Batulicin, (AntaranewsKalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, membentuk tim gabungan, untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah.
"Tim gabungan tersebut anggotanya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu, serta inspektorat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu Ambo Sakka, di Batulicin, Kamis.
Tim gabungan tersebut akan melakukan inspeksi mendadak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan di tempat-tempat umum.
Menurut Kepala BKD Tanah Bumbu, dengan cara tersebut diharapkan disiplin PNS meningkat. Karena sampai saat ini masih banyak ditemukan kehadiran PNS rendah, hal itu dapat dilihat dari buku absensi kehadiran.
Sesuai peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin terhadap pegawai negeri, Pemkab Tanah Bumbu akan memberikan sanksi tegas terhadap para pegawai yang kerap melanggar disiplin, baik absensi kehadiran maupun kelengkapan atribut, seperti menggunakan ID card atau tanda pengenal, serta tidak mengenakan seragam atau baju dinas.
Ia mengakui, saat sidak masih banyak menemukan PNS datang ke kantor terlambat, tidak berseragam, dan tidak mengenakan tanda pengenal.
"PNS yang hadir ke kantor terlambat akan dipanggil, untuk diberi sanksi atau tindakan skorsing tidak masuk kerja selama satu bulan tanpa mendapatkan gaji," imbuhnya.
Bagi PNS yang terbukti kedapatan mengkonsumsi narkoba, maka pihaknya tidak segan-segan langsung memecat PNS bersangkutan.
Melalui tindakan seperti ini pemerintah daerah mengharapkan agar PNS yang ada dapat sadar diri dalam kedisiplinan, dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, PNS yang ideal itu adalah pegawai yang bisa mengatur waktu disiplin dalam kehadiran, berkomitmen sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta mampu menghargai dan menjalankan peraturan pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Tim gabungan tersebut anggotanya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu, serta inspektorat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu Ambo Sakka, di Batulicin, Kamis.
Tim gabungan tersebut akan melakukan inspeksi mendadak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan di tempat-tempat umum.
Menurut Kepala BKD Tanah Bumbu, dengan cara tersebut diharapkan disiplin PNS meningkat. Karena sampai saat ini masih banyak ditemukan kehadiran PNS rendah, hal itu dapat dilihat dari buku absensi kehadiran.
Sesuai peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin terhadap pegawai negeri, Pemkab Tanah Bumbu akan memberikan sanksi tegas terhadap para pegawai yang kerap melanggar disiplin, baik absensi kehadiran maupun kelengkapan atribut, seperti menggunakan ID card atau tanda pengenal, serta tidak mengenakan seragam atau baju dinas.
Ia mengakui, saat sidak masih banyak menemukan PNS datang ke kantor terlambat, tidak berseragam, dan tidak mengenakan tanda pengenal.
"PNS yang hadir ke kantor terlambat akan dipanggil, untuk diberi sanksi atau tindakan skorsing tidak masuk kerja selama satu bulan tanpa mendapatkan gaji," imbuhnya.
Bagi PNS yang terbukti kedapatan mengkonsumsi narkoba, maka pihaknya tidak segan-segan langsung memecat PNS bersangkutan.
Melalui tindakan seperti ini pemerintah daerah mengharapkan agar PNS yang ada dapat sadar diri dalam kedisiplinan, dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, PNS yang ideal itu adalah pegawai yang bisa mengatur waktu disiplin dalam kehadiran, berkomitmen sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta mampu menghargai dan menjalankan peraturan pemerintah.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014