Kalangan DPRD Kotabaru menilai perlunya peremajaan sejumlah peralatan Pemadam kebakaran (Damkar) milik pemerintah daerah, bersamaan itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bagi petugasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru, Rabbiansyah mengatakan, perlunya evaluasi terhadap relatif besarnya kerugian dampak dari musibah kebakaran yang kerap terjadi di Kotabaru, termasuk yang terkini di Jl Patmaraga pada 30 Oktober lalu hingga menghanguskan ratusan rumah warga.
"Berkaca dari sejumlah kejadian musibah kebakaran di Kotabaru, yang mengakibatkan besarnya kerugian, maka perlu ada evaluasi bagi semua pihak, untuk mendeteksi benang kusutnya dan mencari solusi terbaik," katanya.
Terkait evaluasi ini lanjut Robby-sapaan akrabnya, bukan mencari siapa atau pihak mana yang salah, tapi lebih pada untuk upaya perbaikan sehingga dapat menekan kerugian jika terjadi kejadian serupa.
Dikatakannya, dalam penanganan kebakaran memang perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk harus bersinergis dan saling koordinasi di lapangan. Salah satunya, optimalisasi fungsi dan fasilitas seperti hydrant yang menjadi ranah PDAM.
Terkait fasilitas, diakuinya memang perlu perlu dilakukan peremajaan terhadap peralatan yang sudah kurang maksimal fungsinya selain banyak yang rusak, hal ini diperparah dengan terbatas armada.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian, yakni perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil pemadam kebakaran, karena meski diberikan peralatan yang canggih, kalau ternyata tidak bisa menggunakan, maka tidak optimal hasilnya," ujar Roby.
Untuk itu tambahnya, pelatihan bagi personil dalam meningkatkan kapasitas bagi SDM pada instansi terkait, perlu dilakukan selain melakukan peremajaan dan penambahan peralatan.
Hal senada diakui Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Kotabaru Khairian Anshari, pihaknya tidak menepis terbatasnya perlatana dan armada peadam kebakaran yang dimiliki pemerintah daerah sehigga hal ini menjadi kendala dalam menjalankan tugas memadamkan setiap kebakaran.
Dikatakannya, dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, menjadi salah satu penyebab masih belum maksimalnya perlengkapan, selain kondisinya yang sebagian rusak dan ada beberapa peralatan yang belum dimiliki.
"Dari anggaran Rp3,5 miliar pada 2020, itu sangat jauh dari cukup, terlebih pada 2021 ini anggaran berkurang menjadi Rp2,5 miliar menyusul pandemi saat ini," jelas Khairian.
Meski demikian, pihaknya sangat mengapresiasi kesiagaan para petugas dan personil, karena rata-rata dari mereka mempunyai dedikasi yang tinggi dan jiwa militan dalam menjalankan tugas memadamkan kebakaran.
"Kami akui, personil Damkar sangat militan dalam bekerja, mereka tidak pantang pulang sebelum api padam, dan itu sudah menjadi semboyan bagi kami dalam menjalankan tugas," tegasnya.
Bersamaan itu, ia sangat mengapresiasi kepada DPRD Kotabaru atas perhatiannya dan siap memperjuangkan kelengkapan peralatan bagi damkar demi kepentingan bersama untuk perbaikan sistem penanganan musibah kebakaran di Bumi Saijaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru, Rabbiansyah mengatakan, perlunya evaluasi terhadap relatif besarnya kerugian dampak dari musibah kebakaran yang kerap terjadi di Kotabaru, termasuk yang terkini di Jl Patmaraga pada 30 Oktober lalu hingga menghanguskan ratusan rumah warga.
"Berkaca dari sejumlah kejadian musibah kebakaran di Kotabaru, yang mengakibatkan besarnya kerugian, maka perlu ada evaluasi bagi semua pihak, untuk mendeteksi benang kusutnya dan mencari solusi terbaik," katanya.
Terkait evaluasi ini lanjut Robby-sapaan akrabnya, bukan mencari siapa atau pihak mana yang salah, tapi lebih pada untuk upaya perbaikan sehingga dapat menekan kerugian jika terjadi kejadian serupa.
Dikatakannya, dalam penanganan kebakaran memang perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk harus bersinergis dan saling koordinasi di lapangan. Salah satunya, optimalisasi fungsi dan fasilitas seperti hydrant yang menjadi ranah PDAM.
Terkait fasilitas, diakuinya memang perlu perlu dilakukan peremajaan terhadap peralatan yang sudah kurang maksimal fungsinya selain banyak yang rusak, hal ini diperparah dengan terbatas armada.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian, yakni perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil pemadam kebakaran, karena meski diberikan peralatan yang canggih, kalau ternyata tidak bisa menggunakan, maka tidak optimal hasilnya," ujar Roby.
Untuk itu tambahnya, pelatihan bagi personil dalam meningkatkan kapasitas bagi SDM pada instansi terkait, perlu dilakukan selain melakukan peremajaan dan penambahan peralatan.
Hal senada diakui Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Kotabaru Khairian Anshari, pihaknya tidak menepis terbatasnya perlatana dan armada peadam kebakaran yang dimiliki pemerintah daerah sehigga hal ini menjadi kendala dalam menjalankan tugas memadamkan setiap kebakaran.
Dikatakannya, dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, menjadi salah satu penyebab masih belum maksimalnya perlengkapan, selain kondisinya yang sebagian rusak dan ada beberapa peralatan yang belum dimiliki.
"Dari anggaran Rp3,5 miliar pada 2020, itu sangat jauh dari cukup, terlebih pada 2021 ini anggaran berkurang menjadi Rp2,5 miliar menyusul pandemi saat ini," jelas Khairian.
Meski demikian, pihaknya sangat mengapresiasi kesiagaan para petugas dan personil, karena rata-rata dari mereka mempunyai dedikasi yang tinggi dan jiwa militan dalam menjalankan tugas memadamkan kebakaran.
"Kami akui, personil Damkar sangat militan dalam bekerja, mereka tidak pantang pulang sebelum api padam, dan itu sudah menjadi semboyan bagi kami dalam menjalankan tugas," tegasnya.
Bersamaan itu, ia sangat mengapresiasi kepada DPRD Kotabaru atas perhatiannya dan siap memperjuangkan kelengkapan peralatan bagi damkar demi kepentingan bersama untuk perbaikan sistem penanganan musibah kebakaran di Bumi Saijaan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020