Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Haji Muhidin yang kini masih menjabat menjadi Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tak ingin kalau pemilihan gubernur (Pilgub) atau kepala daerah provinsi tersebut periode 2015 - 2020 melalui DPRD setempat.
"Kalau Pilgub lewat DPRD, saya tidak jadi mencalonkan diri, kecuali dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat," katanya saat menghadiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Banjarmasin 2014 - 2019, Senin.
Mantan Ketua DPW Partai Bintang Reformasi Partai Amanat Nasional Kalsel itu berpendapat, kalau Pilgub diubah atau cukup dipilih anggota DPRD saja, berarti tidak benar-benar demokratis.
Muhidin yang saat mencalon Wali Kota Banjarmasin diusung PBR itu tidak ingin pemerintahan nanti akan banyak didekati anggota DPRD.
"Karena mereka yang memilih, jadi bisa saja mereka (anggota dewan) menghendaki ini dan itu terhadap pemerintah," ucapnya.
Intinya menurut pria yang sempat menjadi anggota DPRD Kalsel itu, pemimpin pilihan rakyat langsung akan memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengan rakyat yang memilihnya.
"Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, maka dia (Gubernur dan Wakil Gubernur) harus bertanggung jawab kepada rakyatnya," tutur mantan guru olahraga itu yang kemudian berkifrah sebagai pengusaha.
Ia menyatakan, kelau dengan cara pemilihan langsung, dirinya akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah Kalsel Juni 2015, yang kemungkinan besar lewat jalur independen.
"Apakah saya sudah siap? Tentunya sudah dong..," jawabnya, yang pertanyaannya juga dari dia sendiri.
Ia berharap, rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD batal terealisasi. "Kalau pun disetujui semua anggota DPR-RI terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD, saya rasa di Mahkamah Konsitusi nanti akan banyak gugatan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kalau Pilgub lewat DPRD, saya tidak jadi mencalonkan diri, kecuali dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat," katanya saat menghadiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Banjarmasin 2014 - 2019, Senin.
Mantan Ketua DPW Partai Bintang Reformasi Partai Amanat Nasional Kalsel itu berpendapat, kalau Pilgub diubah atau cukup dipilih anggota DPRD saja, berarti tidak benar-benar demokratis.
Muhidin yang saat mencalon Wali Kota Banjarmasin diusung PBR itu tidak ingin pemerintahan nanti akan banyak didekati anggota DPRD.
"Karena mereka yang memilih, jadi bisa saja mereka (anggota dewan) menghendaki ini dan itu terhadap pemerintah," ucapnya.
Intinya menurut pria yang sempat menjadi anggota DPRD Kalsel itu, pemimpin pilihan rakyat langsung akan memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengan rakyat yang memilihnya.
"Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, maka dia (Gubernur dan Wakil Gubernur) harus bertanggung jawab kepada rakyatnya," tutur mantan guru olahraga itu yang kemudian berkifrah sebagai pengusaha.
Ia menyatakan, kelau dengan cara pemilihan langsung, dirinya akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah Kalsel Juni 2015, yang kemungkinan besar lewat jalur independen.
"Apakah saya sudah siap? Tentunya sudah dong..," jawabnya, yang pertanyaannya juga dari dia sendiri.
Ia berharap, rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD batal terealisasi. "Kalau pun disetujui semua anggota DPR-RI terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD, saya rasa di Mahkamah Konsitusi nanti akan banyak gugatan," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014