Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal.
"Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah.
Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani sedangkan para kepala lembaga dan kepala daerah mengikuti acara melalui "video conference".
"Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan, sangat diperlukan," tambah Presiden.
Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.
"Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha," ungkap Presiden.
Fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
"Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020," tambah Presiden.
Alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ungkap Presiden.
Selanjutnya alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.
"Saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera membelanjakan anggarannya.
"Terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama lakukan lelang sedini mungkin, di bulan desember ini," perintah Presiden.
Tujuannya adalah agar bisa menggerakan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021.
"Artinya di Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan, juga bantuan sosial di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah.
Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani sedangkan para kepala lembaga dan kepala daerah mengikuti acara melalui "video conference".
"Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan, sangat diperlukan," tambah Presiden.
Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.
"Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha," ungkap Presiden.
Fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
"Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020," tambah Presiden.
Alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ungkap Presiden.
Selanjutnya alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.
"Saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera membelanjakan anggarannya.
"Terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama lakukan lelang sedini mungkin, di bulan desember ini," perintah Presiden.
Tujuannya adalah agar bisa menggerakan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021.
"Artinya di Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan, juga bantuan sosial di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Presiden.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020