Bupati Banjar Khalilurrahman mengikuti rapat koordinasi analisa pelaksanaan evaluasi pilkada serentak tahun 2020 bersama Mendagri, Menko Polhukam, KPU, Bawaslu, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN.
Bupati mengikuti rakor secara virtual di ruang Command Center Barokah Martapura, Jumat didampingi Sekda Banjar M Hilman, Dandim 1006/Mtp, Kapolres Banjar, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Banjar.
Menko Polhukam Mahfud MD dalam pernyataannya menyebutkan, pilkada serentak ditengah pandemi COVID-19 sudah diputuskan pemerintah pusat tetap dilaksanakan dan koordinasi hingga ke daerah terus dilakukan.
Ditekankan, pemerintah daerah segera menyusun peraturan peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan yang nantinya akan diperkuat menjadi peraturan daerah (Perda).
"Pemda bersama masyarakat harus menerapkan 3M+1 (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan langkah penanganan melalui 3T (testing, tracking, treatment)," ujarnya.
Dikatakan, pasangan calon kepala daerah selama masa kampanye harus ikut menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan kampanye sehat pada setiap kegiatannya.
"Pasangan calon diperbolehkan memasang gambar paslon pada masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tempat mencuci tangan yang dibagikan ke masyarakat," ucap mantan Ketua MA itu.
Selain itu, pasangan calon juga bisa meminta kepada aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri untuk memberikan pengamanan dalam melaksanakan tahapan pilkada sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Sementara Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan, Pemprov dan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020 sebanyak 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
"Pasangan calon memperhatikan larangan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dan kerumunan. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Bupati mengikuti rakor secara virtual di ruang Command Center Barokah Martapura, Jumat didampingi Sekda Banjar M Hilman, Dandim 1006/Mtp, Kapolres Banjar, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Banjar.
Menko Polhukam Mahfud MD dalam pernyataannya menyebutkan, pilkada serentak ditengah pandemi COVID-19 sudah diputuskan pemerintah pusat tetap dilaksanakan dan koordinasi hingga ke daerah terus dilakukan.
Ditekankan, pemerintah daerah segera menyusun peraturan peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan yang nantinya akan diperkuat menjadi peraturan daerah (Perda).
"Pemda bersama masyarakat harus menerapkan 3M+1 (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan langkah penanganan melalui 3T (testing, tracking, treatment)," ujarnya.
Dikatakan, pasangan calon kepala daerah selama masa kampanye harus ikut menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan kampanye sehat pada setiap kegiatannya.
"Pasangan calon diperbolehkan memasang gambar paslon pada masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tempat mencuci tangan yang dibagikan ke masyarakat," ucap mantan Ketua MA itu.
Selain itu, pasangan calon juga bisa meminta kepada aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri untuk memberikan pengamanan dalam melaksanakan tahapan pilkada sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Sementara Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan, Pemprov dan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020 sebanyak 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
"Pasangan calon memperhatikan larangan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dan kerumunan. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020