Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 seluruh jajaran Polri di wilayah hukum Polda Kalsel khususnya Intelkam dan Reskrim harus berpedoman kepada Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (TWT).
"Hal ini tidak lain agar tidak adanya keraguan dalam bertindak," katanya saat membuka Rapat Kerja Tekhnis (Rakernis) Pilkada Tahun 2020, Senin (28/9).
Kemudian sinergitas antara jajaran Intelkam dan Reskrim dalam pelaksanaan pilkada diharapkan Kapolda dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga netralitas.
Dengan mengusung tema "Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Masa Pandemi COVID-19”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kapolda dihadiri para Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran serta dilaksanakan secara live zoom meeting kepada seluruh Kanit Politik Satuan Intelkam dan Kanit Intelkam Polsek jajaran Polda Kalsel.
Selain itu dalam kesempatan ini juga turun menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Kalsel Muhammad Husain, S.Pd dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel Iwan Setiawan.
Dalam arahannya, Kapolda meminta jajaran terus melakukan komunikasi dengan paslon dan pendukungnya guna terciptanya kamtibmas yang kondusif serta terwujudnya pilkada serentak yang aman damai dan lancar.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta membuka Rapat Kerja Tekhnis (Rakernis) Pilkada Tahun 2020. (ANTARA/Firman)
Pada kesempatan yang sama Direktur Reskrimum Polda Kalsel Kombes Pol. Sugeng Riyadi juga turut memberikan materi dengan menyampaikan tugas dan wewenang Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Selain itu terdapat ketentuan dan mekanisme pendorongan Sat Pol PP untuk penegakkan disipilin protokol kesehatan selama masa Pandemi COVID-19 dimasa kampanye.
Sementara itu, Direktur Intelkam Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga yang menutup kegiatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Intelkam dan Reskrim sembari mengingatkan kepada anggota Intelkam untuk tidak ada penerbitan STTP Kegiatan Masyarakat meski telah memiliki rekomendasi dari Gugus Tugas.
