Pemerintah Kota Banjarmasin diminta memiliki solusi yang efektif terhadap penanganan sampah yang maksimal di wilayah pinggiran.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Ismail Iberahim usai melakukan reses di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin.
Reses kali ini, ujarnya, menyerap aspirasi warga di Kelurahan Kuin Utara, sebelumnya Alalak Utara dan Sungai Jingah.
"Ketiga kelurahan ini berada di wilayah pinggiran, harus diperhatikan segala sisinya," ujar politisi PBB ini.
Sisi yang paling nyata dilihat di wilayah pinggiran ini adalah penanganan sampah, belum maksimal.
Karena daerahnya pemukiman yang padat penduduk, berdampingan dengan sungai, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak ke sungai atau ke kolong rumah itu masih rendah.
"Ini tugas pemerintah kota bagaimana solusinya, penanggulangan sampah di wilayah pinggiran ini harus efektif," ujarnya.
Tidak hanya itu saja masalahnya, ungkap Ismail, di wilayah padat penduduk itu akses jalannya pun tidak standar, kebanyakan gang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
"Ini juga harus ada solusinya bagaimana kedepannya, sebab harus ada akses jalan yang standar di setiap pemukiman," paparnya.
Kenapa demikian, ujar Ismail, karena untuk memudahkan akses penyelamatan jika terjadi musibah, seandainya terjadi musibah kebakaran.
"Itu baru satu masalah, banyak lagi yang lainnya, seperti terlihat kekumuhan," paparnya.
Banjarmasin merupakan kota yang luasnya tidak sampai 100 kilometer persegi, dengan jumlah populasi penduduk sekitar 750 ribu jiwa, hingga pemukiman padat penduduk di wilayah pinggiran sungai sangat banyak.
"Rata-rata penduduk di wilayah padat itu ekonomi rendah, ini yang terus jadi perhatian kita, bagaimana memperjuangkan taraf hidup mereka lebih baik," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Ismail Iberahim usai melakukan reses di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin.
Reses kali ini, ujarnya, menyerap aspirasi warga di Kelurahan Kuin Utara, sebelumnya Alalak Utara dan Sungai Jingah.
"Ketiga kelurahan ini berada di wilayah pinggiran, harus diperhatikan segala sisinya," ujar politisi PBB ini.
Sisi yang paling nyata dilihat di wilayah pinggiran ini adalah penanganan sampah, belum maksimal.
Karena daerahnya pemukiman yang padat penduduk, berdampingan dengan sungai, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak ke sungai atau ke kolong rumah itu masih rendah.
"Ini tugas pemerintah kota bagaimana solusinya, penanggulangan sampah di wilayah pinggiran ini harus efektif," ujarnya.
Tidak hanya itu saja masalahnya, ungkap Ismail, di wilayah padat penduduk itu akses jalannya pun tidak standar, kebanyakan gang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
"Ini juga harus ada solusinya bagaimana kedepannya, sebab harus ada akses jalan yang standar di setiap pemukiman," paparnya.
Kenapa demikian, ujar Ismail, karena untuk memudahkan akses penyelamatan jika terjadi musibah, seandainya terjadi musibah kebakaran.
"Itu baru satu masalah, banyak lagi yang lainnya, seperti terlihat kekumuhan," paparnya.
Banjarmasin merupakan kota yang luasnya tidak sampai 100 kilometer persegi, dengan jumlah populasi penduduk sekitar 750 ribu jiwa, hingga pemukiman padat penduduk di wilayah pinggiran sungai sangat banyak.
"Rata-rata penduduk di wilayah padat itu ekonomi rendah, ini yang terus jadi perhatian kita, bagaimana memperjuangkan taraf hidup mereka lebih baik," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020