Anggota DPRD Kota Banjarmasin Amalia Handayani menyebutkan, banyak warga tercecer didata yang berhak dapat bantuan sosial.
"Sebab setiap reses, keluhan masyarakat terkait bantuan sosial ini, mengaku tidak dapat," ujar politisi PAN tersebut di Banjarmasin, Selasa.
Menurut dia, yang warga keluhkan seperti tidak masuk dalam bantuan sosial iuran peserta BPJS kesehatan, termasuk pula Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi gas elpiji.
"Jadi masalahnya mereka merasa berhak tapi tidak terdata, adapula terdata, tapi tidak dapat," ucap Amalia.
Sehingga, kata dia, ada permasalahan dalam validitas pendataan, khususnya bagi keluarga miskin yang berhak di kota ini.
Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, pihaknya pun akan konsen untuk memperjuangkan ke pemerintah kota agar validitas data penerima bansos dilakukan terus.
"Masa pandemi COVID-19 ini memang memukul ekonomi masyarakat, hingga banyak keluarga miskin baru, ini harus jadi perhatian semua agar di perjuangkan mendapat bansos dari pemerintah pusat," ujar Amalia.
Sebagaimana data dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bahwa keluarga miskin di kota ini yang sudah masuk Basis Data Terpadu (BST) untuk mendapatkan program sosial dari pemerintah pusat sebanyak 40.653 keluarga.
Namun yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat baik masuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya sekitar 50 persennya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020