DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi pertanian secara umum mendukung program seribu desa sapi yang terpadu dengan usaha perkebunan kelapa sawit di provinsinya.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo menyatakan dukungan tersebut di Banjarmasin, Rabu (23/12) menanggapi rencana pengembangan/mewujudkan seribu desa sapi terpadu dengan usaha perkebunan kelapa sawit di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Kami sangat mendukung program pengembangan seribu desa sapi terpadu usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi kita," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
"Apalagi provinsi kita yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa masih belum berswasembada daging hewan besar pemamah biak," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Dengan mengutip keterangan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, provinsinya kini baru surplus beras, daging unggas dan telur.
"Kita berharap, dengan program seribu desa sapi terpadu sawit, bukan cuma memenuhi swasembada daging secara keseluruhan, tetapi juga surplus, sehingga tidak saja mendatangkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dari itu," lanjutnya.
Tetapi, tambahnya, hal yang perlu menjadi perhatian, apakah sapi-sapi itu program pemerintah pusat atau milik perusahaan - bukan kepunyaan petani/masyarakat.
"Kalau itu program pemerintah pusat, kita harus segera ambil peluang tersebut, jangan sampai rugi karena Kalsel tidak kebagian," ujarnya.
Begitu pula status sapi itu harus jelas, baik dari awal maupun akhir pemeliharaan dalam kaitan hak kepemilikan, lanjutnya.
Mengenai daerah potensial di Kalsel buat mewujudkan seribu desa sapi terpadu sawit, dia berpendapat, untuk sementara ini Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
"Kemudian untuk pengembangan serta memungkinkan mewujudkan seribu desa sapi terpadu sawit di Kalsel yaitu Kabupaten Banjar, Tapin dan Kabupaten Tabalong," demikian Imam Suprastowo.
Sebelumnya Kepala Disbunak Kalsel Suparmi menyatakan, pihaknya ingin mewujudkan swasembada daging lewat pendekatan kawasan dan integrasi ternak sapi dengan perkebunan sawit.
"Dengan pola terintegrasi peternakan sapi dan perkebunan sawit, cara macam itu bisa menguatkan ketahanan pangan dan swasembada daging di Kalsel," ujar Kadisbunak perempuan tersebut.
"Sebab, Kalsel yang luas wilayah lebih kurang 37.000 kilometer persegi tersebut mempunyai komoditas unggulan perkebunan sawit dan karet," demikian Suparmi saat konprensi pers 22 Desember lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo menyatakan dukungan tersebut di Banjarmasin, Rabu (23/12) menanggapi rencana pengembangan/mewujudkan seribu desa sapi terpadu dengan usaha perkebunan kelapa sawit di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Kami sangat mendukung program pengembangan seribu desa sapi terpadu usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi kita," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
"Apalagi provinsi kita yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa masih belum berswasembada daging hewan besar pemamah biak," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Dengan mengutip keterangan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, provinsinya kini baru surplus beras, daging unggas dan telur.
"Kita berharap, dengan program seribu desa sapi terpadu sawit, bukan cuma memenuhi swasembada daging secara keseluruhan, tetapi juga surplus, sehingga tidak saja mendatangkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dari itu," lanjutnya.
Tetapi, tambahnya, hal yang perlu menjadi perhatian, apakah sapi-sapi itu program pemerintah pusat atau milik perusahaan - bukan kepunyaan petani/masyarakat.
"Kalau itu program pemerintah pusat, kita harus segera ambil peluang tersebut, jangan sampai rugi karena Kalsel tidak kebagian," ujarnya.
Begitu pula status sapi itu harus jelas, baik dari awal maupun akhir pemeliharaan dalam kaitan hak kepemilikan, lanjutnya.
Mengenai daerah potensial di Kalsel buat mewujudkan seribu desa sapi terpadu sawit, dia berpendapat, untuk sementara ini Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
"Kemudian untuk pengembangan serta memungkinkan mewujudkan seribu desa sapi terpadu sawit di Kalsel yaitu Kabupaten Banjar, Tapin dan Kabupaten Tabalong," demikian Imam Suprastowo.
Sebelumnya Kepala Disbunak Kalsel Suparmi menyatakan, pihaknya ingin mewujudkan swasembada daging lewat pendekatan kawasan dan integrasi ternak sapi dengan perkebunan sawit.
"Dengan pola terintegrasi peternakan sapi dan perkebunan sawit, cara macam itu bisa menguatkan ketahanan pangan dan swasembada daging di Kalsel," ujar Kadisbunak perempuan tersebut.
"Sebab, Kalsel yang luas wilayah lebih kurang 37.000 kilometer persegi tersebut mempunyai komoditas unggulan perkebunan sawit dan karet," demikian Suparmi saat konprensi pers 22 Desember lalu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020