Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang berjarak sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin, dinilai salah arah karena tidak dilengkapi instrumen penunjang peningkatan dan pengembangan daerah tertinggal
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel, Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi (PBR) menjawab ANTARA Banjarmasin, Sabtu.
Sekretaris Fraksi PBR DPRD Kalsel itu mengungkapkan, keberadaan Kawasan Penembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) termasuk Kapet Batulicin merupakan tindak lanjut ide B.J. Habibie selaku Menteri Negara Riset & Teknologi/Ketua BPPT pada masa Presiden Soeharto.
"Berdasarkan ide dasar Pak Habibie yang juga pencetus Otorita Batam itu, keberadaan Kapet sebagai salah satu upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal agar bisa sejajar dengan daerah yang sudah maju," ungkapnya.
Karena, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, Kapet tersebut dilengkapi dengan instrumen-instruman penunjang untuk peningkatan dan pengembangan daerah tertinggal.
Sebagai contoh, Kapet Batulicin itu semula dalam perencanaan akan dilengkapi dengan pelabuhan primer yang bisa disinggahi kapal-kapal asing, baik untuk keperluan ekspor maupun impor.
"Sebab dengan adanya pelabuhan primer, kapal-kapal asing yang berlayat di Selat Makassar dan Laut Sulawesi diharapkan singgah, guna mengangkut hasil produk Kapet Batulicin," tutur wakil rakyat dari PBR itu.
"Tapi kini, kita tak mengetahui pasti, bagaimana prospektif Kapet Batulicin yang terkesan seperti peribahasa, 'bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau' itu," demikian Burhanuddin.
Pengelolaan Kapet Batulicin itu langsung oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan beberapa kali pergantian kepemimpinan sejenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, kini berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel.
Pada masa kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, di wilayah Kalimantan setidaknya ada tiga kawasan yang digagas menjadi Kapet, yaitu selain Kapet Batulicin untuk pertama kali, juga dua Kapet di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dua Kapet di "Bumi Isen Mulang" atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng itu, yaitu Kapet Sambun yang meliputi wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringain Timur (Kotim) dan Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Kemudian Kapet Kakab, yaitu meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan dan Kapuas serta Sungai Barito.(Shn/A)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel, Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi (PBR) menjawab ANTARA Banjarmasin, Sabtu.
Sekretaris Fraksi PBR DPRD Kalsel itu mengungkapkan, keberadaan Kawasan Penembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) termasuk Kapet Batulicin merupakan tindak lanjut ide B.J. Habibie selaku Menteri Negara Riset & Teknologi/Ketua BPPT pada masa Presiden Soeharto.
"Berdasarkan ide dasar Pak Habibie yang juga pencetus Otorita Batam itu, keberadaan Kapet sebagai salah satu upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal agar bisa sejajar dengan daerah yang sudah maju," ungkapnya.
Karena, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, Kapet tersebut dilengkapi dengan instrumen-instruman penunjang untuk peningkatan dan pengembangan daerah tertinggal.
Sebagai contoh, Kapet Batulicin itu semula dalam perencanaan akan dilengkapi dengan pelabuhan primer yang bisa disinggahi kapal-kapal asing, baik untuk keperluan ekspor maupun impor.
"Sebab dengan adanya pelabuhan primer, kapal-kapal asing yang berlayat di Selat Makassar dan Laut Sulawesi diharapkan singgah, guna mengangkut hasil produk Kapet Batulicin," tutur wakil rakyat dari PBR itu.
"Tapi kini, kita tak mengetahui pasti, bagaimana prospektif Kapet Batulicin yang terkesan seperti peribahasa, 'bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau' itu," demikian Burhanuddin.
Pengelolaan Kapet Batulicin itu langsung oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan beberapa kali pergantian kepemimpinan sejenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, kini berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel.
Pada masa kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, di wilayah Kalimantan setidaknya ada tiga kawasan yang digagas menjadi Kapet, yaitu selain Kapet Batulicin untuk pertama kali, juga dua Kapet di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dua Kapet di "Bumi Isen Mulang" atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng itu, yaitu Kapet Sambun yang meliputi wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringain Timur (Kotim) dan Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Kemudian Kapet Kakab, yaitu meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan dan Kapuas serta Sungai Barito.(Shn/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011