Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Balangan Nomor Urut 1, H Abdul Hadi-H Supiani (HAS), mengaku prihatin dengan keluhan petani yang hasil karetnya murah, dan berjanji akan memberikan solusi apabila terpilih dan memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Balangan.
Calon Bupati H Abdul Hadi, mengatakan memang untuk kewenangan bukan kewenangan dalam jabatan Bupati untuk menentukan harga karet, karena jangankan bupati, jabatan gubernur bahkan jabatan presiden pun tidak bisa untuk menentukan harga karet, karena karet merupakan komuditas internasional.
"Kalau ada yang berani menjanjikan bisa menaikan harga karet sama saja dengan memberikan angin surga, atau mungkin masa itu masih kurang wawasan begitu diberi angin surga langsung diterima, ternyata akhirnya tidak bisa dilaksanakan," katanya, beberapa waktu lalu.
Baca juga: HAS 01, asli orang Balangan menuju perubahan
Dijelaskan dia, terkait dengan keluhan petani tersebut, maka paslon HAS rencananya akan mendirikan perusahaan daerah, perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan karet, jadi perusahaan daerah ini posisinya bukan menentukan harga karet tetapi mengendalikan harga karet.
Ini agar harga di tingkat petani jangan jauh selisihnya dengan harga di tingkat pabrik, ini benar-benar 100 persen kewenangannya bisa dilakukan di jabatan bupati , maka pihaknya berani menjanjikan ini karena ini bisa dilaksanakan.
Lain halnya, kalau pihaknya menjanjikan menentukan harga karet Rp7.500,- itu jelas bukan kewenangan bupati, pihaknya tidak berani menjanjikan itu, juga terkait apabila menjanjikan kepada masyarakat untuk mendirikan pabrik, keputusan akhirnya ada di tangan investor dan ada di tangan pengusaha.
Baca juga: Dukungan untuk HAS terus mengalir melalui "Rumah Aspirasi HAS"
"Maka kita akan mendirikan perusahaan daerah, yang bergerak di bidang perdagangan karet sehingga perdagangan karet ini ada campur tangan pemerintah daerah sampai ke tingkat pabrik, supaya tidak seperti sekarang harga karet berfluktuasi, ada selisih harga antara pabrik dan pasar di tingkat desa," katanya.
Selisih harga ini karena tidak ada campur tangan pemerintah daerah sama sekali, ke depan pemasaran karet di Kabupaten Balangan harus ada campur tangan pemerintah daerah melalui keberadaan perusahaan daerah.
Kemudian, apa yang pihaknya sampaikan dalam visi misi ini semuanya terukur, bisa dilaksanakan sesuai dengan jabatan bupati, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan bentuk terobosan serta solusi terbaru yang ditawarkan HAS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Calon Bupati H Abdul Hadi, mengatakan memang untuk kewenangan bukan kewenangan dalam jabatan Bupati untuk menentukan harga karet, karena jangankan bupati, jabatan gubernur bahkan jabatan presiden pun tidak bisa untuk menentukan harga karet, karena karet merupakan komuditas internasional.
"Kalau ada yang berani menjanjikan bisa menaikan harga karet sama saja dengan memberikan angin surga, atau mungkin masa itu masih kurang wawasan begitu diberi angin surga langsung diterima, ternyata akhirnya tidak bisa dilaksanakan," katanya, beberapa waktu lalu.
Baca juga: HAS 01, asli orang Balangan menuju perubahan
Dijelaskan dia, terkait dengan keluhan petani tersebut, maka paslon HAS rencananya akan mendirikan perusahaan daerah, perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan karet, jadi perusahaan daerah ini posisinya bukan menentukan harga karet tetapi mengendalikan harga karet.
Ini agar harga di tingkat petani jangan jauh selisihnya dengan harga di tingkat pabrik, ini benar-benar 100 persen kewenangannya bisa dilakukan di jabatan bupati , maka pihaknya berani menjanjikan ini karena ini bisa dilaksanakan.
Lain halnya, kalau pihaknya menjanjikan menentukan harga karet Rp7.500,- itu jelas bukan kewenangan bupati, pihaknya tidak berani menjanjikan itu, juga terkait apabila menjanjikan kepada masyarakat untuk mendirikan pabrik, keputusan akhirnya ada di tangan investor dan ada di tangan pengusaha.
Baca juga: Dukungan untuk HAS terus mengalir melalui "Rumah Aspirasi HAS"
"Maka kita akan mendirikan perusahaan daerah, yang bergerak di bidang perdagangan karet sehingga perdagangan karet ini ada campur tangan pemerintah daerah sampai ke tingkat pabrik, supaya tidak seperti sekarang harga karet berfluktuasi, ada selisih harga antara pabrik dan pasar di tingkat desa," katanya.
Selisih harga ini karena tidak ada campur tangan pemerintah daerah sama sekali, ke depan pemasaran karet di Kabupaten Balangan harus ada campur tangan pemerintah daerah melalui keberadaan perusahaan daerah.
Kemudian, apa yang pihaknya sampaikan dalam visi misi ini semuanya terukur, bisa dilaksanakan sesuai dengan jabatan bupati, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan bentuk terobosan serta solusi terbaru yang ditawarkan HAS.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020