyata dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM tersebut.
Ia menyatakan kecewa dengan tanggap wakil rakyat dari provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut, yang dampaknya luas bagi masyarakat.
"Kita memahami ini, namun perlu langkah nyata agar pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut," katanya.
Apalagi, lanjutnya, kenaikan BBM tersebut tidak disertai alasan yang logis dan bisa diterima masyarakat, dan justru dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.
"Juga tidak dijelaskan pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Ini bagaimana konkretnya," demikian Mujiburrahim.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel H Abdul Latief mengatakan, masalah kebijakan pemerintahan tersebut bukanlah kewenangan DPRD Kalsel, namun DPR RI untuk mempertanyakan.
"Kita hanya menyampaikan aspirasi masyarakat ini, terutama melalui wakil partai di DPR RI. Mudah-mudahan bisa ditanggapi," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu singkat.
Sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara berturut-turut sebanyak tujuh kali unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, sejak pemerintah mengumumkan menaikkan bahan bakar tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Penolakan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin itu dalam dialog dengan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), Senin.
"Kita menginginkan keberpihakan wakil rakyat di Kalsel ini untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut," kata Ketua HMI Kota Banjarmasin Mujiburrahman kepada wartawan, usai berdialog dengan Komisi III DPRD Kalsel.
Paling tindak, lanjutnya, menyampaikan keluhan rakyat Kalsel atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut kepada DPR RI, yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan meningkatnya inflasi.
"Kita ingin langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut," kata mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu menjelaskan.
Sebagai contoh, pemantauan harga barang di pasaran, serta upaya menekan kenaikan harga, berupa operasi pasar dan lainnya.
Menurut dia, upaya tersebut bisa dilakukan di daerah, dan lebih nyata dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM tersebut.
Ia menyatakan kecewa dengan tanggap wakil rakyat dari provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut, yang dampaknya luas bagi masyarakat.
"Kita memahami ini, namun perlu langkah nyata agar pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut," katanya.
Apalagi, lanjutnya, kenaikan BBM tersebut tidak disertai alasan yang logis dan bisa diterima masyarakat, dan justru dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.
"Juga tidak dijelaskan pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Ini bagaimana konkretnya," demikian Mujiburrahim.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel H Abdul Latief mengatakan, masalah kebijakan pemerintahan tersebut bukanlah kewenangan DPRD Kalsel, namun DPR RI untuk mempertanyakan.
"Kita hanya menyampaikan aspirasi masyarakat ini, terutama melalui wakil partai di DPR RI. Mudah-mudahan bisa ditanggapi," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu singkat.
Sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara berturut-turut sebanyak tujuh kali unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, sejak pemerintah mengumumkan menaikkan bahan bakar tersebut.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014