Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H. Syahdillah berpendapat, status Kantor Pelayanan Perizin Terpadu tingkat provinsi perlu peningkatan .
Pendapat mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel itu kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis menyusul hasil studi banding komisinya ke Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) 27 - 29 Oktober lalu .
Kota Bogor untuk pelayanan perizinan terpadu (P2T) sudah berbentuk badan atau eselon II, bukan cuma kantor yang berstatus eselon III seperti milik Pemprov)Kalsel.
"Dengan status badan atau eselon II mungkin gerak kerja P2T Kalsel bisa lebih lagi dari cuma berupa kantor atau eselon III," tutur anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
"Tapi sebaliknya, kalau cuma kantor atau eselon III mungkin ada kesulitan dalam berurusan dengan pejabat eselon II dan dikhawatirkan bisa berdampak pada persoalan lain," lanjutnya ditemani Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD H. Muharram.
Sebelumnya diterangkan, studi banding komisi Ike "Bumi Siliwangi" Jabar itu dengan fokus mempelajari P2T di Pemkot Bogor yang mendapat julukan kota hujan.
"Memang kita tidak melakukan kunjungan ke P2T Jabar, tapi tak salah kan kalau kita mengunjungi Badan P2T Kota Bogor sebagai studi banding," demikian Syahdillah.
Bersamaan studi banding Komisi I DPRD Kalsel itu, komisi-komisi lain di DPRD Kalsel juga melakukan kunjungan kerja ke luar daerah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
Kemudian sebagian dari anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019 mengikuti orientasi di Kementerian Dalam Negeri.
Kunker komisi-komisi DPRD Kalsel ke luar daerah tahap II dijadwalkan 27 - 29 Oktober 2014 dan orientasi tahap II 27 - 31 Oktober 2014.
Sebelumnya tahap I kunker komisi-komisi DPRD Kalsel ke luar daerah 21 - 23 Oktober 2014 dan orientasi 21 - 25 Oktober 2014. ***1***
(T.KR-SHN/B/A019/A019) 30-10-2014 17:49:19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Pendapat mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel itu kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis menyusul hasil studi banding komisinya ke Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) 27 - 29 Oktober lalu .
Kota Bogor untuk pelayanan perizinan terpadu (P2T) sudah berbentuk badan atau eselon II, bukan cuma kantor yang berstatus eselon III seperti milik Pemprov)Kalsel.
"Dengan status badan atau eselon II mungkin gerak kerja P2T Kalsel bisa lebih lagi dari cuma berupa kantor atau eselon III," tutur anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
"Tapi sebaliknya, kalau cuma kantor atau eselon III mungkin ada kesulitan dalam berurusan dengan pejabat eselon II dan dikhawatirkan bisa berdampak pada persoalan lain," lanjutnya ditemani Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD H. Muharram.
Sebelumnya diterangkan, studi banding komisi Ike "Bumi Siliwangi" Jabar itu dengan fokus mempelajari P2T di Pemkot Bogor yang mendapat julukan kota hujan.
"Memang kita tidak melakukan kunjungan ke P2T Jabar, tapi tak salah kan kalau kita mengunjungi Badan P2T Kota Bogor sebagai studi banding," demikian Syahdillah.
Bersamaan studi banding Komisi I DPRD Kalsel itu, komisi-komisi lain di DPRD Kalsel juga melakukan kunjungan kerja ke luar daerah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
Kemudian sebagian dari anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019 mengikuti orientasi di Kementerian Dalam Negeri.
Kunker komisi-komisi DPRD Kalsel ke luar daerah tahap II dijadwalkan 27 - 29 Oktober 2014 dan orientasi tahap II 27 - 31 Oktober 2014.
Sebelumnya tahap I kunker komisi-komisi DPRD Kalsel ke luar daerah 21 - 23 Oktober 2014 dan orientasi 21 - 25 Oktober 2014. ***1***
(T.KR-SHN/B/A019/A019) 30-10-2014 17:49:19
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014