Bupati Banjar Khalilurrahman meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya dijadwalkan 9 Desember 2020.
"Saya minta ASN menjaga netralitas dalam pilkada dan jangan sampai ada memihak salah satu pasangan calon karena aparatur negara sebagai abdi pemerintah sehingga wajib netral," ujarnya di Martapura, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan bupati di depan pimpinan SOPD dalam rapat koordinasi mingguan yang diharapkan ditindaklanjuti hingga ke pegawai dan staf dibawahnya agar bisa menjaga netralitas sebagai ASN.
Selain menyoroti netralitas ASN, Guru Khalil sapaan akrab Khalilurrahman juga meminta alokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 disalurkan sesuai tujuannya sehingga masyarakat bisa terbantu.
"Tujuan paling utama yakni membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga bantuan yang telah disiapkan pemerintah pusat harus disalurkan secara cepat dan tepat sasaran," ucapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Zulyadaini mengatakan, realisasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan hingga September 2020 terealisasi sebesar Rp50 miliar.
"Dananya sudah tersalurkan sebesar Rp50 miliar dan kemampuan anggaran yang tersisa untuk BTT sebesar Rp10 miliar dan siap disalurkan sesuai peruntukan terutama bagi masyarakat terdampak COVID-19," katanya.
Rapat koordinasi mingguan yang digelar di Mahligai Sultan Adam dan dipimpin bupati dihadiri Sekretaris Daerah Mokhammad Hilman, Asisten, Staf Ahli, Kepala SOPD, Camat dan direktur perusahaan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Saya minta ASN menjaga netralitas dalam pilkada dan jangan sampai ada memihak salah satu pasangan calon karena aparatur negara sebagai abdi pemerintah sehingga wajib netral," ujarnya di Martapura, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan bupati di depan pimpinan SOPD dalam rapat koordinasi mingguan yang diharapkan ditindaklanjuti hingga ke pegawai dan staf dibawahnya agar bisa menjaga netralitas sebagai ASN.
Selain menyoroti netralitas ASN, Guru Khalil sapaan akrab Khalilurrahman juga meminta alokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 disalurkan sesuai tujuannya sehingga masyarakat bisa terbantu.
"Tujuan paling utama yakni membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga bantuan yang telah disiapkan pemerintah pusat harus disalurkan secara cepat dan tepat sasaran," ucapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Zulyadaini mengatakan, realisasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan hingga September 2020 terealisasi sebesar Rp50 miliar.
"Dananya sudah tersalurkan sebesar Rp50 miliar dan kemampuan anggaran yang tersisa untuk BTT sebesar Rp10 miliar dan siap disalurkan sesuai peruntukan terutama bagi masyarakat terdampak COVID-19," katanya.
Rapat koordinasi mingguan yang digelar di Mahligai Sultan Adam dan dipimpin bupati dihadiri Sekretaris Daerah Mokhammad Hilman, Asisten, Staf Ahli, Kepala SOPD, Camat dan direktur perusahaan daerah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020