Tren peredaran narkoba di Kalimantan Selatan meningkat di masa pandemi COVID-19 atau sepanjang tahun 2020 berdasarkan kasus yang diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel.
Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapalonga mengatakan supply atau pasokan dari jaringan pengedar tak menunjukkan penurunan sepanjang tahun ini. Namun justru semakin tinggi bahkan dengan jumlah besar baik sabu-sabu maupun ekstasi.
"Kami pun terus mengevaluasi atas peningkatan ini. Kalsel kini tidak hanya jalur perlintasan tetapi sudah menjadi salah satu pasar bagi jaringan pengedar lintas provinsi bahkan internasional," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Sepanjang tahun ini, BNNP Kalsel mengungkap 54 kasus dengan menangkap 97 tersangka. Pengungkapan ini melebihi target 20 kasus yang diberikan BNN RI.
Adapun barang bukti yang disita 11,65 gram ganja dan tembakau gorila, 3.209,10 gram, 34 butir ekstasi dan uang Rp173.296.000.
"Ada tiga jaringan yang kami ungkap termasuk jaringan Kalimantan Timur dan jaringan Sulawesi yang menjadikan Kalsel sebagai pasar peredaran," beber
Jackson didampingi Kasi Penyidikan BNNP Kalsel Kompol Yanto Suparwito.
Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapalonga menggelar press release akhir tahun 2020. (ANTARA/Firman)
Selain penegakan hukum, BNNP Kalsel juga terus meningkatkan pencegahan sebagai upaya memutus demand atau permintaan dari para pengguna narkoba.
Sejumlah program pun dijalankan tim yang dipimpin Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalsel Iskandar Adam. Di antaranya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba 17.814 kegiatan, advokasi kebijakan P4GN 173 kali, kader relawan 321 orang dan penggiat 560 orang, tes urine 6.712 kali serta sinergi instansi dan stakeholder 785 kali.
Kemudian untuk program rehabilitasi yang dikomando Kepala Bidang Rehabilitasi Dr Hj Sandra, BNNP Kalsel mencatat ada 366 orang menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah, 45 orang rawat inap di rumah sakit rujukan, 134 orang rehabilitasi di pelayanan oleh komponen masyarakat, 26 orang di pelayanan rehabilitasi TAT serta 58 orang mengikuti pasca rehabilitasi di BNNP Kalsel dan BNK Banjarbaru.
"Memang sekarang kita punya kendala adanya kebijakan rehabilitasi berbayar alias hanya orang tidak mampu dengan bukti kartu KIS bisa gratis. Jadi, kami harapkan pemerintah daerah dapat membantu menganggarkan untuk biaya rehab ini," tandas Jackson.
