Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Habib Ahmad Bahasyim berpendapat, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menampung hasil reses relatif banyak.
Pendapat wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi (SE) itu di Banjarmasin, sebelum mengikuti studi komparasi/kunjungan kerja ke luar daerah Pansus Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan provinsi setempat, Kamis.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu atau anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi tersebut, Pemprov setempat sudah menampung 50 persen lebih hasil reses Dewan, terutama hasil reses darinya.
"Bahkan ada hasil reses sebelumnya mencapai 80 persen yang tertampung Pemprov Kalsel," lanjut Habib yang bergabung dengan Partai Demokrat itu
Sementara aspirasi masyarakat tersebut cukup beragam seperti masalah infrastruktur, dan tidak semua merupakan kewenangan Pemprov Kalsel, tetapi ada pula yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah kota (Pemkot) setempat.
"Aspirasi masyarakat yang penanganannya merupakan pemerintah pusat dan Pemkot setempat kita salurkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
"Sedangkan aspirasi masyarakat yang penanganannya merupakan kewenangan Pemprov setempat, kita koordinasikan dengan teman-teman di Komisi-Komisi DPRD Kalsel sesuai pembidangan," lanjutnya.
Namun laki-laki kelahiran "kota seribu sungai" Banjarmasin Tahun 1991 berbintang Scorpio itu memaklumi tidak semua aspirasi masyarakat/konstituen yang mereka sampaikan saat reses tersebut terealisasi.
"Hal tersebut mengingatkan anggaran belanja yang terbatas sehingga memerlukan skala prioritas atau yang memang betul-betul urgen (sangat penting)," demikian Habib Ahmad Bahasyim.
Sesuai peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kalsel tersebut kegiatan reses anggota Dewan tingkat provinsi itu, menemui konstituen mereka sebanyak tiga kali dalam setahun dan atau sekali pada setiap masa persidangan (selama empat bulan).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pendapat wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi (SE) itu di Banjarmasin, sebelum mengikuti studi komparasi/kunjungan kerja ke luar daerah Pansus Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan provinsi setempat, Kamis.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu atau anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi tersebut, Pemprov setempat sudah menampung 50 persen lebih hasil reses Dewan, terutama hasil reses darinya.
"Bahkan ada hasil reses sebelumnya mencapai 80 persen yang tertampung Pemprov Kalsel," lanjut Habib yang bergabung dengan Partai Demokrat itu
Sementara aspirasi masyarakat tersebut cukup beragam seperti masalah infrastruktur, dan tidak semua merupakan kewenangan Pemprov Kalsel, tetapi ada pula yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah kota (Pemkot) setempat.
"Aspirasi masyarakat yang penanganannya merupakan pemerintah pusat dan Pemkot setempat kita salurkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
"Sedangkan aspirasi masyarakat yang penanganannya merupakan kewenangan Pemprov setempat, kita koordinasikan dengan teman-teman di Komisi-Komisi DPRD Kalsel sesuai pembidangan," lanjutnya.
Namun laki-laki kelahiran "kota seribu sungai" Banjarmasin Tahun 1991 berbintang Scorpio itu memaklumi tidak semua aspirasi masyarakat/konstituen yang mereka sampaikan saat reses tersebut terealisasi.
"Hal tersebut mengingatkan anggaran belanja yang terbatas sehingga memerlukan skala prioritas atau yang memang betul-betul urgen (sangat penting)," demikian Habib Ahmad Bahasyim.
Sesuai peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kalsel tersebut kegiatan reses anggota Dewan tingkat provinsi itu, menemui konstituen mereka sebanyak tiga kali dalam setahun dan atau sekali pada setiap masa persidangan (selama empat bulan).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020