DPRD Kabupaten Balangan menyetujui Raperda Rancangan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diusulkan eksekutif sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyesuaian terhadap pekermbangan pembangunan daerah.
Persetujuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna Pesetujuan bersama Pemerintah dan DPRD Kabuapten Balangan terhadap Rancangan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Balangan,
Bupati Balangan Ansharuddin mengatakan, perubahan raperda atas perda Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, sebagai upaua modifikasi agar sesuai dengan situasi yang berlaku saat ini.
Ansharuddin berharap dengan penyempurnaan raperda ini bisa mengoptimalkan PAD di Kabupaten Balangan. “Berarti mampu menambah kekuatan keuangan kita dalam menjalankan produk pembangunan daerah,” ucapnya.
Anggota Panitia Khusus 1 DPRD Balangan Syahbudin, mengatakan pembahasan terhadap raperda ini dimulai dengan rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah sebagai pelaksana teknis dan pengusul dari rancangan tersebut.
Sebelumnya DPRD Balangan bersama BKD melakukan studi banding ke Kabupaten Barito Timur selama empat hari pada 14-18 Juli 2020.
Syahbudin juga menyampaikan laporan akhir terhadap raperda perubahan APBD Balangan atas perubahan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
“Pengusulan ini berbentuk perubahan, karena hanya menyesuaikan dengan perubahan PP Nomor 91 Th. 2010 menjadi PP 55 Th. 2016, dan dengan penyesuaian tersebut diharapkan PP 55 Th. 2016 dapat meningkatkan PAD Balangan menjadi lebih baik,” jelasnya.
Syahbudin mengungkapkan, kesimpulan dari studi banding yang dilakukan itu yakni segala kaidah hukum dalam PP 55 Th. 2016 ini telah diakomodir dalam rancangan tersebut, sehingga secara garis besar perubahan itu meliputi perubahan 6 ayat dan penambahan 13 ayat dari 6 pasal, dengan total keseluruhan sebanyak 19 ayat dan 6 pasal. (Tim Publikasi DPRD Balangan)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Persetujuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna Pesetujuan bersama Pemerintah dan DPRD Kabuapten Balangan terhadap Rancangan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Balangan,
Bupati Balangan Ansharuddin mengatakan, perubahan raperda atas perda Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, sebagai upaua modifikasi agar sesuai dengan situasi yang berlaku saat ini.
Ansharuddin berharap dengan penyempurnaan raperda ini bisa mengoptimalkan PAD di Kabupaten Balangan. “Berarti mampu menambah kekuatan keuangan kita dalam menjalankan produk pembangunan daerah,” ucapnya.
Anggota Panitia Khusus 1 DPRD Balangan Syahbudin, mengatakan pembahasan terhadap raperda ini dimulai dengan rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah sebagai pelaksana teknis dan pengusul dari rancangan tersebut.
Sebelumnya DPRD Balangan bersama BKD melakukan studi banding ke Kabupaten Barito Timur selama empat hari pada 14-18 Juli 2020.
Syahbudin juga menyampaikan laporan akhir terhadap raperda perubahan APBD Balangan atas perubahan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
“Pengusulan ini berbentuk perubahan, karena hanya menyesuaikan dengan perubahan PP Nomor 91 Th. 2010 menjadi PP 55 Th. 2016, dan dengan penyesuaian tersebut diharapkan PP 55 Th. 2016 dapat meningkatkan PAD Balangan menjadi lebih baik,” jelasnya.
Syahbudin mengungkapkan, kesimpulan dari studi banding yang dilakukan itu yakni segala kaidah hukum dalam PP 55 Th. 2016 ini telah diakomodir dalam rancangan tersebut, sehingga secara garis besar perubahan itu meliputi perubahan 6 ayat dan penambahan 13 ayat dari 6 pasal, dengan total keseluruhan sebanyak 19 ayat dan 6 pasal. (Tim Publikasi DPRD Balangan)
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020