Wakil Bupati Balangan yang sekaligus Plt Bupati Balangan H Syaifullah memutuskan tidak ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Dia mengaku ingin mengabdi hingga akhir masa jabatan karena menurutnya kehadiran dirinya di Pemerintahan Kabupaten Balangan adalah pilihan dan harapan masyarakat di Bumi Sanggam.
"Apalagi masa pandemi COVID-19 sangat parah di Balangan. Jika bukan saya yang membenahi sebagai Plt Bupati siapa lagi. Kalau orang dari provinsi yang datang misalnya menjabat Plt ke Balangan nol. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa," ucap Syaifullah di Banjarmasin, Selasa.
Di awal masa tugasnya sebagai Wakil Bupati Balangan tahun 2016, Syaifullah dihadapkan pada rendahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu senilai Rp890 miliar.
Menurutnya, nilai itu sedikit jika berkaca kondisi Balangan yang terdapat sebuah perusahaan besar tambang batubara. Untuk itulah, Syaifullah langsung bergerak cepat dan nyata menggaungkan akselerasi demi wujudkan APBD Balangan yang kini mencapai Rp1,3 triliun.
"60 persen dari APBD ini komponennya royalti dari aktivitas perusahaan tambang batubara yang telah berhasil saya perjuangkan sebagai pemangku jabatan amanah rakyat," tuturnya.
Syaifullah mengaku perlu pemikiran dan kerja keras hingga akhirnya pada 30 Desember 2016 keluar SK penetapan royalti Balangan 78 persen dan Kabupaten Tabalong 22 persen dari aktivitas tambang batubara.
"Jadi pembiaran 50:50 antara Balangan dan Tabalong itu salah karena tambang lebih besar di Balangan. Memang untuk konsesi lebih besar di Tabalong tapi batubara yang diangkut lebih banyak di Balangan. Inilah yang saya perjuangkan di Kemendagri dan saya selaku ketua tim optimalisasi sumber daya alam berjuang melobi ke pusat pakai dana pribadi demi tata batas wilayah yang selayaknya Balangan dapatkan," tandasnya.
Syaifullah pun menyayangkan munculnya pernyataan jika dirinya tidak masuk kantor selama dua tahun. Sehingga itu menurutnya adalah fitnah yang kejam dan dirinya tidak bisa menerima pernyataan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Dia mengaku ingin mengabdi hingga akhir masa jabatan karena menurutnya kehadiran dirinya di Pemerintahan Kabupaten Balangan adalah pilihan dan harapan masyarakat di Bumi Sanggam.
"Apalagi masa pandemi COVID-19 sangat parah di Balangan. Jika bukan saya yang membenahi sebagai Plt Bupati siapa lagi. Kalau orang dari provinsi yang datang misalnya menjabat Plt ke Balangan nol. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa," ucap Syaifullah di Banjarmasin, Selasa.
Di awal masa tugasnya sebagai Wakil Bupati Balangan tahun 2016, Syaifullah dihadapkan pada rendahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu senilai Rp890 miliar.
Menurutnya, nilai itu sedikit jika berkaca kondisi Balangan yang terdapat sebuah perusahaan besar tambang batubara. Untuk itulah, Syaifullah langsung bergerak cepat dan nyata menggaungkan akselerasi demi wujudkan APBD Balangan yang kini mencapai Rp1,3 triliun.
"60 persen dari APBD ini komponennya royalti dari aktivitas perusahaan tambang batubara yang telah berhasil saya perjuangkan sebagai pemangku jabatan amanah rakyat," tuturnya.
Syaifullah mengaku perlu pemikiran dan kerja keras hingga akhirnya pada 30 Desember 2016 keluar SK penetapan royalti Balangan 78 persen dan Kabupaten Tabalong 22 persen dari aktivitas tambang batubara.
"Jadi pembiaran 50:50 antara Balangan dan Tabalong itu salah karena tambang lebih besar di Balangan. Memang untuk konsesi lebih besar di Tabalong tapi batubara yang diangkut lebih banyak di Balangan. Inilah yang saya perjuangkan di Kemendagri dan saya selaku ketua tim optimalisasi sumber daya alam berjuang melobi ke pusat pakai dana pribadi demi tata batas wilayah yang selayaknya Balangan dapatkan," tandasnya.
Syaifullah pun menyayangkan munculnya pernyataan jika dirinya tidak masuk kantor selama dua tahun. Sehingga itu menurutnya adalah fitnah yang kejam dan dirinya tidak bisa menerima pernyataan tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020