Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui komisi II bidang ekonomi dan keuangan kembali mengecek perkembangan persoalan pajak alat berat di Kabupaten Tapin.
"Kami kembali mengecek persoalan pajak alat berat di Tapin, sampai sejauhmana perkembangannya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Hermansyah, sebelum ke Rantau (ibu kota kabupaten, 117 km utara Banjarmasin), Jumat.
"Oleh karenanya dalam kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah kali ini kami mengunjungi Samsat Rantau, yang juga sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel," lanjutnya.
Menurut anggota DPRD Kalsel yang memasuki periode ketiga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, pajak alat berat salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di provinsinya yang belum tergarap maksimal.
Padahal kalau bisa tergarah secara maksimal, pajak alat berat akan memberikan andil yang cukup bermakna bagi PAD Kalsel, ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
"Karenanya pula, secara moril dewan atau melalui Komisi II DPRD Kalsel akan terus membantu eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) agar pajak alat berat tersebut bisa tergarap maksimal," tandasnya.
"Petarung" PDI-P Kalsel itu menerangkan, salah satu bantuan dewan dengan cara mengundang para pengusaha yang memiliki/menggunakan alat berat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui pembayaran pajak alat berat.
"Alhamdulillah dengan usaha Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beberapa perusahaan di provinsi kita yang menggunakan/memiliki alat berat memahami imbauan/harapan kita," lanjutnya.
Sebagai contoh PT Adaro Indonesia dan PT Arutmi Indonesia, yang keduanya bergerak dalam usaha pertambangan batu bara, pajak alat berat dari mereka per tahun mencapai puluhan miliar rupiah.
"Kami dari Komisi II DPRD Kalsel memperkirakan, kalau pajak alat berat di provinsi kita tergarap maksimal, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu akan sangat membantu dalam upaya peningkatan PAD," demikian Hermansyah.
Bersamaan kunker dalam daerah Komisi II DPRD Kalsel yang dijadwalkan 4 - 6 September 2014, komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut melakukan kegiatan serupa, dengan sasaran dan tujuan daerah berbeda.
Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel menjadwalkan kunker ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan ibu kotanya Kandangan (135 Km utara Banjarmasin).
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel ke Kabupaten Banjar, dengan ibu kotanya Martapura (40 km utara Banjarmasin), untuk membicarakan antara lain masalah terminal angkutan darat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kami kembali mengecek persoalan pajak alat berat di Tapin, sampai sejauhmana perkembangannya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Hermansyah, sebelum ke Rantau (ibu kota kabupaten, 117 km utara Banjarmasin), Jumat.
"Oleh karenanya dalam kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah kali ini kami mengunjungi Samsat Rantau, yang juga sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel," lanjutnya.
Menurut anggota DPRD Kalsel yang memasuki periode ketiga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, pajak alat berat salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di provinsinya yang belum tergarap maksimal.
Padahal kalau bisa tergarah secara maksimal, pajak alat berat akan memberikan andil yang cukup bermakna bagi PAD Kalsel, ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
"Karenanya pula, secara moril dewan atau melalui Komisi II DPRD Kalsel akan terus membantu eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) agar pajak alat berat tersebut bisa tergarap maksimal," tandasnya.
"Petarung" PDI-P Kalsel itu menerangkan, salah satu bantuan dewan dengan cara mengundang para pengusaha yang memiliki/menggunakan alat berat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui pembayaran pajak alat berat.
"Alhamdulillah dengan usaha Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beberapa perusahaan di provinsi kita yang menggunakan/memiliki alat berat memahami imbauan/harapan kita," lanjutnya.
Sebagai contoh PT Adaro Indonesia dan PT Arutmi Indonesia, yang keduanya bergerak dalam usaha pertambangan batu bara, pajak alat berat dari mereka per tahun mencapai puluhan miliar rupiah.
"Kami dari Komisi II DPRD Kalsel memperkirakan, kalau pajak alat berat di provinsi kita tergarap maksimal, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu akan sangat membantu dalam upaya peningkatan PAD," demikian Hermansyah.
Bersamaan kunker dalam daerah Komisi II DPRD Kalsel yang dijadwalkan 4 - 6 September 2014, komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut melakukan kegiatan serupa, dengan sasaran dan tujuan daerah berbeda.
Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel menjadwalkan kunker ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan ibu kotanya Kandangan (135 Km utara Banjarmasin).
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel ke Kabupaten Banjar, dengan ibu kotanya Martapura (40 km utara Banjarmasin), untuk membicarakan antara lain masalah terminal angkutan darat.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014