Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dipimpin oleh figur profesional dari nonpartai untuk mengatasi masalah nelayan serta pembangunan maupun pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
"Sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP HNSI Bisman Nababan di Jakarta, Sabtu.
Bisman menilai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi di sektor kelautan dan perikanan diantaranya terkait kesejahteraan nelayan dan peningkatan devisa yang masih rendah yaitu hanya 3,26 persen dari total devisa Indonesia.
Ia menjelaskan nelayan belum sepenuhnya sejahtera dan makmur serta mampu memanfaatkan potensi laut di Indonesia yang sangat besar, karena belum memiliki dukungan pemerintah, kemampuan dan teknologi yang memadai dalam menangkap ikan.
Padahal, nelayan juga dapat menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum untuk melaporkan kegiatan ilegal fishing dan tindakan pelanggaran hukum lainnya di perairan Indonesia yang masih marak.
Terkait regulasi, menurut dia, masih ada undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan berpengaruh kepada peningkatan devisa.
"Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait," katanya.
Persoalan birokrasi juga menjadi sorotan karena masih ada proses perizinan yang menghambat hingga berbulan-bulan atau adanya masalah surat izin kedaluwarsa yang mencegah nelayan untuk menangkap ikan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan figur profesional untuk memimpin KKP yaitu Mayjen (Pur) Yussuf Solichien yang selama ini sudah memimpin HNSI selama tiga periode berturut-turut.
Menurut Bisman, Yussuf tidak hanya berpengalaman di TNI AL, tetapi juga mempunyai visi kelautan dan perikanan nasional, menguasai aspek ekonomi politik serta memahami persoalan dan peduli terhadap nelayan.
"Beliau menguasai aspek ekonomi, teknolog, dan politik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas, berwibawa, tidak otoriter, peduli terhadap nelayan, memahami dan menguasai bidang kelautan dan perikanan Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Sekjen KKP Antam Novambar menyatakan Edhy Prabowo telah mengajukan dan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Saat ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP HNSI Bisman Nababan di Jakarta, Sabtu.
Bisman menilai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi di sektor kelautan dan perikanan diantaranya terkait kesejahteraan nelayan dan peningkatan devisa yang masih rendah yaitu hanya 3,26 persen dari total devisa Indonesia.
Ia menjelaskan nelayan belum sepenuhnya sejahtera dan makmur serta mampu memanfaatkan potensi laut di Indonesia yang sangat besar, karena belum memiliki dukungan pemerintah, kemampuan dan teknologi yang memadai dalam menangkap ikan.
Padahal, nelayan juga dapat menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum untuk melaporkan kegiatan ilegal fishing dan tindakan pelanggaran hukum lainnya di perairan Indonesia yang masih marak.
Terkait regulasi, menurut dia, masih ada undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan berpengaruh kepada peningkatan devisa.
"Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait," katanya.
Persoalan birokrasi juga menjadi sorotan karena masih ada proses perizinan yang menghambat hingga berbulan-bulan atau adanya masalah surat izin kedaluwarsa yang mencegah nelayan untuk menangkap ikan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan figur profesional untuk memimpin KKP yaitu Mayjen (Pur) Yussuf Solichien yang selama ini sudah memimpin HNSI selama tiga periode berturut-turut.
Menurut Bisman, Yussuf tidak hanya berpengalaman di TNI AL, tetapi juga mempunyai visi kelautan dan perikanan nasional, menguasai aspek ekonomi politik serta memahami persoalan dan peduli terhadap nelayan.
"Beliau menguasai aspek ekonomi, teknolog, dan politik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas, berwibawa, tidak otoriter, peduli terhadap nelayan, memahami dan menguasai bidang kelautan dan perikanan Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Sekjen KKP Antam Novambar menyatakan Edhy Prabowo telah mengajukan dan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Saat ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020